Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kemungkinan Mundur dari Kursi Menpora Setelah Jadi Waketum PSSI, Zainuddin Amali: Lapor Dulu ke Presiden

Kompas.com - 20/02/2023, 10:56 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengaku bakal melapor kepada Presiden Joko Widodo mengenai jabatan barunya yakni Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI).

Zainudin mengatakan, keputusan mengenai apakah ia mundur dari kursi Menpora atau tidak akan ditentukan setelah melapor kepada Jokowi.

"Saya mau lapor dulu, nanti tunggu setelah itu. Saya lapor dulu dong, kan kita pembantu presiden," kata Zainudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Dukung PSSI Berantas Pengaturan Skor, Kapolri: Kami Siapkan Satgas Antimafia Bola

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, ia tidak mau mengambil keputusan sendiri tanpa melapor kepada Jokowi.

"Kalau toh itu menjadi keinginan, tapi etikanya sebagai pembantu presiden harus lapor dulu kepada presiden, kita KLB, kemudian kebijakan beliau seperti apa," ujar Zainudin.

Adapun Zainudin beserta jajaran pengurus PSSI berkunjung ke Istana pada hari ini untuk mendengarkan arahan dari Jokowi.

"Iya pasti Pak Presiden akan memberikan arahan," kata Zainudin.

Baca juga: 2 Menterinya Rangkap Jabatan di PSSI, Jokowi Tak Masalah

Seperti diketahui, Zainudin terpilih sebagai wakil ketua umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar pada Kamis (16/2/2023) lalu.

Selain Zainudin, KLB juga memilih Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, eks Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha sebagai wakil ketua umum PSSI, serta 12 anggota Komite Eksekutif.

Sementara itu, Jokowi memberi sinyal bahwa dua menteriya boleh merangkap jabatan antara di kabinet dan di kepengurusan PSSI.

"Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya," kata Jokowi, Jumat (17/2/2023).

Dia menilai, keduanya tidak perlu melepas jabatan karena nyatanya banyak menteri yang juga memimpin organisasi induk olahraga.

Baca juga: Erick Thohir: Saatnya PSSI Beri Kartu Merah ke Mafia Bola!

Sebut saja, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, dan Menteri Pertahanan Prabowo sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia.

Lalu, ada juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat sebagai Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin Pengurus Besar Wushu Indonesia.

"Ini urusan manajemen. Manajemen waktu, manajemen mengatur organisasinya, manajemen perencanaannya. Ini masalah manajemen," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Jeritan Warga Saat Rekeningnya Diblokir PPATK: Dari Tabungan Darurat hingga Rekening Anak
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Kecewa Rekeningnya Diblokir PPATK, Warga: Kami Seperti Penjahat Keuangan
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Hype

Alasan Sus Rini Pamit Tinggalkan Rayyanza
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Surat Panggilan Sidang Ijazah Jokowi ke Roy Suryo dkk Dikembalikan
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Antre Haji di Indonesia Sampai Kakek-Nenek, Apa Solusinya?
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Roy Suryo Ngaku Pernah Dikontak Paiman soal Ijazah Jokowi: Disuruh Minta Maaf, Enggak Saya Balas
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Kata Jokowi soal Sosok Mulyono, Teman Seangkatannya yang Disebut Calo Terminal
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Prov

PPATK Buka Kembali Rekening Dormant Usai Blokir 31 Juta Rekening dengan Dana Rp 6 Triliun
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Prabowo Panggil Bos PPATK-BI di Tengah Gaduh Rekening Dormant Diblokir
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Bengkel Vespa di Bekasi yang Tipu Korban Miliar Rupiah Tutup
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Money

Kata Mentan, Cara Ini Bisa Bikin Dollar Jadi Rp 1.000
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Masih Ada Diskriminasi Gender di Dunia Pendidikan Jateng, Ini Faktanya
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
KPK Panggil 3 Pejabat Perusahaan Sekuritas Terkait Kasus Korupsi PT Taspen
KPK Panggil 3 Pejabat Perusahaan Sekuritas Terkait Kasus Korupsi PT Taspen
Nasional
Jimly Ungkit Eks Hakim MK Aswanto, Korban Kemarahan dan 'Recalling' DPR
Jimly Ungkit Eks Hakim MK Aswanto, Korban Kemarahan dan "Recalling" DPR
Nasional
Puan Kritik Jurus Teriak Merdeka, Migrasi Pemilih Jokowi Dinilai Jadi Sebabnya
Puan Kritik Jurus Teriak Merdeka, Migrasi Pemilih Jokowi Dinilai Jadi Sebabnya
Nasional
Fadli Zon: Suryadharma Ali Tokoh yang Berkontribusi bagi Bangsa dan Negara
Fadli Zon: Suryadharma Ali Tokoh yang Berkontribusi bagi Bangsa dan Negara
Nasional
PDI-P Ditarget Hanya Dapat 7 Persen, Peneliti BRIN: Alarm Keras
PDI-P Ditarget Hanya Dapat 7 Persen, Peneliti BRIN: Alarm Keras
Nasional
Mendagri Dukung PP Tunas, Tegaskan Komitmen Perlindungan Anak di Dunia Digital 
Mendagri Dukung PP Tunas, Tegaskan Komitmen Perlindungan Anak di Dunia Digital 
Nasional
Kaji RUU KUHAP, Ketua KPK: Antisipasi Sesuatu yang Mengurangi Kewenangan
Kaji RUU KUHAP, Ketua KPK: Antisipasi Sesuatu yang Mengurangi Kewenangan
Nasional
Pimpinan Komisi II: Baleg yang Ditugaskan Bahas Revisi UU Pemilu
Pimpinan Komisi II: Baleg yang Ditugaskan Bahas Revisi UU Pemilu
Nasional
PT ASDP Pinjam Rp 600 M Ke Bank BUMN untuk Akuisisi PT Jembatan Nusantara
PT ASDP Pinjam Rp 600 M Ke Bank BUMN untuk Akuisisi PT Jembatan Nusantara
Nasional
Mewujudkan Afirmasi Haji untuk Kaum Hawa...
Mewujudkan Afirmasi Haji untuk Kaum Hawa...
Nasional
Sebelum Meninggal, Suryadharma Sempat Derita Stroke
Sebelum Meninggal, Suryadharma Sempat Derita Stroke
Nasional
Bawaslu Bisa Putuskan Pelanggaran Administrasi Pilkada, Komisi II Nilai Tepat
Bawaslu Bisa Putuskan Pelanggaran Administrasi Pilkada, Komisi II Nilai Tepat
Nasional
KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud
KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud
Nasional
PPATK Diminta Tinjau Ulang Blokir Rekening Dormant, Tak Semua yang Pasif Melanggar
PPATK Diminta Tinjau Ulang Blokir Rekening Dormant, Tak Semua yang Pasif Melanggar
Nasional
Antrean di SPBU Jember Mulai Terurai, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman
Antrean di SPBU Jember Mulai Terurai, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Aman
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau