Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Parpol Konvensi Terbuka untuk Cari Kandidat Capres

Kompas.com - 06/02/2023, 06:51 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas periode Januari 2023 menunjukkan sebagian besar publik ingin partai politik (parpol) melakukan konvensi untuk menjaring kandidat calon presiden (capres).

Sebanyak 68,8 persen responden setuju konvensi dilakukan secara terbuka, yaitu melibatkan kader parpol, dan non parpol.

Sementara itu, 11,4 persen responden memilih konvensi melibatkan kader parpol, baik internal maupun eksternal.

Di sisi lain, 9,1 persen responden ingin konvensi hanya melibatkan kader internal parpol.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Ingin Dilibatkan dalam Penjaringan Capres

Kemudian 8,3 persen merasa konvensi penjaringan parpol tak perlu dilakukan, dan 2,4 persen menyatakan tidak tahu.

Tak hanya itu, sebanyak 32,7 persen responden memilih parpol mengusung kadernya sendiri untuk menjadi capres.

Lalu, sebanyak 32,2 persen responden menginginkan parpol mengusung figur non parpol untuk menjadi capres.

Terakhir, 23,6 persen responden ingin parpol juga bisa mengusung kader parpol lain, sedangkan 11,5 persen tak menentukan jawaban.

Baca juga: Gagal di Konvensi Capres Demokrat 9 Tahun Lalu, Anies Baswedan Kini Didukung Nasdem di Pilpres 2024

Untuk diketahui, survei ini berlangsung 24-26 Januari 2023, dan melibatkan 512 responden dari 34 provinsi.

Para responden diwawancarai melalui sambungan telepon dengan sampel ditentukan secara acak sesuai panel Litbang Kompas.

Jajak pendapat memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error kurang lebih 4,33 persen.

Baca juga: Daftar 6 Nama Capres-Cawapres 2024 yang Muncul pada Musra Jateng, Ada Ganjar hingga Prabowo

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Komentar
itu yg benar....maka nya ri pasca reformasi tambah ketinggalan; casing nya demokrasi tapi jeroan nya autokrasi.


Terkini Lainnya
Anggota DPR Usul Sejarah dan Sastra Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Anggota DPR Usul Sejarah dan Sastra Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Nasional
Kemhan RI Jamin Keamanan Airdrop Bantuan Gaza: Tak Akan Ada Warga Ketiban
Kemhan RI Jamin Keamanan Airdrop Bantuan Gaza: Tak Akan Ada Warga Ketiban
Nasional
Perintah Prabowo Bereskan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur akibat Rumitnya Birokrasi
Perintah Prabowo Bereskan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur akibat Rumitnya Birokrasi
Nasional
Indonesia Kirim 800 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Bakal Diterjunkan dari Udara
Indonesia Kirim 800 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Bakal Diterjunkan dari Udara
Nasional
10 Agen Travel Besar Diduga Terlibat Kasus Kuota Haji 2024
10 Agen Travel Besar Diduga Terlibat Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Aturan Kuota Haji 2024
KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Aturan Kuota Haji 2024
Nasional
KPK Duga Ratusan Agen Travel Terlibat di Kasus Kuota Haji
KPK Duga Ratusan Agen Travel Terlibat di Kasus Kuota Haji
Nasional
Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Rumah di Wamena, Mendagri dan Menteri PKP Dialog dengan Masyarakat Setempat
Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Rumah di Wamena, Mendagri dan Menteri PKP Dialog dengan Masyarakat Setempat
Nasional
Pertamina Optimalkan Pemanfaatkan Media Digital untuk Edukasi dan Transparansi Energi
Pertamina Optimalkan Pemanfaatkan Media Digital untuk Edukasi dan Transparansi Energi
Nasional
Saat Hakim MK Lihat Paradoks Nasib Guru: Ceboki Murid, Pensiun Lebih Cepat
Saat Hakim MK Lihat Paradoks Nasib Guru: Ceboki Murid, Pensiun Lebih Cepat
Nasional
Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI
Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI
Nasional
Hari Ini, Prabowo Akan Kukuhkan Paskibraka HUT Ke-80 RI
Hari Ini, Prabowo Akan Kukuhkan Paskibraka HUT Ke-80 RI
Nasional
Kasus Bupati Kolaka Timur, KPK Dalami Aliran Uang ke Pejabat Kemenkes
Kasus Bupati Kolaka Timur, KPK Dalami Aliran Uang ke Pejabat Kemenkes
Nasional
Dugaan Peran Komandan Peleton di Kasus Kematian Prada Lucky
Dugaan Peran Komandan Peleton di Kasus Kematian Prada Lucky
Nasional
Tom Lembong Tak Laporkan Hakim Pemvonisnya ke Polisi, Ini Alasannya
Tom Lembong Tak Laporkan Hakim Pemvonisnya ke Polisi, Ini Alasannya
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau