Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Dinilai Bakal Membebani Keuangan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Beni Sukadis menilai, pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) TNI Angkatan Darat (AD) di tiap provinsi akan membebani keuangan negara.

Sebab, pembentukan Kodam baru akan berdampak pada pengadaan sarana prasarana baru dan peningkatan kebutuhan personel.

"Tentu ada konsekuensi anggaran, dari sisi anggaran sarana prasarana, kemudian personel. Sehingga, ini tentu jelas membebankan selain memang tidak sesuai dengan strategi pertahanan," ujarnya.

Selain itu, kata Beni, pembentukan Kodam baru akan menimbulkan efek pembentukan Komando Resor Militer (Korem) yang baru.

Baca juga: Pengamat Sebut Tak Ada Alasan Mendesak untuk Bentuk Kodam di Tiap Provinsi

Pasalnya, ada kemungkinan setiap Korem yang ada di provinsi yang belum memiliki Kodam akan berubah menjadi Kodam.

"Kalau Korem dinaikin jadi Kodam, akan dibikin Korem baru. Kembali ke pertanyaan awal lagi pengeluaran negara semakin besar. Ini tidak bisa ditolerir lah," kata Beni.

Ia juga mengatakan, pembentukan Kodam di tiap provinsi bukanlah program yang dijanjikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Seingat saya ketika pak Prabowo naik 2019 itu kita tahunya ada tiga program Pak Prabowo, pengadaan, pengadaan, dan pengadaan. Enggak ada ngomong soal pengembangan Kodam," ujar Beni.

"Jadi memang fokusnya Prabowo apakah dari modernisasi alutsista baru atau dengan yang bekas," katanya lagi.

Baca juga: Menhan Prabowo Pastikan Setiap Provinsi Akan Punya Kodam, Termasuk 4 DOB Papua

Sebagai informasi, TNI AD berencana melengkapi Kodam di setiap provinsi.

Prabowo Subianto mengatakan, rencana penambahan Kodam hingga kini terus dimatangkan.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 11 Februari 2023.

Prabowo menjelaskan, penambahan Kodam ini berkaitan dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo.

Baca juga: Rencana Pengembangan Kodam Dinilai Kurang Sejalan dengan Fungsi Kogabwilhan