Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pacul Sebut 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Terbuka hanya Hore-hore, PKS: Itu Suara Mayoritas

Kompas.com - 14/01/2023, 18:41 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, penolakan 8 fraksi soal sistem pemilu proporsional tertutup harus dihargai.

Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang menilai sikap para partai politik (parpol) hanya hore-hore semata.

“Suara 8 partai itu mayoritas. Jadi bukan tim hore, itu suara mayoritas,” ujar Mardani dihubungi Kompas.com, Sabtu (14/1/2023).

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) perlu memberikan kewenangan penataan pemilu pada pembuat undang-undang, yaitu DPR RI.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup Dianggap Hore-hore, Golkar: Kami Tidak Sedang Bereuforia

Itu, katanya, agar sistem pemilu berlangsung sesuai keinginan mayoritas parpol di Senayan.

“Suara mayoritas di DPR, 80 persen ingin proporsional terbuka. Semua perlu berpikir panjang, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan, jangan ada perubahan mendadak,” sebutnya.

Di sisi lain, Mardani mengakui bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup sama-sama memiliki kekurangan, dan kelebihan.

Baca juga: 6 Dokumen Kependudukan yang Tidak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Namun, ia meminta agar proses pengkajian dilakukan untuk gelaran Pemilu 2029 atau 2024.

Sehingga proses penentuan kebijakan bisa dilakukan dengan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu.

“Usul saya dibahas melalui mekanisme revisi undang-undang, dan berlaku tidak di 2024,” imbuhnya.

Baca juga: Cak Imin: Jika Proporsional Tertutup Diusulkan 4 Tahun Sebelum Pemilu, PKB Mungkin Setuju

Adapun saat ini ada 6 pemohon yang mengajukan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Para pemohon mempersoalkan sistem pemilu proporsional terbuka.

Dari 9 parpol penghuni Senayan, hanya PDI-P yang mendukung agar sistem pemilu kembali berlangsung tertutup.

Diketahui pemilu proporsional tertutup hanya menampilkan logo parpol dalam surat suara, tidak disertai nama dan nomor urut calon legislatif (caleg) yang mencalonkan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
gak ada kadernya yang layak jual, wajar jika mengajak beli kucing dalam karung


Terkini Lainnya
Yakin Ada Suap-Perintangan Hukum, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Hasto
Yakin Ada Suap-Perintangan Hukum, Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Hasto
Nasional
PSU Pilbup Barito Utara Digelar 6 Agustus, Calonnya Baru Semua
PSU Pilbup Barito Utara Digelar 6 Agustus, Calonnya Baru Semua
Nasional
Mensos Jamin Siswa Sekolah Rakyat Hidup Layak di Asrama, Dapat Seragam hingga MBG
Mensos Jamin Siswa Sekolah Rakyat Hidup Layak di Asrama, Dapat Seragam hingga MBG
Nasional
Revisi KUHAP, Ada Usul TNI Terjerat KDRT dan Kekerasan Seksual Disidang di Peradilan Umum
Revisi KUHAP, Ada Usul TNI Terjerat KDRT dan Kekerasan Seksual Disidang di Peradilan Umum
Nasional
KPU Gelar PSU Pilkada Papua dan Boven Digoel 6 Agustus 2025 dengan Kandidat Baru
KPU Gelar PSU Pilkada Papua dan Boven Digoel 6 Agustus 2025 dengan Kandidat Baru
Nasional
Bertemu Presiden Dewan Uni Eropa, Prabowo Buka Pintu RI untuk Kampus Asing
Bertemu Presiden Dewan Uni Eropa, Prabowo Buka Pintu RI untuk Kampus Asing
Nasional
Hakim MK Sebut Aktivis Kontras Keren karena Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont
Hakim MK Sebut Aktivis Kontras Keren karena Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont
Nasional
Apa Itu Impunitas Advokat? yang Bakal Diatur dalam RUU KUHAP
Apa Itu Impunitas Advokat? yang Bakal Diatur dalam RUU KUHAP
Nasional
Komnas Perempuan Usul KUHAP Mengatur Hanya Wanita yang Berhak Geledah Wanita
Komnas Perempuan Usul KUHAP Mengatur Hanya Wanita yang Berhak Geledah Wanita
Nasional
Mensos: Sekolah Rakyat Kedepankan Kesetaraan Kesempatan, Bukan Kesenjangan Sosial
Mensos: Sekolah Rakyat Kedepankan Kesetaraan Kesempatan, Bukan Kesenjangan Sosial
Nasional
Jumlah Paten Terbanyak, Pertamina Raih Apresiasi Kekayaan Intelektual dari DJKI
Jumlah Paten Terbanyak, Pertamina Raih Apresiasi Kekayaan Intelektual dari DJKI
Nasional
Sidang UU TNI, Ahli Sebut Prolegnas Kini Tak Dapat Dipercaya
Sidang UU TNI, Ahli Sebut Prolegnas Kini Tak Dapat Dipercaya
Nasional
Di Sidang MK, Ahli Hukum Soroti Sederet Cacat Formil UU TNI
Di Sidang MK, Ahli Hukum Soroti Sederet Cacat Formil UU TNI
Nasional
Prabowo ke Uni Eropa: Anda Memiliki Ilmu-Teknologi, Kami Punya Sumber Daya Penting
Prabowo ke Uni Eropa: Anda Memiliki Ilmu-Teknologi, Kami Punya Sumber Daya Penting
Nasional
Perjanjian CEPA, Tarif Perdagangan Indonesia-Eropa Hampir Semuanya 0 Persen
Perjanjian CEPA, Tarif Perdagangan Indonesia-Eropa Hampir Semuanya 0 Persen
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau