Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Pencegahan KPK Kaget Setengah Mati Tahu Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Kompas.com - 31/01/2023, 20:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengaku kaget saat mengetahui indeks persepsi korupsi (IKP) Indonesia tahun 2022 hanya mendapatkan skor 34 dari 100.

IKP atau corruption perception index (CPI) mengukur persepsi korupsi di jabatan publik dan politis.

CPI dirilis oleh Transparency International (TI) dengan mengurutkan tingkat korupsi 180 negara di dunia. Negara dengan skor 0 berarti sangat rawan korupsi, sedangkan skor 100 bebas korupsi.

Pahala mengaku mendengar kemerosotan skor IKP Indonesia tersebut dari Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko.

“Jadi yang pertama saya ditelepon kemarin kaget setengah mati saya, kok cuma 34,” kata Pahala dalam konferensi pers "Peluncuran Corruption Perceptions Index 2022" di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34

Berdasarkan informasi yang Pahala terima, terdapat nilai tiga indikator yang terjun bebas sehingga mempengaruhi skor IKP.

Adapun perhitungan CPI mengacu pada 9 indikator, yakni political risk service (PRS) international country risk guide, global insight country risk ratings, IMD world competitiveness year book.

Kemudian, economist intelligence unit country ratings, bertelsmann foundation transform index, PERC Asia risk guide, world justice project-rule of law index, dan varieties of democracy project.

Salah satu poin indikator yang merosot adalah political risk service (PRS) international country risk guide dari angka 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022.

Pahala mengatakan, poin country risk Indonesia pernah mencapai 58 kemudian kembali turun hampir 50 persen.

Menurut dia, jika tingkat korupsi di Indonesia tinggi, investor enggan datang.

“Siapa yang datang ke Indonesia kalau country risk-nya sebegitu tinggi? Pasti investor yang nekat,” ujar dia.

Baca juga: Presidensi G20 Indonesia dan Indeks Persepsi Korupsi dalam 7 Klaster

Pahala menuturkan, sejak 2014, skor CPI Indonesia tidak pernah melewati angka 40.

KPK lantas meminta adanya terobosan agar riset CPI tidak hanya menjadi ritual tahunan yang sibuk dibahas dalam beberapa hari namun setelah itu dilupakan.

“Kalau begini terus percayalah enggak akan lewat barrier 40,” kata dia.

Halaman:
Komentar
di kpk jg ado yg korup kok, membalas komentar master bully : korupsi di indonesia makin akut krn sapunya kotor . aparat penegak hukum spt polisi.. jaksa dan hakim makin korup.. polisi selevel kompol bisa beli sedan mewah audi a6.. blm lagi hakim agung yg kena ott kpk.. kapolda sumbar bandar narkoba .. makin kacau


Terkini Lainnya
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Nasional
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
Nasional
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
Nasional
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Nasional
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Nasional
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Nasional
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Nasional
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Nasional
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Nasional
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Nasional
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Nasional
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Nasional
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Nasional
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau