Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Nasdem Minta Demokrat Deklarasi Formal Dukungan ke Anies | PKS Ajak Nasdem dan Demokrat Hadiri Apel Siaga

Kompas.com - 26/02/2023, 05:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem meminta Partai Demokrat segera melakukan deklarasi dukungan secara formal kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024.

Mereka berharap Demokrat segera melakukan deklarasi guna membuktikan dukungan terhadap Anies.

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang perwakilan Partai Nasdem dan Partai Demokrat buat menghadiri Apel Siaga 2023, sebagai mitra calon Koalisi Perubahan yang tengah dirintis.

Baca juga: PKS Sudah Deklarasi Anies, Nasdem-Demokrat Masih Belum Satu Suara

1. Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Capres secara Resmi: Ini Bukan Keputusan Main-main

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Partai Demokrat secara formal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Menurutnya, keputusan itu belum dilakukan oleh Demokrat. Sebab, deklarasi hanya melalui pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kan sampai hari ini Demokrat belum mendeklarasikan tentang Pak Anies kan, yang ada hanya pernyataan,” sebut Ali dihubungi Kompas.com, Jumat (24/2/2023).

“Ya kita butuhkan (keputusan formal) ini kan bukan keputusan main-main,” sambungnya.

Baca juga: Dikira Nasdem Belum Resmi Deklarasi Anies sebagai Capres, Demokrat: Kurang Ngopi Aja Itu

Bagi Ali, pengusungan Anies harus dilalui dengan mekanisme internal partai. Sehingga keputusannya memiliki kekuatan hukum.

Jika tidak, lanjut dia, maka keputusan Demokrat bisa digugat oleh pihak yang tak sepakat.

“Walaupun secara de facto sudah menyatakan dukungan, tapi de jure-nya juga diperlukan dalam satu mekanisme,” ucapnya.

Dalam pandangan Ali, keputusan pengusungan Anies harus ditempuh secara legal.

Salah satu alasannya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pendaftaran capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.

Baca juga: Nasdem Minta Demokrat Deklarasikan Anies Secara Formal, AHY: Lho, Kan Sudah

“Ketika di KPU yang diminta bukan rekomendasi, tapi surat keputusan,” imbuh dia.

Diketahui PKS telah resmi mendeklarasikan Anies setelah melakukan Musyawarah Syura ke VIII.

Keputusan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Kamis (23/2/2023).

Halaman:
Komentar
demokrat jangan mau dikadali paloh


Terkini Lainnya
Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida
Pupusnya Langkah Jessica Wongso Pulihkan Nama dari Kasus Kopi Sianida
Nasional
Once soal Polemik Royalti: Musik Itu Menggembirakan, Jangan Sebaliknya
Once soal Polemik Royalti: Musik Itu Menggembirakan, Jangan Sebaliknya
Nasional
Kelakar Prabowo Sebut Pemilu Masih Lama Melihat DPR Bak Rapat Kecamatan
Kelakar Prabowo Sebut Pemilu Masih Lama Melihat DPR Bak Rapat Kecamatan
Nasional
Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
Teguran Keras Gerindra untuk Bupati Pati Sudewo
Nasional
Puan Sebut One Piece sebagai Kritik, Dasco Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan
Puan Sebut One Piece sebagai Kritik, Dasco Minta Pemerintah Lakukan Perbaikan
Nasional
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
Nasional
Saat Uang Halal Susah Dicari di Parlemen
Saat Uang Halal Susah Dicari di Parlemen
Nasional
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
Nasional
Prabowo Dapat 3 Kali 'Standing Applause' dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Prabowo Dapat 3 Kali "Standing Applause" dan Berkali-kali Tepuk Tangan Saat Perdana Pidato Kenegaraan
Nasional
Indonesia Tak Belajar dari Pati: Pemotongan Anggaran Berlanjut di 2026
Indonesia Tak Belajar dari Pati: Pemotongan Anggaran Berlanjut di 2026
Nasional
Penguasaan Kembali Lahan Sawit Harus Disertai Verifikasi Lapangan
Penguasaan Kembali Lahan Sawit Harus Disertai Verifikasi Lapangan
Nasional
Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
Prabowo: Pajak Instrumen untuk Keadilan, yang Kaya Bayar Pajak, yang Tak Mampu Dibantu
Nasional
Ketua DPD soal Ricuh Kasus Bupati Pati: Pejabat Publik Harus Punya Sensitivitas Tinggi
Ketua DPD soal Ricuh Kasus Bupati Pati: Pejabat Publik Harus Punya Sensitivitas Tinggi
Nasional
Hasto Terima Koin Patungan Simpatisan PDI-P Sehari Usai Dilantik Jadi Sekjen
Hasto Terima Koin Patungan Simpatisan PDI-P Sehari Usai Dilantik Jadi Sekjen
Nasional
Puan Sebut Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati Usai Kembali Jadi Sekjen PDI-P
Puan Sebut Hasto Belum Dapat Tugas Khusus dari Megawati Usai Kembali Jadi Sekjen PDI-P
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Di Tengah Hari Kemerdekaan, PM Modi Ancam Pakistan Jika Serang India
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau