Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Henry MP Siahaan
Advokat, Peneliti, dan Dosen

Advokat, peneliti, dan dosen

Memudarnya Upaya Konsolidasi Demokrasi dan Semangat Antikorupsi

Kompas.com - 05/02/2023, 06:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

VISI antikorupsi makin menipis di negeri ini seiring dengan melemahnya upaya politik untuk menyempurnakan proses konsolidasi demokrasi.

Bagaimana tidak, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan di satu sisi dan melemahnya skor indeks demokrasi Indonesia di sisi lain.

Pada 2022, skor CPI Indonesia kembali merosot menjadi 34 dari skor tahun 2021 yang mencapai skor 38. Artinya di era Presiden Jokowi, kembali ke titik nol. Dengan pengertian posisi IPK Indonesia kembali ke tahun 2014 di saat beliau terpilih untuk periode pertama.

IPK atau CPI dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 berarti paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih.

Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara. Skor CPI Indonesia tahun 2022 sejajar dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone.

Secara komparatif, di kawasan regional Asia Tenggara, skor CPI Indonesia tahun 2022 jauh tertinggal dengan negara seperti Malaysia dan Timor Leste hingga Vietnam. Kedua negara ASEAN itu masing-masing memperoleh skor CPI tahun 2022 di angka 47 dan 42.

Sementara itu, Indeks Demokrasi 2021 yang diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU), awal Februari 2022, menunjukkan, skor rata-rata Indonesia pada indeks itu mencapai 6,71. Dari skala 0-10, makin tinggi skor, makin baik kondisi demokrasi suatu negara.

Skor ini memang terbilang naik dibandingkan dengan tahun 2020, yakni 6,30, yang sekaligus menjadi raihan terendah Indonesia sejak EIU menyusun indeks ini pada 2006.

Kini, peringkat Indonesia naik dari 64 menjadi 52 dari 167 negara yang dikaji. Indonesia masuk 10 negara dengan kinerja peningkatan skor terbaik.

Namun masalahnya, Indonesia masih masuk ke dalam kategori "flawed democracy" (demokrasi cacat). Parahnya lagi, Data Freedom House Indonesia dari 2013 sampai 2022 juga terus menunjukkan skor demokrasi yang kian memburuk, yakni mengalami kemunduran dari 65 pada 2013 menjadi 59 pada 2022.

Dalam konteks visi antikorupsi, momen saat berlangsungnya revisi UU KPK tempo hari adalah titik kulminasinya.

Secara politik, peristiwa tersebut jelas-jelas menggambarkan bahwa telah terjadi gejala post-democracy di negeri ini, yang diakibatkan oleh menguatnya tatanan ekonomi politik oligarkis.

Memang, demokrasi yang dibelenggu oleh kalangan elite telah terjadi sejak proses gelombang demokratisasi ketiga bergulir.

Menurut Larry Diamond, fenomenanya nyaris mendunia. Banyak rezim yang hanya menjadikan demokrasi sebagai prasyarat minimal untuk mendapat label demokratis, tapi pada tataran teknis, publik justru semakin terjauhkan dari proses politik, diterlantarkan dalam proses pengambilan kebijakan, beriringan dengan semakin korupnya para elite.

Inilah yang disebut oleh Colin Crouch sebagai fenomena post democracy, yang sekaligus menjadi judul bukunya tahun 2004.

Halaman:
Komentar
demokrasi kita tak akan berkembang selama oligarki dibiarkan merajalela, gabungnya gerindra berdalih mendamaikan pendukung pasca-pemilu terbukti membuat koalisi pemerintah terlalu kuat, sehingga apapun yg dititahkan elite tak bisa dihambat meski didemo&ditolak publik."power tends to corrupt terbukti


Terkini Lainnya
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Anggota DPR Minta Kasus Beras Oplosan Dibongkar, Ungkap Sindikatnya dari Hulu ke Hilir
Nasional
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Kejagung dan Dewan Pers Jalin Kerja Sama, Burhanuddin: Pers Itu Pengawas
Nasional
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Bakamla Bakal Latihan Bersama Malaysia-Singapura untuk Perkuat Keamanan Laut
Nasional
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Soroti Penyelundupan Narkoba, Bakamla: Nggak Ada Habisnya, Selalu Lebih Pintar
Nasional
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
RUU KUHAP Dibahas Kilat, Presiden dan DPR Didesak Hentikan Proses yang Berjalan
Nasional
Soal Hari Kebudayaan Nasional, Puan: Jangan Sampai Timbul Polemik
Soal Hari Kebudayaan Nasional, Puan: Jangan Sampai Timbul Polemik
Nasional
Sekjen: Akan Ada 'Surprise' dan Logo Baru di Kongres PSI
Sekjen: Akan Ada "Surprise" dan Logo Baru di Kongres PSI
Nasional
Titiek Soeharto Panggil Kementan Rapat soal Beras Oplosan di Komisi IV DPR
Titiek Soeharto Panggil Kementan Rapat soal Beras Oplosan di Komisi IV DPR
Nasional
Kejagung Dalami Kaitan Investasi Google ke Gojek dengan Kasus Chromebook
Kejagung Dalami Kaitan Investasi Google ke Gojek dengan Kasus Chromebook
Nasional
Puan Respons Anies soal Presiden Sering Absen di Forum PBB: Itu di Periode yang Lalu
Puan Respons Anies soal Presiden Sering Absen di Forum PBB: Itu di Periode yang Lalu
Nasional
Puan Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Menetapkan 17 Oktober Sebagai Hari Kebudayan Nasional
Puan Minta Fadli Zon Jelaskan Alasan Menetapkan 17 Oktober Sebagai Hari Kebudayan Nasional
Nasional
Titiek Soeharto Kritik Beras Oplosan: Zaman Sekarang Masih Ada, Harus Ditindak
Titiek Soeharto Kritik Beras Oplosan: Zaman Sekarang Masih Ada, Harus Ditindak
Nasional
Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Pemerintah Diminta Lakukan Evaluasi Berkala
Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Pemerintah Diminta Lakukan Evaluasi Berkala
Nasional
Bakamla Sebut Penyelundupan Orang hingga Narkoba Jadi Ancaman di Perairan ASEAN
Bakamla Sebut Penyelundupan Orang hingga Narkoba Jadi Ancaman di Perairan ASEAN
Nasional
Kapalnya Bersandar 3 Hari, Ini Kegiatan Coast Guard Singapura di Jakarta
Kapalnya Bersandar 3 Hari, Ini Kegiatan Coast Guard Singapura di Jakarta
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau