Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Kompas.com - 07/02/2023, 20:43 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai tebang pilih pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 80/PUU-XX/2022 agar daerah pemilihan (dapil) DPR RI dan DPRD provinsi dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 yang diterbitkan hari ini tidak berubah dari Lampiran III dan IV UU Pemilu.

"Memang dibacanya tidak utuh, karena perlu juga sebetulnya untuk membaca pertimbangan-pertimbangan hukum lain Mahkamah di putusan soal dapil itu," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, kepada Kompas.com, Selasa (7/2/2023).

Baca juga: Perludem Sebut Dapil Tak Ditata Ulang Berpotensi Lahirkan Sengketa Peserta Pemilu 2024

Sebelumnya, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik berdalih bahwa tidak berubahnya komposisi dan alokasi kursi dapil DPRD provinsi dan DPR RI untuk Pemilu 2024 tak terlepas dari pertimbangan hukum dalam putusan MK di atas, tepatnya pertimbangan hukum nomor 3.15.4.

Menurutnya, MK hanya memerintahkan KPU untuk mengeluarkan ketentuan dapil dan alokasi kursi dari UU Pemilu ke PKPU.

"Khususnya pada kalimat yang terdapat dalam baris ke-6 sampai ke-8 yang berbunyi: 'Langkah yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan rincian pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dari lampiran UU 7/2017 dan menyerahkan penetapannya kepada KPU melalui Peraturan KPU'," ujar Idham kepada Kompas.com kemarin.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Padahal, MK dalam putusan yang sama telah menyatakan Lampiran III dan IV UU Pemilu itu tidak berkekuatan hukum tetap karena berbagai pertimbangan, salah satunya tidak memenuhi prinsip-prinsip penyusunan dapil yang baik, sehingga menyerahkan kewenangan penataan dapil kepada KPU lewat PKPU.

"Kalau (pertimbangan hukum MK) dibaca detail, memang seharusnya dilakukan penataan terhadap dapil ini," ujar perempuan yang akrab disapa Ninis itu.

Baca juga: KPU Pastikan Alokasi Kursi Dapil DPR Tak Berubah dari 2019

Dalam pertimbangannya, MK mengaitkan putusannya dengan isu ketidakpastian hukum yang muncul akibat ketidaksinkronan prinsip penyusunan dapil dan susunan dapil yang dihasilkan dalam UU Pemilu. Hal ini ditekankan MK pada pertimbangan hukum nomor 3.15.3.

Ketidakpastian ini muncul bukan karena komposisi dapil di Lampiran III dan IV UU Pemilu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil yang diatur dalam beleid yang sama, tetapi juga dikuncinya dapil itu dalam lampiran undang-undang membuatnya tidak adaptif terhadap fluktuasi jumlah penduduk wilayah daerah administratif melalui kebijakan pemekaran wilayah.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum nomor 3.15.31, MK menegaskan bahwa penyusunan dapil harus dilakukan oleh KPU, merujuk Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu, bukan oleh DPR.

Alasan dari pertimbangan itu diulas MK pada pertimbangan nomor 3.15.5, bahwa penyusunan dapil perlu ditetapkan secara independen guna mengantisipasi adanya kepentingan politis di balik penyusunan dapil dan penetapan alokasi kursi.

Baca juga: DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU soal Dapil Pileg 2024

"Kalau dibuat oleh DPR, DPR ini kan isinya partai-partai yang berkompetisi dalam pemilu, pasti ada konflik kepentingan. Mereka yang bikin aturan dan mereka juga yang jadi peserta pemilu," jelas Ninis.

Sederet pertimbangan legal-formal ini dinilai juga perlu diperhatikan KPU.

Secara substansial, MK juga menyinggung bahwa dapil versi Lampiran III dan IV UU Pemilu bermasalah, seperti dapil-dapil yang tidak integral hingga kelebihan atau kekurangan alokasi kursi di parlemen.

Baca juga: Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang

Sehingga diperlukan evaluasi penyusunan dapil dari segi substansial, bukan hanya legal-formal dengan "meng-copy paste" ketentuan dapil dari lampiran undang-undang ke PKPU.

"Pertimbangan-pertimbangan itu menyambung ke alasan MK menyatakan dalam putusannya bahwa Lampiran III dan IV itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga (perintahnya) tidak serta-merta lampiran itu dipindahkan ke PKPU dan lampiran itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena masalah-masalah tadi," pungkas Ninis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
Deal DPR-Pemerintah di RKUHAP: Penghinaan Presiden hingga Impunitas Advokat
Deal DPR-Pemerintah di RKUHAP: Penghinaan Presiden hingga Impunitas Advokat
Nasional
Sebanyak 46 Napi 'High Risk' dari Lampung Dipindahkan ke Nusakambangan
Sebanyak 46 Napi "High Risk" dari Lampung Dipindahkan ke Nusakambangan
Nasional
Kasus Kematian Brigadir Nurhadi, Kapolri: Jika Terbukti Proses, Pecat, Dipidanakan
Kasus Kematian Brigadir Nurhadi, Kapolri: Jika Terbukti Proses, Pecat, Dipidanakan
Nasional
Gibran, Papua, dan Gimik Politik Murahan
Gibran, Papua, dan Gimik Politik Murahan
Nasional
Prabowo Kunker ke Arab Saudi sampai Brasil, Apa Saja yang Didapat?
Prabowo Kunker ke Arab Saudi sampai Brasil, Apa Saja yang Didapat?
Nasional
Tukin Dosen ASN Mulai Cair, Mendikti: Penghargaan Negara Atas Peran Sentral Dosen
Tukin Dosen ASN Mulai Cair, Mendikti: Penghargaan Negara Atas Peran Sentral Dosen
Nasional
Menag Sebut Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Jadi Rp 2 Juta Per Bulan
Menag Sebut Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Jadi Rp 2 Juta Per Bulan
Nasional
Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca 24 Jam Non-stop di Jabodetabek
Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca 24 Jam Non-stop di Jabodetabek
Nasional
Kapolri: Buruh Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Kapolri: Buruh Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Nasional
BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
Nasional
Tekan Risiko Hujan Jabodetabek, BMKG dan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Tekan Risiko Hujan Jabodetabek, BMKG dan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Nasional
PPATK Sebut Ratusan NIK Penerima Bansos Terkait Korupsi dan Pendanaan Terorisme
PPATK Sebut Ratusan NIK Penerima Bansos Terkait Korupsi dan Pendanaan Terorisme
Nasional
Kapolri Perintahkan Anggotanya Ungkap Kematian Diplomat ADP: Ditunggu Publik
Kapolri Perintahkan Anggotanya Ungkap Kematian Diplomat ADP: Ditunggu Publik
Nasional
Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Wujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas
Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Wujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas
Nasional
Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau