Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Kompas.com - 06/02/2023, 10:03 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem proporsional tertutup dan isu penundaan pemilu terus digaungkan menjelang pesta demokrasi lima tahunan sekali.

Terbaru, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka, pengganti sistem proporsional tertutup, berpotensi melanggengkan politik anggaran.

Menurut Hasto, banyak anggota legislatif yang justru memakai politik anggaran untuk kepentingan elektoral.

"Banyak kasus-kasus korupsi karena kepentingan elektoral, itu yang kemudian terjadi," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Itulah sebabnya, menurut Hasto, PDI-P bersikeras mendorong sistem pemilu legislatif dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Dua hari kemudian, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara soal isu penundaan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, peluang terwujudnya penundaan pemilu bergantung pada sikap partai politik di DPR.

Bamsoet mengungkapkan, sebagai orang nomor satu di MPR, ia hanya memegang palu Sidang Istimewa.

“Ya sangat tergantung pada-parpol yang ada di parlemen ini, kalau saya kan cuma megang palu saja,” kata Bamsoet saat ditemui di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Permohonan Sistem Proporsional Tertutup

Namun demikian, kata Bamsoet, mekanisme terselenggaranya Sidang Istimewa tidak mudah.

Bamsoet enggan menjawab ketika ditanya apakah jika parpol-parpol di parlemen bersepakat memperpanjang masa jabatan maka penundaan pemilu akan terwujud.

“Ya tanya ketum parpolnya dong,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya, pada 8 Desember 2022, Bamsoet kembali menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024.

Politikus Partai Golkar ini meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Baca juga: Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

 

Menurut Bamsoet, terdapat potensi yang perlu diwaspadai bangsa dan negara. Salah satunya, pemilu bisa membuat situasi politik nasional memanas.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Diskursus terbuka

Soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, Hasto menyebut bahwa PDI-P menghormati perbedaan pandangan antarpartai.

Ia mengatakan, sah-sah saja apabila mayoritas partai politik bersikap mempertahankan sistem pemilu terbuka.

Halaman Berikutnya
Halaman:
1
Komentar
yg jelas kalo sistem tertutup caleg yg mengandalkan popularitas saja tanpa kompetensi gak akan kepilih


Terkini Lainnya
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Kemenlu Enggan Berspekulasi soal Kematian Diplomat Muda yang Terbungkus Lakban
Nasional
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
TNI Amankan Penerbangan Dua Pesawat Militer AS di Bandara Komodo Labuan Bajo
Nasional
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
10 Personel TNI Dikerahkan Jaga Lokasi Penyimpanan Mobil Sitaan Kasus Sritex
Nasional
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Kejagung Sita 72 Kendaraan Terkait Kasus Korupsi Sritex, Ada Alphard sampai Ambulans
Nasional
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Harmonisasi Draf RUU Haji Selesai, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR
Nasional
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Profil Mayjen Ahmad Rizal, Stafsus KSAD yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog
Nasional
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Gibran Minta Mentan Libatkan Anak Muda dalam Pertanian
Nasional
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Tanggap Bencana, Pertamina Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Mataram
Nasional
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Pimpinan DPR: Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Rapat Paripurna
Nasional
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Pemerintah Bakal Batasi Pemberian Bansos, Cak Imin: Maksimal 5 Tahun
Nasional
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Kemendagri Koordinasi Lintas Kementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu
Nasional
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Titiek Soeharto Akui Banyak yang Bertanya Kenapa Blusukan Bareng Gibran
Nasional
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Kepala BPKH Berikan Informasi ke KPK Terkait Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Mendagri Ungkap 20 Persen Kepala Desa Tak Tamat SMP, Pemerintah Buat Program P3PD
Nasional
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Gibran: Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih Diluncurkan Akhir Juli
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau