Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Ke Presiden AS, Pak Jokowi Bilang Tak Ada Negara Tangkap Pejabat Sebanyak RI

Kompas.com - 17/01/2023, 16:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan sedikit bincang-bincang antara Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden terkait korupsi.

Mahfud menuturkan, isi percakapan itu diberitahukan langsung oleh Jokowi kepadanya dalam satu kesempatan.

Salah satu isi percakapannya yakni mengenai pejabat di Indonesia yang terlibat kasus korupsi.

 

Presiden Jokowi mengatakan kepada Joe Biden bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia.

Baca juga: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Jokowi Minta Perizinannya Tak Berbulan-bulan

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

"Tadi Presiden waktu berbicara sedikit dengan saya, 'Coba Pak Menko, saya pernah bicara dengan Presiden AS, tidak ada negara di dunia ini yang menangkap dengan angka yang besar pejabat-pejabat tingginya," kata Mahfud dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Adapun pejabat tinggi negara yang terlibat kasus korupsi menempati posisi-posisi strategis, mulai dari ketua DPR hingga gubernur.

Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto dan Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan dua tokoh yang terjerat kasus korupsi

"Ketua DPR masuk, wakil ketua DPR masuk, menteri masuk, gubernur masuk, bupati masuk, DPRD masuk. Tidak ada yang sebanyak di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Mahfud Minta PT GNI Morowali Lebih Profesional, Jangan Lagi Ada Bentrok Antarpekerja

Mahfud mengatakan, korupsi kerap menjadi hambatan bagi pemerintah. Bahkan, dengan ditangkapnya para koruptor, indeks korupsi tak kunjung membaik.

"Indeks persepsi korupsi kita tidak membaik. Naiknya setahun satu, kadang turun lagi, naik lagi," ucap Mahfud.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, pemerintah perlu melakukan jaminan keamanan.

Baca juga: Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang

Ia pun mengapresiasi kinerja Polri yang memberikan kontribusi terbesar pada bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah di awal tahun 2022.

"Kita perlu memberi jaminan keamanan saudara kita. Kalau rata-rata kepercayaan publik (di peringkat ke) 76 ke pemerintah, waktu itu Polri sudah 87," ujar Mahfud.

 

Catatan redaksi:

Berita ini telah mengalami perubahan isi, yakni terkait pernyataan bahwa Presiden AS Joe Biden menyampaikan kepada Jokowi bahwa tidak ada negara lain di dunia yang menangkap pejabat negara dengan angka yang lebih besar dari Indonesia. Seharusnya, Presiden Jokowi yang menyampaikan hal tersebut kepada Joe Biden. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
harun masiku ngga di tangkep tangkep


Terkini Lainnya
Yusril Dukung Daud Beureueh Jadi Pahlawan Nasional
Yusril Dukung Daud Beureueh Jadi Pahlawan Nasional
Nasional
Baznas Salurkan Bantuan dan Santunan untuk 51.108 Anak Yatim di Seluruh Indonesia
Baznas Salurkan Bantuan dan Santunan untuk 51.108 Anak Yatim di Seluruh Indonesia
Nasional
Deal DPR-Pemerintah di RKUHAP: Penghinaan Presiden hingga Impunitas Advokat
Deal DPR-Pemerintah di RKUHAP: Penghinaan Presiden hingga Impunitas Advokat
Nasional
Sebanyak 46 Napi 'High Risk' dari Lampung Dipindahkan ke Nusakambangan
Sebanyak 46 Napi "High Risk" dari Lampung Dipindahkan ke Nusakambangan
Nasional
Kasus Kematian Brigadir Nurhadi, Kapolri: Jika Terbukti Proses, Pecat, Dipidanakan
Kasus Kematian Brigadir Nurhadi, Kapolri: Jika Terbukti Proses, Pecat, Dipidanakan
Nasional
Gibran, Papua, dan Gimik Politik Murahan
Gibran, Papua, dan Gimik Politik Murahan
Nasional
Prabowo Kunker ke Arab Saudi sampai Brasil, Apa Saja yang Didapat?
Prabowo Kunker ke Arab Saudi sampai Brasil, Apa Saja yang Didapat?
Nasional
Tukin Dosen ASN Mulai Cair, Mendikti: Penghargaan Negara Atas Peran Sentral Dosen
Tukin Dosen ASN Mulai Cair, Mendikti: Penghargaan Negara Atas Peran Sentral Dosen
Nasional
Menag Sebut Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Jadi Rp 2 Juta Per Bulan
Menag Sebut Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Jadi Rp 2 Juta Per Bulan
Nasional
Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca 24 Jam Non-stop di Jabodetabek
Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca 24 Jam Non-stop di Jabodetabek
Nasional
Kapolri: Buruh Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Kapolri: Buruh Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Nasional
BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
Nasional
Tekan Risiko Hujan Jabodetabek, BMKG dan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Tekan Risiko Hujan Jabodetabek, BMKG dan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Nasional
PPATK Sebut Ratusan NIK Penerima Bansos Terkait Korupsi dan Pendanaan Terorisme
PPATK Sebut Ratusan NIK Penerima Bansos Terkait Korupsi dan Pendanaan Terorisme
Nasional
Kapolri Perintahkan Anggotanya Ungkap Kematian Diplomat ADP: Ditunggu Publik
Kapolri Perintahkan Anggotanya Ungkap Kematian Diplomat ADP: Ditunggu Publik
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau