Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Protes Ke Kemenkeu, Bupati Meranti: Itu Bukan Pernyataan, tapi Pertanyaan

Kompas.com - 21/12/2022, 15:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil kembali angkat bicara soal pernyataan kerasnya kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dana bagi hasil (DBH) minyak.

Adil menepis bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan.

"Sebetulnya itu sudah selesai, itu bukan pernyataan, tapi pertanyaan pada waktu saya rapat, tapi semua sudah selesai," kata Adil ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (21/12/2022).

Hal itu disampaikan Adil usai menghadiri pertemuan mediasi yang digelar Kemendagri. Pertemuan ini juga diikuti oleh pejabat Kemenkeu hingga SKK Migas.

Baca juga: Gelar Mediasi Lanjutan dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Kemendagri: Tugas Kami Memfasilitasi

Adil mengaku sudah menyampaikan kejadian sebenarnya kepada para pejabat terkait dalam pertemuan hari ini.

"Tadi saya sudah sampaikan semuanya, jadi tidak ada masalah," imbuh dia.

Oleh karena itu, Adil merasa tidak menyesal lantaran hanya menyampaikan pertanyaan, bukan pernyataan.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menggambarkan kondisi pertemuan mediasi.

Menurutnya, pertemuan yang digelar secara tertutup itu terlaksana dengan lancar.

Baca juga: Usai Mediasi dengan Kemenkeu, Bupati Meranti: Kemarin Asumsi, Sekarang Sudah Terjawab

"Pak Bupati sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ini harus ditulis juga. Pak Bupati menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Pak Mendagri yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini," klaim Fatoni.

Lebih lanjut, ia mengeklaim tidak ada persoalan antara pejabat daerah dengan pejabat pusat dalam hal ini Bupati Meranti dan Kemenkeu.

Menurutnya, apa yang dianggap persoalan, sejatinya adalah karena belum adanya komunikasi secara utuh.

"Ya sebetulnya memang terbuka, kenapa sampai saat ini tidak terbuka? Karena belum komunikasi. Sudah komunikasi, enggak ada dusta di antara kita," tutur Fatoni.

Baca juga: Kemendagri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Ini Hasilnya

 

Sebagai informasi, nama Adil menghebohkan publik usai melakukan protes terhadap Kemenkeu.

Ia menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal DBH produksi minyak di daerah itu.

Baca juga: Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang

Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.

Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ciut juge nyali e...


Terkini Lainnya
IUTC Beri Penghargaan ke Kapolri, Presiden KSPSI: Ini Sangat Bersejarah
IUTC Beri Penghargaan ke Kapolri, Presiden KSPSI: Ini Sangat Bersejarah
Nasional
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Nasional
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Nasional
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Nasional
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Nasional
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Nasional
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Nasional
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Nasional
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Nasional
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Nasional
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Nasional
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Nasional
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Nasional
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
Nasional
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau