Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerbitan KTP Elektronik Terkendala, Pemerintah Siapkan KTP Digital via Ponsel

Kompas.com - 09/02/2023, 15:47 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bakal membuat KTP digital yang bisa diakses via ponsel, dinamakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

"Jadi kita tidak lagi menambahkan blanko (KTP elektronik), tetapi kita mendigitalkan pelayanan administrasi kependudukan. KTP elektronik diganti KTP digital," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta penduduk Indonesia memiliki IKD pada tahun ini. Jumlah ini sekira 25 persen dari total penduduk.

Masyarakat perlu mendatangi kantor Dinas Dukcapil di wilayah masing-masing untuk membuat IKD. Nantinya, warga akan didampingi petugas untuk mendaftarkan diri di aplikasi IKD.

Pendaftaran ini memerlukan verifikasi dan validasi dengan teknologi pengenalan wajah.

"Sekali datang, pemohon bisa langsung dapat KTP Digital. Dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga dan lainnya sudah bisa langsung dipindahkan data digitalnya ke handphone pemohon," ujar Zudan.

IKD dirancang sebagai pengganti KTP elektronik yang penerbitannya terkendala di sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut pemerintah, sedikitnya ada 3 masalah yang menghambat penerbitan KTP elektronik secara luas.

Baca juga: Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Pertama, pengadaan blanko KTP elektronik memakan anggaran cukup besar. Kedua, pencetakannya pun tidak sederhana karena membutuhkan printer dengan ribbon, cleaning kit, dan film. Ketiga, beberapa daerah memiliki jaringan internet yang buruk.

Kendala jaringan ini disebut berpengaruh pada hasil perekaman KTP elektronik yang jadi tidak sempurna sehingga tidak bisa dicetak. Perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.

"Mengatasi kendala jaringan ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali, maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital," ujar Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ada apalagi maksudnya..?


Terkini Lainnya
Sorakan Meriah Calon Hakim Usai Prabowo Umumkan Gaji Hakim Naik
Sorakan Meriah Calon Hakim Usai Prabowo Umumkan Gaji Hakim Naik
Nasional
Prabowo Naikkan Gaji Hakim: Kita Butuh Hakim yang Tak Bisa Dibeli
Prabowo Naikkan Gaji Hakim: Kita Butuh Hakim yang Tak Bisa Dibeli
Nasional
BGN Dapat Anggaran Rp 217 T, Anggota DPR: Jangan Jadi Ladang Bancakan
BGN Dapat Anggaran Rp 217 T, Anggota DPR: Jangan Jadi Ladang Bancakan
Nasional
Mendes Luruskan Isu Miring “Bagi-bagi Duit” di Program Kopdes Merah Putih
Mendes Luruskan Isu Miring “Bagi-bagi Duit” di Program Kopdes Merah Putih
Nasional
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Temui Jaksa Agung, Minta Kawal Proyek Strategis
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Temui Jaksa Agung, Minta Kawal Proyek Strategis
Nasional
Hasto Soroti Penyidik KPK Jadi Saksi Fakta, Sebut Ada Kepentingan Non-Hukum di Persidangan
Hasto Soroti Penyidik KPK Jadi Saksi Fakta, Sebut Ada Kepentingan Non-Hukum di Persidangan
Nasional
Hasto Sebut Sidangnya Bawa Berkah bagi Pedagang di Sekitar Pengadilan
Hasto Sebut Sidangnya Bawa Berkah bagi Pedagang di Sekitar Pengadilan
Nasional
Naikkan Gaji Hakim sampai 280 Persen, Prabowo: 18 Tahun Tidak Naik
Naikkan Gaji Hakim sampai 280 Persen, Prabowo: 18 Tahun Tidak Naik
Nasional
Anggota DPR Minta Dedi Mulyadi Konsul ke Kemendikdasmen soal Masuk Sekolah Jam 06.30
Anggota DPR Minta Dedi Mulyadi Konsul ke Kemendikdasmen soal Masuk Sekolah Jam 06.30
Nasional
Prabowo Umumkan Gaji Hakim Naik, Tertinggi Naik 280 Persen untuk Golongan Junior
Prabowo Umumkan Gaji Hakim Naik, Tertinggi Naik 280 Persen untuk Golongan Junior
Nasional
Punya Anggaran Jumbo, Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Rawan Dikorupsi
Punya Anggaran Jumbo, Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Rawan Dikorupsi
Nasional
Momen Prabowo Serahkan SK Pengangkatan Hakim ke 40 Perwakilan Cakim di MA
Momen Prabowo Serahkan SK Pengangkatan Hakim ke 40 Perwakilan Cakim di MA
Nasional
Indonesia dan Jepang Teken MoU Senilai 200,8 Juta Dollar AS
Indonesia dan Jepang Teken MoU Senilai 200,8 Juta Dollar AS
Nasional
Hasto Sebut Dakwaan Jaksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku Tak Terbukti
Hasto Sebut Dakwaan Jaksa KPK Terkait Kasus Harun Masiku Tak Terbukti
Nasional
Menag Jamin Ada Kompensasi bagi Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan
Menag Jamin Ada Kompensasi bagi Jemaah Haji yang Tak Dapat Makan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau