Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Banyak Kepala Daerah Tak Paham soal Keuangan di Pemda, Hanya Fokus Visi Politik

Kompas.com - 09/03/2023, 18:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, banyak kepala daerah yang tak paham soal catatan keuangan di pemerintahan yang dia pimpin. Kebanyakan kepala daerah hanya fokus mewujudkan janji-janji politiknya.

“Begitu kita cek, banyak teman-teman kepala daerah nggak hafal, nggak tahu (catatan keuangan pemerintah daerah). Jadi kepala daerah mungkin fokus kepada visi politiknya, sementara masalah teknis keuangan yang paham adalah orang-orang teknisnya,” kata Tito dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Korupsi Kepala Daerah dan Anomali Mendagri

Menurut Tito, perangai kepala daerah ini bukannya tak berimbas ke pemerintahan. Dia menyebut, ketidakpahaman itu berakibat pada kebijakan yang kurang tepat.

“Akibatnya dia mengambil keputusan mungkin tidak pas,” ujarnya.

Tito bilang, keuangan pemerintah daerah (pemda) yang transparan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Mantan Kapolri itu bercerita, ketika awal menjabat sebagai Mendagri dia tak bisa menjawab Presiden Joko Widodo yang bertanya mengenai sisa anggaran pemda tahun 2019. Sebab, saat itu tak ada catatan keuangan pemda yang terintegrasi.

Pemerintah daerah hanya mengandalkan sistem catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing.

“Jadi ketika kami mau menanyakan berapa sisa anggaran di bulan tertentu, yang terjadi adalah kita membuat tim dan setelah itu setiap tim nanti dibagi berapa provinsi, kabupaten, 548 kabupaten/kota ditelepon satu-satu, berapa sisa anggarannya,” ungkap Tito.

Menurut Tito, mekanisme demikian sangat lambat dan tidak efisien. Selain itu, laporan tersebut juga kurang transparan.

Berangkat dari situlah, Kemendagri membuat sistem yang bisa menyatukan catatan keuangan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia secara real time.

Seluruh pemda kini mencatatkan keuangan daerah di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD memuat seluruh catatan keuangan pemda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan yang tengah berjalan.

Baca juga: Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya PR

“Dari data itu kita bisa mengetahui real time berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, keuangan kabupaten tertentu,” kata Tito.

“Kita sudah punya data real, berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD (pendapatan asli daerah), dan lain-lain, lengkap di sana,” lanjutnya.

Tito mengatakan, penting untuk mencatatkan keuangan seluruh pemda. Meski tidak mudah, dia meminta seluruh pihak terkait bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang transparan.

“Yang nomor satu adalah sekali lagi, political wish, apakah para leader para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka mau membuat sistemnya transparan, nggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan nggak bisa main-main lagi,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kemenkeu saja gak komentar masalah itu....padahal itu kewenangannya....bukan mendagri...
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Tom Lembong Divonis, Saut: Enam Menteri Melakukan Hal Sama, Satu Menteri yang Dihukum
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Selain Beli Mobil, Pelaku Kontrakan Fiktif Bekasi Pakai Uang Hasil Menipu buat Borong Gas
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Amukan Pejabat BIN Kalteng di Kantor Gubernur karena Salah Parkir, Pukul dan Perintahkan Satpol PP Push Up
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tren

Peringkat Orang Terkaya Indonesia Akhir Juli 2025: Prajogo Salip Bos Tambang, Pendatang Baru Melesat
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Prov

3 Bupati dan Walkot di Jabar Izinkan "Study Tour", Ini Kata Dedi Mulyadi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Prov

Daftar Kepala Daerah di Jabar yang Izinkan Study Tour meski Dilarang Dedi Mulyadi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

20 Kades di Lahat Kena OTT karena Setor Rp 7 Juta ke Aparat Penegak Hukum, Sekda Sumsel Bereaksi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Mensos: Tak Ada Lagi Orang Seumur Hidup Terima Bansos, Hanya 5 Tahun
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Hype

Heran Pinkan Mambo Seolah Mengeluh Padahal Pesanan Donat Ramai, Raffi Ahmad: Kalau Laku Kan Bersyukur
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Money

Maju Mundur PNS Pindah IKN, Dulu Bilangnya Juli 2024, Kok Molor Terus?
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tekno

CEO Perplexity Minta Anak Muda Jangan Kebanyakan Main Instagram
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum
PDI-P Muram, Hasto Absen Peringatan Kudatuli Tahun Ini Gara-gara Tersandung Kasus Hukum
Nasional
Ribka Dengar Ada yang Targetkan PDIP Hanya Peroleh 7 Persen Suara di Pemilu 2029
Ribka Dengar Ada yang Targetkan PDIP Hanya Peroleh 7 Persen Suara di Pemilu 2029
Nasional
Peringati Kudatuli Usai Vonis Hasto, PDI-P: Hukum Masih Menzalimi Kami
Peringati Kudatuli Usai Vonis Hasto, PDI-P: Hukum Masih Menzalimi Kami
Nasional
Peringati Kudatuli, PDI-P Tabur Bunga di Kantor DPP
Peringati Kudatuli, PDI-P Tabur Bunga di Kantor DPP
Nasional
MUI Minta Pemerintah Tegas soal Sound Horeg: Jangan Dibiarkan Hanya karena Persoalan Ekonomi
MUI Minta Pemerintah Tegas soal Sound Horeg: Jangan Dibiarkan Hanya karena Persoalan Ekonomi
Nasional
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
RI Didorong Jembatani Perdamaian Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
BP Haji Harap Keberadaan Pansus Tak Ganggu Jadwal Pengesahan UU Haji
Nasional
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Kasus Keracunan MBG di NTT, BGN Didesak Evaluasi Penyedia Makanan
Nasional
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Natalius Pigai: Pertukaran Data dengan AS Tak Melanggar HAM
Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Perpecahan, Program Apapun Tidak Bisa Dilaksanakan
Nasional
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Pemerintah RI Diharapkan Proaktif Damaikan Konflik Thailand-Kamboja
Nasional
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Ma'ruf Amin: MUI Jangan Berhenti Doakan Pemerintah
Nasional
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Dukung Program Pemerintah yang Baik, Ma'ruf Amin: Tak Usah Takut Dikatakan Antek
Nasional
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Ma'ruf Amin Puji Prabowo yang Mau Terima Kritik, Asal Jangan Nyinyir
Nasional
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
UU PDP Lindungi Data WNI dalam Kesepakatan Dagang RI-AS
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau