Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Kompas.com - 31/01/2023, 16:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim untuk mengkaji usulan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar terkait penghapusan jabatan gubernur.

"Kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan: Terserah Pemerintah Pusat, Bukan Cak Imin

Menurut Daniel, jabatan gubernur dihapuskan karena menggunakan anggaran yang besar bahkan terbuang sia-sia.

Daniel menyebut, PKB memberikan alternatif agar jabatan gubernur diganti menjadi gubernur jenderal, setingkat menteri yang diangkat oleh presiden.

"Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," kata Daniel.

Kemudian, lanjut dia, anggaran gubernur yang lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun, bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten kota.

"Nantinya, DPRD di tingkat provinsi bisa naik, menambah jumlah DPR RI dan DPD," tambah dia.

Baca juga: Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus karena Tak Efektif dan Anggarannya Terlalu Besar

Daniel menambahkan, PKB bakal mendiskusikan dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait usulan Muhaimin itu.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar berpandangan bahwa jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus

Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

"Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," ujar Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, DPR: Kegagalan Telanjang Sistem Hukum
Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, DPR: Kegagalan Telanjang Sistem Hukum
Nasional
Menteri LH Singgung Ancaman Pidana bagi Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat yang Izinnya Dicabut
Menteri LH Singgung Ancaman Pidana bagi Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat yang Izinnya Dicabut
Nasional
Jelang Pulang ke Tanah Air, Jemaah Haji Diminta Tata Barang Bawaan Sesuai Ketentuan Bagasi
Jelang Pulang ke Tanah Air, Jemaah Haji Diminta Tata Barang Bawaan Sesuai Ketentuan Bagasi
Nasional
Mensos Tegaskan Penyaluran Bansos Kali Ini Harus Lebih Prudent
Mensos Tegaskan Penyaluran Bansos Kali Ini Harus Lebih Prudent
Nasional
Menteri LH Akan Tertibkan Perusahaan Tambang Nikel Daerah Lain Selain Raja Ampat
Menteri LH Akan Tertibkan Perusahaan Tambang Nikel Daerah Lain Selain Raja Ampat
Nasional
Penyaluran Bansos Tahap 2 Terkendala Pemadanan Data Tunggal
Penyaluran Bansos Tahap 2 Terkendala Pemadanan Data Tunggal
Nasional
Bansos Tahap 2 Sudah Tersalur 70 Persen, Mensos Pastikan Rampung Pekan Depan
Bansos Tahap 2 Sudah Tersalur 70 Persen, Mensos Pastikan Rampung Pekan Depan
Nasional
Anggota DPR Sebut Kasus Chromebook Kemendikbud Coreng Dunia Pendidikan
Anggota DPR Sebut Kasus Chromebook Kemendikbud Coreng Dunia Pendidikan
Nasional
Nadiem Bantah Ubah Kajian untuk Loloskan Laptop Chromebook
Nadiem Bantah Ubah Kajian untuk Loloskan Laptop Chromebook
Nasional
Ungkap Dampak Impor Gula di Sidang Tom Lembong, Petani Tebu: Pendapatan Kami Jadi Berkurang
Ungkap Dampak Impor Gula di Sidang Tom Lembong, Petani Tebu: Pendapatan Kami Jadi Berkurang
Nasional
Dorong Investasi Industri Otomotif, Menperin Sambut Baik Pabrik Baru Mercedes-Benz di Cikarang
Dorong Investasi Industri Otomotif, Menperin Sambut Baik Pabrik Baru Mercedes-Benz di Cikarang
Nasional
Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan di NTT, Anggota DPR: Pecat dan Adili!
Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan di NTT, Anggota DPR: Pecat dan Adili!
Nasional
Mensesneg: 'Reshuffle' sampai Hari Ini Belum Ada
Mensesneg: "Reshuffle" sampai Hari Ini Belum Ada
Nasional
Menteri LH Akan Audit Tambang Nikel di Pulau Gag Raja Ampat
Menteri LH Akan Audit Tambang Nikel di Pulau Gag Raja Ampat
Nasional
Nadiem Ungkap Alasan Pengadaan Laptop Chromebook: Lebih Murah
Nadiem Ungkap Alasan Pengadaan Laptop Chromebook: Lebih Murah
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau