Jokowi Usulkan Gubernur BI, Ketua Banggar DPR RI Sampaikan 5 Langkah yang Harus Dilakukan

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo telah resmi mengusulkan nama Perry Warjiyo untuk kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Rabu (22/2/2023).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Said Abdullah Muhammad Haji Said Abdullah mengatakan, Gubernur BI memiliki tugas penting karena BI memiliki peran yang sangat strategis.

“Tugas memastikan tingkat inflasi terkendali. Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu. 

Selain itu, BI juga bertugas memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya dollar Amerika Serikat (AS) stabil.

Sebab, kata Said, gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri.   

Baca juga: DPR Terima Usulan dari Jokowi, Perry Warjiyo Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Dia pun menegaskan, Gubernur BI membutuhkan kemampuan mengorganisasi dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar dengan tujuan mengendalikan inflasi dan nilai tukar. 

“BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik, memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat,” katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa dan cadangan devisa negara.

Paling baru, tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makroprudensial harus diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Baca juga: Dikabarkan Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Ini Profil Perry Warjiyo

Peran tersebut meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menteri Keuangan (Menkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Terkait penunjukkan Perry, Said mengatakan, pihaknya mengamankan kebijakan presiden karena PDIP merupakan bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah.

Namun, Said memiliki lima pertimbangan yang harus dimiliki Gubernur BI.

Pertama, Gubernur BI perlu memiliki chemistry dengan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) dan memiliki bonding dengan Menkeu dan para komisioner OJK dan LPS.

“Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan kita menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, kita di dalam negeri juga menghadapi tahun politik,” ujarnya.

Baca juga: Sederet Tugas Berat Calon Gubernur BI Baru