Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mahfud: Itu Bukan Fakta, melainkan Persepsi

Kompas.com - 06/02/2023, 17:04 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, indeks persepsi korupsi (IPK) yang turun bukan merupakan fakta.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi hasil skor IPK Indonesia yang disebut turun berdasarkan laporan dari Transparency International Indonesia (TII) baru-baru ini.

Menurut Mahfud, dalam laporan TII terbaru, ada 13 lembaga internasional yang dipakai untuk menghitung skor IKP.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi Rapat dengan Kapolri hingga Jaksa Agung

Sementara itu, dalam penghitungan IKP tahun-tahun sebelumnya, ada data dari 8 lembaga internasional yang dipakai untuk Indonesia.

Namun, pada tahun ini data dari 8 lembaga itu tidak digunakan.

Dia mencontohkan, berdasarkan perhitungan World Economic Forum, skor IPK Indonesia masih tinggi.

Namun, skor itu tidak dipakai dalam menentukan IPK terbaru ini.

"Jadi tidak apa-apa, kami hanya ingin menyatakan bahwa itu semua bukan fakta tetapi persepsi dan baru terbatas pada hal-hal tertentu. Di bidang bidang tertentu kita justru naik. Demokratisasi naik, penegakan hukum dan keadilan naik," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/3/2023).

"Tetapi di sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi kemudian adanya kekhawatiran dari para investor tentang kepastian hukum macam-macam itu memang mempengaruhi agak turun, tetapi kapi kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi itu naik meskipun kecil," ucap Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Adapun pada Senin, Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal soal pemberantasan korupsi di Istana Merdeka.

Rapat tersebut dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPK Firli Bahuri.

Menurut Mahfud, rapat tersebut khusus membahas mengenai turunnya IPK Indonesia.

"Baru saja Presiden memimpin pertemuan intern tentang pemberantasan korupsi di mana yang tadi diundang Menkopolhukam, Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK khusus untuk menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi, corruption perception index yang agak mengejutkan," kata Mahfud.

Menurut dia, dalam rapat itu, pemerintah sepakat hasil skor IPK yang diungkap Transparency International Indonesia (TII) tetap diapresiasi oleh pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Turun

Oleh karena itu, pemerintah sepakat akan melakukan sejumlah perbaikan.

"Tentu kita akan melakukan perbaikan-perbaikan dan dalam waktu dekat nanti akan mendapat arahan khusus sebafau kebijakan negara dari Presiden," kata dia.

Mahfud pun mengatakan, saat ini hampir semua negara di dunia mengalami penurunan indeks persepsi korupsi,  antara lain Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
nah itu. jadi kangen hakim agung sekelas pak artidjo., membalas komentar sukemi denapati : ma saja nyunatin hukuman koruptor. hakim agungnya sendiri korupsi, mau tolak ukur dari mana lagi ?


Terkini Lainnya
Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum?
Sekolah Rakyat Dimulai Hari Ini, Apa Bedanya dengan Sekolah Umum?
Nasional
Prabowo Sebut Sistem Politik-Hukum RI Dipengaruhi Eropa: Banyak Pemimpin Kita Sekolah di Barat
Prabowo Sebut Sistem Politik-Hukum RI Dipengaruhi Eropa: Banyak Pemimpin Kita Sekolah di Barat
Nasional
Jaksa KPK Baca Replik Hari Ini, Tanggapi Pleidoi Hasto
Jaksa KPK Baca Replik Hari Ini, Tanggapi Pleidoi Hasto
Nasional
RI-Eropa Sepakati Perdagangan Bebas, Prabowo: Ini Peristiwa Bersejarah
RI-Eropa Sepakati Perdagangan Bebas, Prabowo: Ini Peristiwa Bersejarah
Nasional
Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN
Cak Imin Ngiler Lihat Para Wamen Ramai-ramai Jadi Komisaris BUMN
Nasional
Cak Imin Sindir Ulama yang Anggap Lingkungan Hidup Tak Terlalu Penting: Tanda Zaman Apa?
Cak Imin Sindir Ulama yang Anggap Lingkungan Hidup Tak Terlalu Penting: Tanda Zaman Apa?
Nasional
Ketika Anies Komentari Penulisan Sejarah hingga Presiden Absen Sidang PBB...
Ketika Anies Komentari Penulisan Sejarah hingga Presiden Absen Sidang PBB...
Nasional
Menteri Wihaji Ajak Para Ayah agar Antar Anak di Hari Pertama Sekolah
Menteri Wihaji Ajak Para Ayah agar Antar Anak di Hari Pertama Sekolah
Nasional
Negara Oplosan
Negara Oplosan
Nasional
Kapolri: Polisi Perlu Banyak Dikritisi, Saya Tersenyum Sendiri kalau Lihat TikTok
Kapolri: Polisi Perlu Banyak Dikritisi, Saya Tersenyum Sendiri kalau Lihat TikTok
Nasional
Cak Imin: Pak Prabowo Menyampaikan Jangan Percaya Kapitalisme, Itu Bohong Semua
Cak Imin: Pak Prabowo Menyampaikan Jangan Percaya Kapitalisme, Itu Bohong Semua
Nasional
Tanda-tanda 'Mbalelo': Pilkada Kembali Lewat DPRD
Tanda-tanda "Mbalelo": Pilkada Kembali Lewat DPRD
Nasional
Pergi Lama dari Indonesia, Prabowo Titip Pesan Ini ke Para Menko
Pergi Lama dari Indonesia, Prabowo Titip Pesan Ini ke Para Menko
Nasional
Pulau Kecil di Bali Dikuasai WNA, Nusron: Bisa Jadi Kerja Sama dengan WNI, Kita Tertibkan
Pulau Kecil di Bali Dikuasai WNA, Nusron: Bisa Jadi Kerja Sama dengan WNI, Kita Tertibkan
Nasional
Gerakan Rakyat Diberi Waktu Satu Tahun untuk Pertimbangkan Jadi Parpol
Gerakan Rakyat Diberi Waktu Satu Tahun untuk Pertimbangkan Jadi Parpol
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau