Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilaporkan ke Komnas Perempuan, PDI-P Sebut Megawati Juga Ikut Pengajian

Kompas.com - 23/02/2023, 14:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meminta semua pihak melihat secara menyeluruh pidato Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang dalam acara BKKBN bertindak sebagai Kepala Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Hasto merespons laporan koalisi pegiat HAM terhadap Megawati berkaitan pidato yang menyinggung ibu-ibu pengajian.

"Ya harus dilihat secara menyeluruh pidato Ibu Ketua Umum. Ibu Mega itu dalam sambutan tersebut, kan temanya tentang stunting. Tentang bagaimana keterlibatan ibu-ibu dalam pendidikan anak untuk bersiap-siap menghadapi bencana," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Ketika Ganjar Menyanjung Megawati di Muktamar ke-18 Muhammadiyah

Menurut Hasto, Megawati justru sedang memberikan pendidikan kepada keluarga untuk mencegah anak-anak terkena stunting.

Megawati, kata Hasto, ingin gizi anak-anak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Hal tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi basis pertama untuk menciptakan pemimpin masa depan dari anak-anak yang dilahirkan.

"Jadi, bukan pada masalah pengajiannya. Itu suatu hal yang penting dikatakan dalam sambutan, Ibu (mengatakan) 'saya pun ikut pengajian'," beber Hasto.

Baca juga: Fraksi PDI-P Akan Laporkan Peristiwa Perobohan Rumah Singgah Bung Karno di Padang ke Sekjen dan Megawati

Oleh karena itu, semua pihak diminta melihat pidato Megawati secara komprehensif.

Di sisi lain, Hasto meyakini Megawati paham pidato-pidatonya kerap disalahartikan. Hal ini tak lepas dari tahun politik.

"Sehingga, di situ Ibu mengatakan, maaf beribu maaf. Ibu menyampaikan suatu potret bagaimana perhatian ibu-ibu terhadap stunting itu menjadi kurang," ucap Hasto.

Baca juga: Lagunya Dipakai Bocah Pacu Jalur, Penyanyi AS Melly Mike Terbang ke Riau Tanpa Bayaran

Diberitakan sebelumnya, koalisi Pegiat HAM Yogyakarta laporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI.

Laporan tersebut dikirimkan oleh Pegiat HAM Yogyakarta melalui Kantor Pos Besar Kota Yogyakarta pada Rabu (22/2/2023).

"Kami perwakilan dari Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan secara resmi Dewan Pengarah BRIN dan BPIP Ibu Megawati ke Komas Perempuan RI," kata Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu di Kantor Pos Besar, Kota Yogyakarta, Rabu.

Baca juga: Cek Status NIK KTP untuk Bansos 2025, Apakah Nama Kamu Masih Terdaftar?

Ia mengatakan, pelapor kali ini memang laki-laki semuanya namun, pihaknya telah menerima training dan pelatihan GEDSI (Gender Equality, Diability and Social Inclusion) dari aktivis senior perempuan di Indonesia.

Wahyu mengatakan, pada 16 Februari lalu, Megawati dinilai telah melakukan pelabelan negatif terhadap ibu-ibu yang mengikuti pengajian, dan dianggap tidak dapat mengatur rumah tangga dan menelantarkan anak.

"Kami tidak mau ikut melabeli, menghakimi, kami menduga pernyataan itu bentuk ketidakadilan gender," ujar dia.

Ia menambahkan, tidak ada satu pun institusi baik itu di level dinas kabupaten atau kota hingga kementerian, atau BRIN, serta BPIP yang menyampaikan data ibu-ibu pengajian tak mampu memanajemen rumah tangga hingga menelantarkan anak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
bingung bgt selalu bikin statement yg bertentangan dengan masyarakat, bu bisa yuk, nanti setelah jagoan ibu, pak gp jadi presiden biar akrab sama semua orang


Terkini Lainnya
Opsi Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Perlu Dikaji Kalkulasi Waktu
Opsi Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Perlu Dikaji Kalkulasi Waktu
Nasional
Jokowi Bakal Isi Satu Sesi Diskusi di Kongres PSI Tanggal 19 Juli
Jokowi Bakal Isi Satu Sesi Diskusi di Kongres PSI Tanggal 19 Juli
Nasional
Komisi X Keberatan dengan Istilah “Penulisan Ulang Sejarah”, Usulkan Diksi “Pemutakhiran”
Komisi X Keberatan dengan Istilah “Penulisan Ulang Sejarah”, Usulkan Diksi “Pemutakhiran”
Nasional
100 Sekolah Rakyat Beroperasi Senin Besok, Cak Imin: Sudah Siap, Anak-anak Sudah Masuk
100 Sekolah Rakyat Beroperasi Senin Besok, Cak Imin: Sudah Siap, Anak-anak Sudah Masuk
Nasional
Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Hasil E-Voting Sementara PSI: Bro Ron Pertama, Disusul Kaesang, Mulyono Bontot
Nasional
Duit Bansos Dipakai Judol, Cak Imin: Kita Telusuri dan Akan Disanksi
Duit Bansos Dipakai Judol, Cak Imin: Kita Telusuri dan Akan Disanksi
Nasional
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Komisi X Pastikan Awasi Uji Publik Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB
Koperasi Jadi Perwujudan Ekonomi Kerakyatan, Said Abdullah Dorong Badan Usaha Ini Berkontribusi bagi PDB
Nasional
Komnas Haji Sebut Ada Potensi Kuota Haji RI Bertambah, Jika Opsi Jalur Laut Dibuka
Komnas Haji Sebut Ada Potensi Kuota Haji RI Bertambah, Jika Opsi Jalur Laut Dibuka
Nasional
Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Komisi X Dukung Pembentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
Nasional
Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Ini Merek Beras Temuan Satgas Pangan yang Diduga Langgar Aturan Mutu dan Takaran
Nasional
Diperiksa Bareskrim, PT SUL: Produksi dan Distribusi Beras Sesuai Standar Mutu dan Regulasi
Diperiksa Bareskrim, PT SUL: Produksi dan Distribusi Beras Sesuai Standar Mutu dan Regulasi
Nasional
4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari PT SUL hingga Food Station Tjipinang
4 Perusahaan Beras Diperiksa Bareskrim, dari PT SUL hingga Food Station Tjipinang
Nasional
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Banyak Aspek yang Dikaji, Tak Hanya Waktu dan Biaya
Wacana Haji Lewat Jalur Laut, Komnas Haji: Banyak Aspek yang Dikaji, Tak Hanya Waktu dan Biaya
Nasional
Pemerintah Akan Terbitkan Inpres Anti-kekerasan Perempuan dan Anak
Pemerintah Akan Terbitkan Inpres Anti-kekerasan Perempuan dan Anak
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau