Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kriteria Pengganti Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar Menurut IPW

Kompas.com - 15/03/2023, 10:42 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Police Watch (IPW) memberikan kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok pengganti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar yang akan segera pensiun.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Kepala BNPT harus diisi oleh perwira tinggi yang memiliki latar belakang penanganan terorisme.

"Tetapi, dia juga seorang yang selain praktisi juga ahli dalam penyusunan roadmap Indonesia tanpa teroris," ujar Sugeng saat dihubungi melalui telepon, Rabu (15/3/2023).

Sugeng juga menyebut bahwa program yang harus dibangun adalah program yang tidak biasa atau ekstraordinari, termasuk dalam program pencegahan.

"Kemudian, program pencegahan dan memiliki korelasi dengan jaringan internasional," kata Sugeng.

Baca juga: Profil Boy Rafli Amar, Jenderal Bintang Tiga Polri Pemimpin BNPT yang Segera Pensiun

"Sangat penting juga melibakan tokoh-tokoh masyarakat, ormas kelembagaan keagamaan, dan memiliki kridibilitas," ujarnya lagi.

Namun, menurut Sugeng, saat ini belum ada perwira tinggi polisi yang bisa disebut layak menggantikan Boy Rafli Amar.

Oleh karena itu, Sugeng mengatakan, tidak menutup kemungkinan kepala BNPT diisi oleh orang sipil yang memang merupakan praktisi terorisme.

Baca juga: Kepala BNPT Boy Rafli Amar Irit Bicara Soal Rencana Setelah Pensiun

"Bisa saja tidak perlu seorang polisi, dia bisa seorang praktisi, ahli terorisme. Kalau regulasinya tidak memungkinkan, ya dibuatlah memungkinkan," katanya.

"Karena polisi yang ditempatkan di situ tidak ahli, ya mati angin juga. Jadi lebih baik orang sipil. Kalau soal polisi, saya belum bisa menyarankan siapa," ujar Sugeng lagi.

Diketahui, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar segera memasuki masa pensiun pada 25 Maret 2023.

Jenderal bintang tiga Polri itu akan mengakhiri kariernya setelah kurang lebih 32 tahun berkiprah di institusi Bhayangkara dan 3 tahun memimpin BNPT.

Baca juga: Segera Pensiun, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar Punya Harta Rp 7,1 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
9 Poin Bermasalah RUU KUHAP yang Bisa Ganggu Kerja KPK dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi
9 Poin Bermasalah RUU KUHAP yang Bisa Ganggu Kerja KPK dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi
Nasional
Smelter Manyar Jadi Titik Awal Integrasi Industri dan Lingkungan Hidup
Smelter Manyar Jadi Titik Awal Integrasi Industri dan Lingkungan Hidup
Nasional
Tanggapi KPK soal RUU KUHAP, Komisi III Sebut Tak Hambat OTT, Lex Specialis Berlaku
Tanggapi KPK soal RUU KUHAP, Komisi III Sebut Tak Hambat OTT, Lex Specialis Berlaku
Nasional
Diluncurkan Prabowo, Ini Link dan Cara Download Logo Resmi HUT ke-80 RI
Diluncurkan Prabowo, Ini Link dan Cara Download Logo Resmi HUT ke-80 RI
Nasional
Perintah Prabowo ke Warga Sambut HUT Ke-80 RI: Bersihkan Lingkungan!
Perintah Prabowo ke Warga Sambut HUT Ke-80 RI: Bersihkan Lingkungan!
Nasional
Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat
Produksi Katoda Dimulai, Smelter PTFI Jadi Contoh Hilirisasi Pro-Rakyat
Nasional
Terseret Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad Siap Diperiksa
Terseret Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Abraham Samad Siap Diperiksa
Nasional
Keracunan MBG Terjadi Lagi, Anggota DPR: Perketat Quality Control!
Keracunan MBG Terjadi Lagi, Anggota DPR: Perketat Quality Control!
Nasional
Makna hingga Filosofi Tema dan Logo HUT Ke-80 RI
Makna hingga Filosofi Tema dan Logo HUT Ke-80 RI
Nasional
Terima 827 Perwira Baru, KSAD Sebut Kebutuhan TNI AD Banyak di Daerah
Terima 827 Perwira Baru, KSAD Sebut Kebutuhan TNI AD Banyak di Daerah
Nasional
Usulan E-Voting dari Pemerintah, KPU: Negara Lain Justru Kembali ke Manual
Usulan E-Voting dari Pemerintah, KPU: Negara Lain Justru Kembali ke Manual
Nasional
KPU Sebut 'E-Voting' Belum Penuhi Prasyarat Diterapkan di Indonesia
KPU Sebut "E-Voting" Belum Penuhi Prasyarat Diterapkan di Indonesia
Nasional
Link Download Logo HUT Ke-80 RI yang Baru Diluncurkan Prabowo
Link Download Logo HUT Ke-80 RI yang Baru Diluncurkan Prabowo
Nasional
Prabowo Ungkap Makna Filosofis dari Angka 80 di HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini
Prabowo Ungkap Makna Filosofis dari Angka 80 di HUT Kemerdekaan RI Tahun Ini
Nasional
Prabowo: Perayaan HUT Ke-80 RI Jangan Sekadar Seremoni
Prabowo: Perayaan HUT Ke-80 RI Jangan Sekadar Seremoni
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau