Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Kompas.com - 01/02/2023, 15:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa soal pencapresan bukan urusannya, melainkan partai politik (parpol) atau gabungan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Jokowi tersebut.

"Ya memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Oleh karena itu, Dasco menilai tidak tepat apabila urusan pencapresan ada yang mengaitkannya dengan Presiden Jokowi.

Baca juga: Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Sebab, menurutnya, setiap tokoh yang ingin maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ditentukan oleh partai politik atau gabungan parpol yang sudah memenuhi persyaratan ambang batas presidential threshold 20 persen.

"Jadi, kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya," ujar Dasco.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR ini berpandangan bahwa sah-sah saja apabila ada capres yang berharap mendapatkan dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi.

"Namun, itu kan sifatnya tidak mengikat. Lebih kepada sebagai penguat daripada calon presiden yang akan bertarung nanti," kata Dasco.

Baca juga: Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menjawab soal kabar yang menyebutkan bahwa dirinya sempat keberatan dengan sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Kabar ini mencuat setelah Jokowi bertemu Surya Paloh di istana beberapa waktu lalu.

Namun, hal tersebut dibantah Jokowi. Ia menegaskan soal pencapresan merupakan urusan partai atau gabungan partai.

"Itu urusannya partai. Urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," ujar Jokowi usai menghadiri acara HUT ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta Theater, Selasa (31/1/2023).

"Apa urusannya (dengan) Presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana. Dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjannya banyak," katanya lagi.

Baca juga: Disebut Keberatan Nasdem Usung Anies Jadi Capres, Jokowi: Apa Urusannya Presiden?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai
GASPOL Hari Ini! Pekerjaan Rumah Letjen Djaka, Harus Siap Perang Bintang di Bea Cukai
Nasional
Komisi III DPR Pastikan Januari 2026 sudah Ada KUHAP Baru
Komisi III DPR Pastikan Januari 2026 sudah Ada KUHAP Baru
Nasional
PKS Libatkan 'Juleha' untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban
PKS Libatkan "Juleha" untuk Sembelih Ribuan Hewan Kurban
Nasional
Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies
Tak Hanya Prabowo, Pengurus Baru PKS Juga Akan Temui Anies
Nasional
Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda...
Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda...
Nasional
Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru
Menhan dan Menkeu Kunjungi Nduga Papua, Pakai Rompi Anti Peluru
Nasional
Prabowo Diundang Jadi Tamu Kehormatan di KTT G7 di Kanada
Prabowo Diundang Jadi Tamu Kehormatan di KTT G7 di Kanada
Nasional
Rayakan Bulan Bung Karno, Guntur Soekarnoputra Gelar Pameran Foto
Rayakan Bulan Bung Karno, Guntur Soekarnoputra Gelar Pameran Foto
Nasional
PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
PKS Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU Pemilu, Ini Alasannya
Nasional
Megawati-Prabowo Mungkin Bertemu Lagi, Ganjar: Nasi Goreng Belum Dimakan
Megawati-Prabowo Mungkin Bertemu Lagi, Ganjar: Nasi Goreng Belum Dimakan
Nasional
Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru
Singgung soal Sejarah Dipotong, Megawati: Sejarah Hanya Ketika Zaman Orde Baru
Nasional
Ganjar Nilai Positif Pertemuan Prabowo, Megawati, dan Gibran Saat Harlah Pancasila
Ganjar Nilai Positif Pertemuan Prabowo, Megawati, dan Gibran Saat Harlah Pancasila
Nasional
Kejagung Bakal Periksa Lagi Dirut Sritex Iwan Kurniawan Terkait Korupsi Pemberian Kredit
Kejagung Bakal Periksa Lagi Dirut Sritex Iwan Kurniawan Terkait Korupsi Pemberian Kredit
Nasional
Megawati hingga Fadli Zon Hadiri Pameran Foto Karya Guntur Soekarnoputra
Megawati hingga Fadli Zon Hadiri Pameran Foto Karya Guntur Soekarnoputra
Nasional
Pemda Diizinkan Rapat di Hotel, Komisi II DPR: Perlu Pedoman agar Tak Kebablasan
Pemda Diizinkan Rapat di Hotel, Komisi II DPR: Perlu Pedoman agar Tak Kebablasan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau