Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Kompas.com - 01/02/2023, 14:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot dan mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.

Mulyanto membeberkan sejumlah 'dosa' Kepala BRIN itu sehingga dinilai layak untuk diganti.

Pertama, Tri dianggap gagal mengkonsolidasikan lembaga, sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dari badan yang dipimpinnya.

"Akibat kegagalan tersebut muncul berbagai kejadian kurang baik terkait BRIN. Saya menganggap pimpinan BRIN yang ada sekarang ini tidak dapat mengkonsolidasikan lembaga-lembaga di bawah kewenangannya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

"Karena itu saya mengusulkan agar pimpinan BRIN sekarang diganti saja," lanjut dia.

Mulyanto heran sejak awal pembentukan BRIN hingga sekarang proses transisional belum selesai, baik dari aspek SDM, organisasi kelembagaan maupun anggaran.

Menurut dia, kapasitas impelementasi program sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait BRIN.

Dia mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat. Hal ini dinilai disebabkan tidak rapinya koordinasi di BRIN.

Baca juga: Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Ia menyebut peristiwa kehebohan masyarakat Banten akibat pernyataan salah satu peneliti BRIN yang menyebut potensi banjir besar di Jabodetabek.

"Ketika ada indikasi awal akan terjadi badai besar, salah satu peneliti BRIN, tanpa melakukan koordinasi dan validasi data langsung tampil membuat pernyataan bahwa akan ada badai besar di Banten. Akibatnya warga panik," ujarnya.

"Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan studi early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," terang Mulyanto.

Tak sampai situ, Mulyanto menambahkan bahwa saat ini publik dikejutkan dengan kabar seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan.

"Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," sambung dia.

Baca juga: Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Oleh karena itu, dia menilai dengan kondisi seperti ini, tidak heran bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN dan Ombudsman menemukan berbagai persoalan terkait SDM.

"Jadi cita-cita ingin mengkonsolodasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan," tegas Mulyanto.

Halaman:
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Prabowo: Hanya dengan Sains dan Teknologi Kita Bisa Hilangkan Kemiskinan
Prabowo: Hanya dengan Sains dan Teknologi Kita Bisa Hilangkan Kemiskinan
Nasional
Khawatir Pemborosan, TNI Diminta Kaji Lagi Rencana Rekrut 24.000 Tamtama
Khawatir Pemborosan, TNI Diminta Kaji Lagi Rencana Rekrut 24.000 Tamtama
Nasional
Resmikan Kampus Unhan di Bogor, Prabowo: Pak SBY yang Merintis
Resmikan Kampus Unhan di Bogor, Prabowo: Pak SBY yang Merintis
Nasional
Kemendagri Klaim Tak Tahu Potensi Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut
Kemendagri Klaim Tak Tahu Potensi Migas di Pulau Sengketa Aceh-Sumut
Nasional
Cerita SBY Mendadak Disuruh Prabowo Pidato di Unhan: Ini Perintah Panglima Tertinggi, Saya Siap!
Cerita SBY Mendadak Disuruh Prabowo Pidato di Unhan: Ini Perintah Panglima Tertinggi, Saya Siap!
Nasional
Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut
Pemerintah Harus Jamin 4 Tambang di Raja Ampat Tak Beroperasi Lagi Usai Izin Dicabut
Nasional
Fakta Pulau di Aceh Masuk Sumut, Tak Berpenduduk dan Hampir Tenggelam
Fakta Pulau di Aceh Masuk Sumut, Tak Berpenduduk dan Hampir Tenggelam
Nasional
ICW Catat Ada 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam 4 Tahun Terakhir
ICW Catat Ada 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam 4 Tahun Terakhir
Nasional
Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI
Canda Prabowo: Harusnya Saya Sebut Kapolri Dulu, Baru Panglima TNI
Nasional
Kampus Bhineka Tunggal Ika Diresmikan Prabowo, SBY: Ini Sejarah, Legacy Beliau
Kampus Bhineka Tunggal Ika Diresmikan Prabowo, SBY: Ini Sejarah, Legacy Beliau
Nasional
Ditemani SBY, Prabowo Resmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan
Ditemani SBY, Prabowo Resmikan Kampus Bhineka Tunggal Ika Universitas Pertahanan
Nasional
Pesan Prabowo ke Mahasiswa Unhan: Contoh Pak SBY Ya, Saya Anomali...
Pesan Prabowo ke Mahasiswa Unhan: Contoh Pak SBY Ya, Saya Anomali...
Nasional
Argumen 2 Provinsi di Konflik Perebutan 4 Pulau: Aceh Punya Data Historis, Sumut Pegang Hasil Verifikasi
Argumen 2 Provinsi di Konflik Perebutan 4 Pulau: Aceh Punya Data Historis, Sumut Pegang Hasil Verifikasi
Nasional
Pemberantasan Korupsi: Jangan Alihkan Tanggung Jawab Negara kepada Rakyat
Pemberantasan Korupsi: Jangan Alihkan Tanggung Jawab Negara kepada Rakyat
Nasional
Wamen Stella: Kalau Kita Fokus Mengajarkan AI, Kita Tergantikan oleh AI
Wamen Stella: Kalau Kita Fokus Mengajarkan AI, Kita Tergantikan oleh AI
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau