Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terjadi Kericuhan di Wamena, Anggota DPR Pertanyakan Pernyataan Mahfud MD

Kompas.com - 26/02/2023, 06:13 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mempertanyakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayawijaya, Papua.

Sebab, Mahfud sempat mengklaim kondisi Papua baik-baik saja usai Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Apa yang terjadi di Papua belakangan ini patut menjadi catatan. Kami mengingatkan kepada Menkopolhukam yang beberapa waktu lalu menyampaikan Papua relatif tenang setelah penangkapan Lukas Enembe,” ujar Christina dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).

“Sayangnya, fakta di lapangan saat ini justu tidak mengkonfirmasi pernyataan tersebut,” katanya lagi.

Baca juga: Korban Tewas akibat Kericuhan Wamena Jadi 12 Orang, 9 Jenazah Dimakamkan secara Massal

Di sisi lain ia mengutuk keras aksi kekerasan yang telah menewaskan 12 orang korban jiwa itu.

Christina meminta pemerintah mengusut tuntas pemicu kericuhan, dan menemukan aktor intelektual di belakangnya.

Sebab, banyak kericuhan di Papua kerap dipicu oleh penyebaran berita bohong atau hoaks yang akhirnya dipercaya oleh masyarakat.

“Dalam catatan kami, pola ini terus berulang dalam kejadian lain di Papua, sebar hoaks, provokasi, lalu ciptakan kerusuhan,” ujarnya.

Baca juga: Kajian Lemhannas: Aksi Kekerasan di Papua Cenderung Meningkat di Era Jokowi

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan di Wamena terjadi pada Kamis (23/2/2023) ketika sebuah mobil berisi dua orang dicegat oleh warga dan dituduh menjadi pelaku penculikan anak.

Kapolres Jayawijaya sempat meminta warga untuk menyelesaikan persoalan di kantor polisi.

Namun, sekelompok orang melakukan provokasi dan menyerang pemilik mobil dan polisi.

Sementara itu, pada Senin (16/1/2023) , Mahfud MD menyatakan kondisi keamanan Papua terkendali usai Enembe ditangkap KPK.

Mahfud bahkan membantah laporan Komnas HAM yang menyebut ada peningkatan ekskalasi kekerasan di Papua meningkat.

"Ya ndak tahu ya, laporannya kapan Komnas HAM, malah ekskalasi kekerasan ndak ada," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Senin (16/1/2023).

Mahfud juga mengklaim penangkapan Lukas Enembe banyak didukung oleh warga Papua.

Baca juga: Kapolda Papua: Kerusuhan di Wamena Dipicu Hoaks Penculikan Anak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
jika rockygerung jadi presiden, mau membubarkan dpr dulu, sama dengan saya mungkin. ini kaa kata bermskna sekali,ko tdk malu ya?, membalas komentar warman : pak mahfud ini sdh banyak bekerja untuk negara dan bangsa terutama kaitannya dengan hukum, sedangkan dpr banyak diam jika hal hal yg krusial, mereka bersembunyi dibawah meja mereka ketakutan semua, nyalinya tdk ada yg terdengar lantang hanya kenaikan gaji aja, memakukan, benar kata rocky gerung dpr


Terkini Lainnya
DPR Ingatkan Prabowo: Hati-hati Tetapkan 4 Pulau, Bisa Picu Luka Lama di Aceh
DPR Ingatkan Prabowo: Hati-hati Tetapkan 4 Pulau, Bisa Picu Luka Lama di Aceh
Nasional
Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Anggota DPR: Kami Meyakini Kebijaksanaan Presiden
Prabowo Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut, Anggota DPR: Kami Meyakini Kebijaksanaan Presiden
Nasional
MUI Kecam Serangan Israel ke Iran: Pembangkangan Kasat Mata pada Hukum Internasional
MUI Kecam Serangan Israel ke Iran: Pembangkangan Kasat Mata pada Hukum Internasional
Nasional
Anggota DPR Heran: Tidak Ada Angin, Tidak Ada Hujan, 4 Pulau Aceh Dialihkan ke Sumut
Anggota DPR Heran: Tidak Ada Angin, Tidak Ada Hujan, 4 Pulau Aceh Dialihkan ke Sumut
Nasional
Dulu Mau Pulangkan Hambali, Kini Pemerintah Tak Izinkan Masuk Indonesia
Dulu Mau Pulangkan Hambali, Kini Pemerintah Tak Izinkan Masuk Indonesia
Nasional
Polemik 4 Pulau: Aceh Menentang, Sumut Bertahan, Prabowo Turun Tangan
Polemik 4 Pulau: Aceh Menentang, Sumut Bertahan, Prabowo Turun Tangan
Nasional
Masyarakat Aceh Mulai Teriak, Pemerintah Diminta Segera Putuskan Polemik 4 Pulau
Masyarakat Aceh Mulai Teriak, Pemerintah Diminta Segera Putuskan Polemik 4 Pulau
Nasional
Hambali Pegang Paspor Spanyol dan Thailand, Yusril: Status WNI Otomatis Gugur
Hambali Pegang Paspor Spanyol dan Thailand, Yusril: Status WNI Otomatis Gugur
Nasional
4 Pulau Aceh untuk Sumut: Otonomi Kerdil, Tamparan di Wajah Perdamaian
4 Pulau Aceh untuk Sumut: Otonomi Kerdil, Tamparan di Wajah Perdamaian
Nasional
Prabowo Ambil Keputusan soal Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut Pekan Depan
Prabowo Ambil Keputusan soal Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut Pekan Depan
Nasional
Anggota DPR Usul Prabowo Beri Sanksi Mendagri Tito Usai Ramai Konflik 4 Pulau Aceh-Sumut
Anggota DPR Usul Prabowo Beri Sanksi Mendagri Tito Usai Ramai Konflik 4 Pulau Aceh-Sumut
Nasional
Indo Defence 2025 Resmi Tutup, Kemhan Teken 17 Kontrak Kerjasama
Indo Defence 2025 Resmi Tutup, Kemhan Teken 17 Kontrak Kerjasama
Nasional
Dubes Jerman Bertemu Seskab, Bahas Bilateral Sekaligus Pamitan Usai 3,5 Tahun di RI
Dubes Jerman Bertemu Seskab, Bahas Bilateral Sekaligus Pamitan Usai 3,5 Tahun di RI
Nasional
Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut
Prabowo Putuskan Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau Aceh ke Sumut
Nasional
 IPW Ungkap Kriteria Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri
IPW Ungkap Kriteria Wakapolri Pengganti Komjen Ahmad Dofiri
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau