Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Dorong DPR Bentuk Tim Kajian Matangkan Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur

Kompas.com - 31/01/2023, 16:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk tim untuk mengkaji usulan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar terkait penghapusan jabatan gubernur.

"Kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan: Terserah Pemerintah Pusat, Bukan Cak Imin

Menurut Daniel, jabatan gubernur dihapuskan karena menggunakan anggaran yang besar bahkan terbuang sia-sia.

Daniel menyebut, PKB memberikan alternatif agar jabatan gubernur diganti menjadi gubernur jenderal, setingkat menteri yang diangkat oleh presiden.

"Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," kata Daniel.

Kemudian, lanjut dia, anggaran gubernur yang lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun, bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten kota.

"Nantinya, DPRD di tingkat provinsi bisa naik, menambah jumlah DPR RI dan DPD," tambah dia.

Baca juga: Muhaimin Usul Jabatan Gubernur Dihapus karena Tak Efektif dan Anggarannya Terlalu Besar

Daniel menambahkan, PKB bakal mendiskusikan dan berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait usulan Muhaimin itu.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar berpandangan bahwa jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli.

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus

Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

"Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," ujar Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Hari Ini, Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Terdakwa di Sidang Kasus Harun Masiku
Hari Ini, Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Terdakwa di Sidang Kasus Harun Masiku
Nasional
Berbagai Perlawanan Paulus Tannos untuk Menghindari Ekstradisi...
Berbagai Perlawanan Paulus Tannos untuk Menghindari Ekstradisi...
Nasional
Komisi II Bakal Panggil Kemendagri hingga Pemda Terkait Batas Wilayah dan Isu Penjualan Pulau
Komisi II Bakal Panggil Kemendagri hingga Pemda Terkait Batas Wilayah dan Isu Penjualan Pulau
Nasional
Drama SK Kepengurusan PDI-P Jilid II: Digugat Kembali oleh yang Mengaku Kader
Drama SK Kepengurusan PDI-P Jilid II: Digugat Kembali oleh yang Mengaku Kader
Nasional
Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas
Prabowo: Orang Kurang Mampu Harus Dapat Pelayanan Kesehatan Terbaik, Tak Dibatasi untuk Kalangan Atas
Nasional
Dirjen Kemenag: Sudah Saatnya Haji Dikelola Badan Profesional
Dirjen Kemenag: Sudah Saatnya Haji Dikelola Badan Profesional
Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Siswa Sekolah Rakyat Dapat Uang Saku
Pemerintah Pertimbangkan Siswa Sekolah Rakyat Dapat Uang Saku
Nasional
Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
Siswa Miskin yang Masuk Sekolah Rakyat Akan Dicoret dari Penerima KJP
Nasional
Aturan Kepulangan Haji Gelombang 2: Koper Bagasi Maksimal 32 Kilogram
Aturan Kepulangan Haji Gelombang 2: Koper Bagasi Maksimal 32 Kilogram
Nasional
Sidang Pemeriksaan Hasto Bakal Digelar pada Kamis Pagi Besok
Sidang Pemeriksaan Hasto Bakal Digelar pada Kamis Pagi Besok
Nasional
Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut
Muzani Ingatkan Menteri Tak Bebani Prabowo, Singgung Sengketa Pulau Aceh-Sumut
Nasional
Polri Diminta Berhenti Siksa Tersangka untuk Kejar Pengakuan
Polri Diminta Berhenti Siksa Tersangka untuk Kejar Pengakuan
Nasional
Siskohat: 389 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia, Mayoritas Lansia
Siskohat: 389 Jemaah Haji Indonesia Meninggal Dunia, Mayoritas Lansia
Nasional
Pimpinan MPR Yakin Prabowo Sudah Punya Sosok Terbaik Calon Dubes RI untuk AS
Pimpinan MPR Yakin Prabowo Sudah Punya Sosok Terbaik Calon Dubes RI untuk AS
Nasional
Prabowo Ingin Warga Kurang Mampu Bisa Berobat ke RS Kelas Internasional
Prabowo Ingin Warga Kurang Mampu Bisa Berobat ke RS Kelas Internasional
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau