Jokowi Janji Terus Berantas Korupsi, ICW: Tidak Sepenuhnya Konsisten
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryanto menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi justru tidak sesuai dengan kenyataan, terutama setelah penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII).
Menurut Agus, dari fakta upaya pemberantasan korupsi yang ada selama ini justru berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden.
"Ya pernyataan Presiden tidak sepenuhnya konsisten dengan praktiknya, termasuk menteri-menterinya seperti Pak Luhut dan Pak Tito," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/2/2023).
Menurut Agus, saran Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan supaya mengutamakan pencegahan korupsi melalui digitalisasi sistem dan tidak mengutamakan penindakan melalui operasi tangkap tangan kurang tepat pada situasi Indonesia saat ini.
Baca juga: Jokowi: Komitmen Pemerintah terhadap Pemberantasan Korupsi Tak Pernah Surut
Agus menilai upaya penindakan juga dibutuhkan dan tidak bisa langsung ditinggalkan.
Begitu juga dengan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan supaya kepala daerah tidak diperiksa dan diselidiki terkait dugaan korupsi, dengan alasan bisa menghambat pembangunan.
Menurut Agus, justru dengan pengawasan yang ketat maka praktik korupsi di kalangan kepala daerah yang bakal merugikan rakyat bisa dicegah.
"Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan digitalisasi. Harus ada penguatan penegakan hukum dan regulasi," ujar Agus.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap pelaku korupsi.
Baca juga: Jokowi: Saya Tidak Akan Pernah Beri Toleransi kepada Pelaku Korupsi
Hal itu ditegaskannya saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (6/2/2023).
"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," ujar Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengatakan, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut.
"Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," ujar Jokowi.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Turun, Jokowi: Jadi Masukan Pemerintah untuk Perbaiki Diri
Menurut Presiden, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah, kata Presiden, terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
