Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik

Kompas.com - 06/02/2023, 10:03 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

1

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem proporsional tertutup dan isu penundaan pemilu terus digaungkan menjelang pesta demokrasi lima tahunan sekali.

Terbaru, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka, pengganti sistem proporsional tertutup, berpotensi melanggengkan politik anggaran.

Menurut Hasto, banyak anggota legislatif yang justru memakai politik anggaran untuk kepentingan elektoral.

"Banyak kasus-kasus korupsi karena kepentingan elektoral, itu yang kemudian terjadi," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Baca juga: Soal Desakan Copot Kepala BRIN, PDI-P: Itu Akibat Proporsional Terbuka

Itulah sebabnya, menurut Hasto, PDI-P bersikeras mendorong sistem pemilu legislatif dikembalikan ke sistem proporsional tertutup.

Dua hari kemudian, Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara soal isu penundaan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, peluang terwujudnya penundaan pemilu bergantung pada sikap partai politik di DPR.

Bamsoet mengungkapkan, sebagai orang nomor satu di MPR, ia hanya memegang palu Sidang Istimewa.

“Ya sangat tergantung pada-parpol yang ada di parlemen ini, kalau saya kan cuma megang palu saja,” kata Bamsoet saat ditemui di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).

Baca juga: Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Permohonan Sistem Proporsional Tertutup

Namun demikian, kata Bamsoet, mekanisme terselenggaranya Sidang Istimewa tidak mudah.

Bamsoet enggan menjawab ketika ditanya apakah jika parpol-parpol di parlemen bersepakat memperpanjang masa jabatan maka penundaan pemilu akan terwujud.

“Ya tanya ketum parpolnya dong,” ujar Bamsoet.

Sebelumnya, pada 8 Desember 2022, Bamsoet kembali menyinggung wacana penundaan Pemilu 2024.

Politikus Partai Golkar ini meminta penyelenggaraan Pemilu 2024 mesti dipikirkan ulang.

Baca juga: Gerindra Klaim DPR Solid Dukung Sistem Proporsional Terbuka

 

Menurut Bamsoet, terdapat potensi yang perlu diwaspadai bangsa dan negara. Salah satunya, pemilu bisa membuat situasi politik nasional memanas.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca-penyelenggaraan pemilu," kata Bambang dalam tayangan Youtube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Diskursus terbuka

Soal sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, Hasto menyebut bahwa PDI-P menghormati perbedaan pandangan antarpartai.

Ia mengatakan, sah-sah saja apabila mayoritas partai politik bersikap mempertahankan sistem pemilu terbuka.

Halaman Berikutnya
Halaman:
1
Komentar
yg jelas kalo sistem tertutup caleg yg mengandalkan popularitas saja tanpa kompetensi gak akan kepilih


Terkini Lainnya
Kredit Fiktif di Dua Cabang Bank BUMN, Pensiunan TNI AD Divonis 9 dan 6 Tahun Bui
Kredit Fiktif di Dua Cabang Bank BUMN, Pensiunan TNI AD Divonis 9 dan 6 Tahun Bui
Nasional
Program MBG Jalan Terus meski Sekolah Libur, BGN Siapkan Aturan Teknisnya
Program MBG Jalan Terus meski Sekolah Libur, BGN Siapkan Aturan Teknisnya
Nasional
Erupsi Gunung Lewotobi, Kemensos Pastikan Logistik dan Dapur Umum Siap Layani Pengungsi
Erupsi Gunung Lewotobi, Kemensos Pastikan Logistik dan Dapur Umum Siap Layani Pengungsi
Nasional
Mensos Nonaktifkan 7,39 Juta Peserta PBI JKN karena Sudah Dianggap Sejahtera
Mensos Nonaktifkan 7,39 Juta Peserta PBI JKN karena Sudah Dianggap Sejahtera
Nasional
Korupsi di Sektor Yudisial Jadi Tantangan Serius Pemerintahan Prabowo-Gibran
Korupsi di Sektor Yudisial Jadi Tantangan Serius Pemerintahan Prabowo-Gibran
Nasional
Kenapa Zarof Ricar Tak Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara?
Kenapa Zarof Ricar Tak Dijatuhi Hukuman 20 Tahun Penjara?
Nasional
Zarof Ricar Pakai Uang Suap Rp 5 M dari Pengacara Ronald Tannur untuk Danai Film 'Sang Pengadil'
Zarof Ricar Pakai Uang Suap Rp 5 M dari Pengacara Ronald Tannur untuk Danai Film "Sang Pengadil"
Nasional
Digitalisasi Birokrasi Dipercaya Jadi Strategi Pencegahan Korupsi di Era Prabowo
Digitalisasi Birokrasi Dipercaya Jadi Strategi Pencegahan Korupsi di Era Prabowo
Nasional
Diperiksa di Kasus Dugaan Fitnah Isu Judol, Kader PDI-P: Kami Minta Keadilan
Diperiksa di Kasus Dugaan Fitnah Isu Judol, Kader PDI-P: Kami Minta Keadilan
Nasional
Rincian Uang dan Emas Rp 1 Triliun Zarof Ricar yang Dirampas untuk Negara
Rincian Uang dan Emas Rp 1 Triliun Zarof Ricar yang Dirampas untuk Negara
Nasional
Vonis 16 Tahun Zarof Ricar, Hakim: Usianya 63, jika Dihukum 20 Tahun, Sama Saja Seumur Hidup
Vonis 16 Tahun Zarof Ricar, Hakim: Usianya 63, jika Dihukum 20 Tahun, Sama Saja Seumur Hidup
Nasional
Pakar: Tingginya Kepuasan Publik atas Penanganan Korupsi Jadi Momentum Penegak Hukum Tingkatkan Kinerja
Pakar: Tingginya Kepuasan Publik atas Penanganan Korupsi Jadi Momentum Penegak Hukum Tingkatkan Kinerja
Nasional
Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
Mensos Bakal Cabut Bansos Penerima yang Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan
Nasional
Menteri PKP Maruarar Gandeng KPK Awasi Program Perumahan untuk Cegah Korupsi
Menteri PKP Maruarar Gandeng KPK Awasi Program Perumahan untuk Cegah Korupsi
Nasional
Usai Insiden Ancaman Bom, Kemenag Terus Koordinasi dengan Saudia Airlines
Usai Insiden Ancaman Bom, Kemenag Terus Koordinasi dengan Saudia Airlines
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
e-BPKB Mulai Berlaku, Segini Tarif Resminya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau