Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpin Rapat Pasca-PPKM Dicabut, Jokowi: Saya Lihat Wisatawan Mulai Banyak

Kompas.com - 30/01/2023, 14:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) pasca-pencabutan PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dalam ratas kali ini, Presiden meminta laporan terkait aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca-pencabutan PPKM di seluruh Indonesia.

"Siang hari ini rapat terbatas akan membahas mengenai aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca-pencabutan PPKM. Di lapangan saya lihat kalau untuk wisatawan, melihat di Manado karena sudah mulai banyak wisatawan," ujar Jokowi saat membuka ratas.

"Di Bali mulai pesawat-pesawat datang bawa wisatawan, juga wisatawan lokal juga sangat terlihat sekali," kata dia.

Baca juga: PPKM Selesai, Program Pemulihan Ekonomi dan Bansos Dikembalikan ke Kementerian

Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta laporan dari Menparekraf Sandiaga Uno soal kondisi riil pariwisata setelah PPKM resmi dicabut.

Selain itu, Presiden meminta ada laporan di bidang investasi pariwisata.

"Utamanya Labuan Bajo, Mandalika, juga di Toba dan keempat di Likupang," ujar dia.

Kepala Negara mengatakan, berkaitan dengan ekonomi, kementerian terkait harus memperhatikan kondisi inflasi.

Jokowi juga meminta agar kenaikan barang dan jasa diwaspadai.

"Kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ucap dia.

Terakhir, Jokowi meminta kepada Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan laporan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di 2023.

"Terutama terobosan dalam meningkatan investasi," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Setelah PPKM Dicabut, Kita Harus Tetap Hati-hati dan Waspada

Adapun ratas pada Senin siang dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Inveatasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Selain itu, hadir Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Johnny G Plate, Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Peran 9 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Pertamina
Nasional
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Imigrasi Bima Waspadai Lonjakan WNA saat Festival Lakey 2025
Nasional
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Imigrasi Sumbawa Bina 3 Desa, Dorong Warga Bekerja Legal di Luar Negeri
Nasional
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Panglima TNI: Negara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan Rentan Intervensi Asing
Nasional
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Ragukan File CDR KPK, Pengacara Hasto: Keasliannya Tidak Bisa Dibuktikan
Nasional
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Banten Pinjami Dua Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Tangsel dan Lebak
Nasional
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Saat 8 Tersangka Kasus Pertamina Digelandang Masuk Mobil Tahanan
Nasional
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Di Depan Kapolri, Said Iqbal Cerita Ada Buruh Meninggal karena Stres Usai Di-PHK Tanpa Pesangon
Nasional
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Apa Peran Riza Chalid dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina?
Nasional
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Kejagung Sebut Kasus Pertamina Sebabkan Kerugian Hingga Rp 285 Triliun
Nasional
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Organisasi Buruh Dunia Berikan Penghargaan ITUC kepada Kapolri
Nasional
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Mensos: 100 Titik Tuntas, Sekolah Rakyat Akan Dimulai 14 Juli 2025
Nasional
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Mahasiswa Bisa Daftar Lomba Ilmiah Berkelanjutan
Nasional
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Kejagung Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura Buru Riza Chalid
Nasional
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Hakim Saldi Isra Sebut Sengketa UU Hak Cipta Ariel Cs Masih Gelap
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau