Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Soroti Ketercapaian Kasus Penegakan Hukum KPK dan Polri yang Rendah

Kompas.com - 27/12/2022, 18:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti ketercapaian kasus penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Lalola Easter mengatakan, ketercapaian kasus penegakan hukum oleh KPK dan Polri masing-masing hanya 25 dan 7 persen.

Baca juga: KUHP Baru, Harapan di Tengah Ketidakpastian Penegakan Hukum Pidana?

Data itu didapat berdasarkan daftar isian anggaran semester I tahun 2022.

"Dari sisi performa (KPK) jauh menurun. Sebagai gambaran saja, KPK semester 1 tahun 2022 itu hanya menangani 15 kasus korupsi dari target 60 kasus," ujar Lola dalam acara  "Kaleidoskop Pelanggaran HAM tahun 2022", Selasa (27/12/2022).

"Jadi itu gapnya lumayan besar. Hanya 25 persen (ketercapaiannya)," imbuh Lola.

Lola menambahkan, institusi penegakan hukum yang memiliki ketercapaian paling rendah adalah Polri.

"Paling rendah kepolisian. Kepolisian itu 7 persen saja ketercapaiannya antara realiasi dengan targetnya, dan memang sebagai catatan ini data yang diperoleh ICW lewat pemantauan daring," kata Lola.

Baca juga: Mencari Pahlawan Penegakan Hukum

Sementara itu, data ICW pada 2022 menyebutkan bahwa mayoritas kasus ditangani aparat penegak hukum, terutama kejaksaan, masih berkutat pada kasus-kasus yang melibatkan aktor pejabat desa atau perangkat desa.

"Poinnya, aktor-aktor yang disasar itu masih belum terlalu strategis," ujar Lola.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
karena pelanggaran hukumnya juga rendah. #jernihberkomentar


Terkini Lainnya
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik
Nasional
50 Persen Jemaah dan Petugas Haji Telah Kembali ke Tanah Air
50 Persen Jemaah dan Petugas Haji Telah Kembali ke Tanah Air
Nasional
DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi
DPR Belum Bahas RUU Pemilu, Masih Dibicarakan Antarfraksi
Nasional
Hasto Bantah Dekat dengan Harun Masiku, Singgung Senior PDI-P Sulsel
Hasto Bantah Dekat dengan Harun Masiku, Singgung Senior PDI-P Sulsel
Nasional
Hasto Bantah Talangi Dana Suap Harun Masiku Rp 1,5 Miliar
Hasto Bantah Talangi Dana Suap Harun Masiku Rp 1,5 Miliar
Nasional
Prabowo Resmikan Pembangunan PLTP hingga PLTS di 15 Provinsi Via Video Conference
Prabowo Resmikan Pembangunan PLTP hingga PLTS di 15 Provinsi Via Video Conference
Nasional
Prabowo Minta Maaf Tak bisa Hadiri Langsung Peresmian Pembangkit Listrik akibat Cuaca Buruk
Prabowo Minta Maaf Tak bisa Hadiri Langsung Peresmian Pembangkit Listrik akibat Cuaca Buruk
Nasional
Wamen: Sekolah Swasta Masih Boleh Tarik Biaya Asal Transparan dan Proporsional
Wamen: Sekolah Swasta Masih Boleh Tarik Biaya Asal Transparan dan Proporsional
Nasional
Saeful Bahri Minta Uang Operasional PAW ke Harun Masiku, Hasto: Saya Tegur Keras
Saeful Bahri Minta Uang Operasional PAW ke Harun Masiku, Hasto: Saya Tegur Keras
Nasional
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Krisis, Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Krisis, Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Nasional
Wamendikdasmen Sebut Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas meski Sekolah Digratiskan
Wamendikdasmen Sebut Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas meski Sekolah Digratiskan
Nasional
Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
Nasional
Bertemu Luhut, Mensos Bahas Rencana Digitalisasi Penyaluran Bansos
Bertemu Luhut, Mensos Bahas Rencana Digitalisasi Penyaluran Bansos
Nasional
Jubir Anies dan Said Didu Hadiri Sidang Tom Lembong
Jubir Anies dan Said Didu Hadiri Sidang Tom Lembong
Nasional
DPR Bakal Evaluasi Pemerintah soal Evakuasi WN Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani
DPR Bakal Evaluasi Pemerintah soal Evakuasi WN Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau