Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Kekurangan Pupuk Amonia, Urea dan NPK

Kompas.com - 10/02/2023, 19:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan pupuk baik amonia, urea maupun NPK.

Menurut Presiden, kebutuhan pupuk di Tanah Air mencapai 13,5 juta ton dan baru terpenuhi sekitar 3,5 ton saja.

"Kita kekurangan pupuk baik itu amonia, urea maupun NPK," ujar Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan dalam kunjungannya ke Aceh, Jumat (10/2/2023) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Pabrik NPK Pupuk Iskandar Muda Sumbang TKDN 85,30 Persen

Oleh karenanya, pemerintah saat ini menghidupkan kembali operasional PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM).

Dengan adanya investasi sebesar Rp 1,7 triliun, kata Jokowi, produksi NPK di PT PIM I dan PIM II kembali dilakukan dengan masing-masing kuota produksi sebesar 570 ribu ton.

Kepala Negara berharap persoalan gas untuk mendukung kegiatan operasional PT PIM dapat segera diselesaikan, sehingga produksi pupuk NPK bisa berjalan maksimal.

Baca juga: Stok Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Malang dan Jatim Dipastikan Aman hingga 3 Pekan Ke Depan

"Saya senang kebutuhan 13,5 juta ton kemudian nanti ada tambahan 570 ribu kali dua. Sedikit bisa menyelesaikan kekurangan pupuk di beberapa provinsi. Untuk pupuk bersubsidi diselesaikan. Karena problem dunia sekarang adalah pupuk," jelas Jokowi.

Selain PT PIM, pemerintah juga akan kembali menghidupkan PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF). Saat ini persiapan operasional kembali PT AAF masih terus dilakukan.

Kemudian, kata Jokowi, pabrik pupuk juga akan dibangun di Papua Barat.

Baca juga: Jokowi: Kebutuhan Pupuk Indonesia 13,5 Juta Ton, Baru Terpenuhi 3,5 Juta Ton

"Pupuk ada lagi kita buat di Papua Barat, ini juga dimulai ini," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
dari dl pupuk gak pernah diperhatikan coba skrg bisa gak dipercaya


Terkini Lainnya
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
Nasional
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Nasional
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Jasa Raharja Gelar Peringatan Hari Anak Nasional 2025, Jadikan 3.000 Anak sebagai Duta Informasi Keselamatan Lalu Lintas
Nasional
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Prabowo Kumpulkan 82 Profesional Muda, Bahas Ekonomi dan Teknologi hingga 5 Jam
Nasional
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Kemenag Buka Pendaftaran KIP Kuliah 2025 untuk 21.490 Mahasiswa
Nasional
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Kasus Kekerasan Seksual 9 Santri di Sumenep, Menteri PPPA: Langgar Nilai Kemanusiaan
Nasional
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Konflik Thailand-Kamboja, Komisi I Harap Adanya Gencatan Senjata
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau