Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin: Jika Proporsional Tertutup Diusulkan 4 Tahun Sebelum Pemilu, PKB Mungkin Setuju

Kompas.com - 13/01/2023, 17:36 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku partainya mungkin akan menerima sistem pemilu legislatif proporsional tertutup, seandainya usulan ini tidak dikemukakan terlalu dekat dengan pemungutan suara.

Hal ini ia ungkapkan ketika membuka acara Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan PKB di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

"Menyangkut wacana sistem proporsional tertutup seandainya dilakukan 4 tahun sebelum pemilu, barangkali PKB juga akan mendukung, barangkali," ujar Muhaimin.

"Tapi kalau sistem proporsional tertutup dijalankan atau diputuskan satu tahun menjelang pemilihan umum, itu artinya menghambat seluruh proses yang sudah berjalan dengan baik di berbagai level tahapan pemilu," kata dia.

Baca juga: Dukung Proporsional Tertutup, PBB Ajukan Jadi Pihak Terkait ke MK

Polemik terkait sistem pemilu legislatif ini menyeruak menyusul pidato Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Catatan Akhir Tahun KPU akhir Desember 2022, meski usul ini sebelumnya sudah disampaikan Badan Pengkajian MPR RI beberapa bulan sebelumnya di KPU m

Dalam pidatonya, Hasyim saat itu mengomentari adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap pasal sistem proporsional terbuka di UU Pemilu.

Ia mengimbau warga yang ingin maju sebagai caleg untuk menunda sosialisasi dirinya dalam bentuk baliho, spanduk, dan sejenisnya, karena ada peluang MK memutus tak lagi memakai sistem proporsional terbuka di mana pemilih bisa mencoblos nama caleg di surat suara.

Baca juga: Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka, PAN: Demokrasi Kembali Gelap lewat Sistem Tertutup

Komentar ini menuai respons negatif dari mayoritas partai politik peserta pemilu. Hanya PDI-P yang mengaku setuju agar pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya mencoblos logo partai politik di surat suara.

Sebagai informasi, sistem proporsional terbuka ini telah diterapkan Indonesia secara penuh mulai Pemilu 2009, dan ketentuan ini juga ditegaskan pada UU Pemilu yang diteken pada 2017.

"PKB berharap kepada seluruh pelaksana pemilihan umum untuk konsisten melaksanakan pemilihan umum sesuai jadwal dan berdasarkan keputusan undang-undang," ujar Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Baca tentang


Terkini Lainnya
Kapal Induk USS Nimitz Matikan Sinyal Lewati RI Saat Iran Vs Israel Panas
Kapal Induk USS Nimitz Matikan Sinyal Lewati RI Saat Iran Vs Israel Panas
Nasional
Evakuasi Ratusan WNI Dimulai di Tengah Bahaya Serangan Israel ke Iran
Evakuasi Ratusan WNI Dimulai di Tengah Bahaya Serangan Israel ke Iran
Nasional
KPK Sudah Periksa Saksi untuk Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
KPK Sudah Periksa Saksi untuk Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024
Nasional
Prabowo: 30 Tahun RI Ikut Kapitalis Pasar Bebas dan Tak Berhasil
Prabowo: 30 Tahun RI Ikut Kapitalis Pasar Bebas dan Tak Berhasil
Nasional
Bukan Kapitalisme atau Sosialisme, Prabowo: Saya Memilih Jalan Tengah
Bukan Kapitalisme atau Sosialisme, Prabowo: Saya Memilih Jalan Tengah
Nasional
Prabowo di Hadapan Putin: Indonesia Tidak Memihak, Satu Musuh Terlalu Banyak
Prabowo di Hadapan Putin: Indonesia Tidak Memihak, Satu Musuh Terlalu Banyak
Nasional
Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Pangan dalam Setahun, Lebih Cepat dari Target
Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Pangan dalam Setahun, Lebih Cepat dari Target
Nasional
Prabowo Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7 Persen Akhir 2025: Bahkan Lebih
Prabowo Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 7 Persen Akhir 2025: Bahkan Lebih
Nasional
Di SPIEF Rusia, Prabowo Pamer Cadangan Beras Indonesia Terbesar Sepanjang Sejarah
Di SPIEF Rusia, Prabowo Pamer Cadangan Beras Indonesia Terbesar Sepanjang Sejarah
Nasional
Prabowo Paparkan 4 Prioritas Pemerintahannya di SPIEF 2024
Prabowo Paparkan 4 Prioritas Pemerintahannya di SPIEF 2024
Nasional
Prabowo Analogikan Pertumbuhan Penduduk RI di Depan Putin: Dalam 10 Tahun, Ada 10 Singapura
Prabowo Analogikan Pertumbuhan Penduduk RI di Depan Putin: Dalam 10 Tahun, Ada 10 Singapura
Nasional
Ajak Rusia Berivestasi, Prabowo: Saya Miliki Hubungan Baik dengan Perusahaan Rusia
Ajak Rusia Berivestasi, Prabowo: Saya Miliki Hubungan Baik dengan Perusahaan Rusia
Nasional
Prabowo: Ada Bahaya di Negara Berkembang seperti RI, Kolusi antara Pemodal dan Pejabat Pemerintah
Prabowo: Ada Bahaya di Negara Berkembang seperti RI, Kolusi antara Pemodal dan Pejabat Pemerintah
Nasional
Ahli di Sidang Hasto: Tidak Masuk Akal Orang Kena Pasal Perintangan, padahal Perkara Sudah Inkrah
Ahli di Sidang Hasto: Tidak Masuk Akal Orang Kena Pasal Perintangan, padahal Perkara Sudah Inkrah
Nasional
Prabowo: Kesalahan Besar Banyak Negara Asia Tenggara Cenderung Ikut Kekuatan Besar Dunia
Prabowo: Kesalahan Besar Banyak Negara Asia Tenggara Cenderung Ikut Kekuatan Besar Dunia
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau