Mahfud MD: Pers Miliki Peran Strategis Membendung Hoaks Selama Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pers memiliki peran strategis untuk membendung informasi bohong atau hoaks selama Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam pidato pembuka Seminar Pemilu Serentak 2024 yang diselenggarakan Dewan Pers, Kamis (26/1/2023).

"Pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam membendung dan menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoaks dan disinformasi menjelang dan selama penyelenggara Pemilu Serentak 2023 yang disebarluaskan terutama melalui media sosial," kata Mahfud seperti dibacakan Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar.

Mahfud mengatakan, dari pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 fenomena informasi bohong semakin menguat.

Baca juga: Mahfud MD: Pemilu 2024 Dapat Berubah Jadi Malapetaka jika Dipenuhi Hoaks

Fenomena tersebut tidak sekadar merugikan dan mengelabui pandangan publik yang berujung pada kekeliruan pilihan pada saat pemilu.

"Tetapi juga dapat melahirkan pembelahan sosial yang dipenuhi dengan kebencian. Tentu kita tidak hanya khawatir hal tersebut dapat berujung pada konflik sosial, tetapi kita juga khawatir hal tersebut akan menjadi penghambat penyelenggaraan negara dan kemajuan bangsa," imbuh Mahfud.

Sebab itu, pers sebagai institusi yang memiliki standar etik dan akurasi informasi yang tinggi dan memiliki budaya check and recheck menjadi pilihan utama mengawal informasi objektif dan rasional di tengah masyarakat.

Baca juga: Soal Isu Gerakan Bawah Tanah Vonis Sambo, Mahfud: Tunggu Vonis

Agar masyarakat tidak memilih berdasarkan pada kebencian atau ketidaksukaan pada salah satu kelompok.

"Peran pers pada sisi inilah yang amat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang akan datang untuk menghindari lebarnya pembelahan sosial seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya," tutur Mahfud.

Dia menyebut pers harus menjadi referensi utama agar pilihan rakyat pada Pemilu Serentak 2024 didasari dari pertimbangan kepentingan keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa.

"Bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok," ucap Mahfud.