Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicurhati Luhut soal Penyedia Makanan Tentara Masih Satu Produsen, Jokowi: Nanti Saya Cek

Kompas.com - 15/03/2023, 13:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

8

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan soal curhat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai produsen penyedia makanan bagi prajurit TNI.

Menurut cerita Luhut, sejak dulu hingga saat ini penyedia makanan bagi tentara hanya satu perusahaan.

"Makanan prajurit, saya dapat cerita, dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. 'Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampe pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?'" ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Business Matching Produk Dalam Negeri yang digelar di Istora GBK, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Kalau Produk Dalam Negeri Sudah Masuk E-Katalog, Dibeli, Jangan Dibiarkan Saja

"Mestinya semakin banyak penyedia (makanan prajurit) akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek, bener endak," kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Sejalan dengan hal itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk belanja produk dalam negeri.

Sebab, dengan membeli produk-produk dalam negeri otomatis pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin naik.

"Kemudian juga barang-barang produksi kita sendiri juga bisa kita gunakan. Jangan sampai ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini sudah bikin, (kita) ekspor ke semua negara. Eh kita malah beli dari luar. sepatu, senjata," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Impor Pakaian Bekas Sangat Mengganggu Industri Dalam Negeri

"Kalau yang canggih-canggih silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa. Tapi, kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujarnya lagi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah membeli produk dalam negeri yang sudah masuk dalam e-katalog.

"Saya hanya titip kalau sudah masuk barang-barang produk dalam negeri ke e-katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja tapi dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten semuanya tengok itu e-katalog, beli," kata Jokowi.

Baca juga: Menkominfo Johnny G Plate Diperiksa Kejagung Lagi, Jokowi: Proses Hukum Kita Hormati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

8
Komentar
pak luhut minta kemenhan terbuka transparan soal pengadaan barang jasa makanan tentara. jangan cuma penunjukan langsung nilainya kan ber milyad2.
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Koperasi Merah Putih di Tuban Ditutup 1 Hari Usai Diresmikan, Perusahaan Mitra Tarik Semua Barang
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Saksi Sebut Dirut BUMN Minta Direksi Patungan Beli Emas, Diserahkan ke Kementerian BUMN
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Angin Segar untuk Pelaku Wisata, "Study Tour" Jabar Jalan Lagi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Gelar Karnaval Sound Horeg, Kades di Malang Keluarkan SE agar Warganya Mengungsi
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Cerita Penerima Adhi Makayasa, Sempat Gagal Masuk Akmil Berujung Jadi Lulusan Terbaik Akpol
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Skola

Cara Cek PIP Lewat Aplikasi SIPINTAR, Cukup Masukkan NISN dan Nama Ibu
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tren

Aturan Baru Penulisan Nama di KTP, KK, dan Akta Kelahiran, Jangan Sampai Salah
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Edukasi

4 Alumni SMA Taruna Nusantara Raih Adhi Makayasa 2025, Siapa Saja?
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Muzani: Tak Ada Kewajiban Dilaksanakan
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Global

Kenapa Thailand-Kamboja Tempur? Begini Awal Mulanya...
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Kronologi Pejabat BIN Kalteng Mengamuk dan Pukul Satpol PP di Kantor Gubernur, Berawal dari Teguran soal Parkir
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Money

Impor Migas Naik, Hulu Migas Lokal Kian Mendesak Diperkuat
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
Disebut Tilap Uang Dinas, Eks Direktur ASDP: Sudah Dikembalikan
Disebut Tilap Uang Dinas, Eks Direktur ASDP: Sudah Dikembalikan
Nasional
TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
TNI Dilibatkan Produksi Obat, Wakil Ketua Komisi I DPR: Bukan Dwifungsi ABRI
Nasional
Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
Indonesia Kutuk Aksi Sepihak Israel Kuasai Wilayah Tepi Barat Palestina
Nasional
Perkuat Jaringan Tol Jogja-Solo-NYIA Kulonprogo, Jasa Marga Kini Kendalikan Penuh PT JMJ
Perkuat Jaringan Tol Jogja-Solo-NYIA Kulonprogo, Jasa Marga Kini Kendalikan Penuh PT JMJ
Nasional
Saat ASDP Diminta 'Lebih Rapi', Usai 'Setoran' Emas untuk Pejabat BUMN Terendus KPK
Saat ASDP Diminta "Lebih Rapi", Usai "Setoran" Emas untuk Pejabat BUMN Terendus KPK
Nasional
MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
Nasional
Beri Emas untuk Deputi Kementerian BUMN, Eks Dirut ASDP: Faktor Kemanusiaan
Beri Emas untuk Deputi Kementerian BUMN, Eks Dirut ASDP: Faktor Kemanusiaan
Nasional
Puan Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data Pribadi Warga Saat Bertukar dengan AS
Puan Minta Pemerintah Jamin Perlindungan Data Pribadi Warga Saat Bertukar dengan AS
Nasional
Gibran: PLTSa Tidak Gampang, Sampah Harus Disortir dari Rumah
Gibran: PLTSa Tidak Gampang, Sampah Harus Disortir dari Rumah
Nasional
KPK Bakal Tindaklanjuti Pemberian Emas ASDP ke Pejabat Kementerian BUMN
KPK Bakal Tindaklanjuti Pemberian Emas ASDP ke Pejabat Kementerian BUMN
Nasional
Sambut Hari Anak Nasional 2025, Pemkot Surabaya Gelar Pertemuan Pagi Ceria Serentak
Sambut Hari Anak Nasional 2025, Pemkot Surabaya Gelar Pertemuan Pagi Ceria Serentak
BrandzView
Pimpinan DPR Terima Hasil Kajian Komisi III Soal Pemisahan Pemilu, Segera Dibahas
Pimpinan DPR Terima Hasil Kajian Komisi III Soal Pemisahan Pemilu, Segera Dibahas
Nasional
Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan
Puan Tak Buru-buru Bahas RUU PPRT, Agar Tak Ada yang Dirugikan
Nasional
Puan Bakal Cek IKN Sebelum Restui Usulan Perubahan Status Bandara
Puan Bakal Cek IKN Sebelum Restui Usulan Perubahan Status Bandara
Nasional
KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Dana CSR BI, Janji Tak Lewat Agustus
KPK Segera Umumkan Tersangka Kasus Dana CSR BI, Janji Tak Lewat Agustus
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau