Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat "Netizen" Bantu KPK Bongkar Pejabat yang Pamer Harta...

Kompas.com - 20/03/2023, 09:33 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu per satu pejabat dan keluarganya yang gemar pamer harta kekayaan terungkap di media sosial melalui unggahan netizen

"Gerakan" netizen menjadi gencar setelah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan netizen melalui media sosial untuk menelusuri dan mengungkap kekayaan tidak wajar para pejabat negara setelah berkaca dari janggalnya harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo.

"Coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara, kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang gerak," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Kan begitu. Itu sebetulnya dorongnya ke sana," ucap mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta itu.

Baca juga: KPK Minta Bantuan Netizen Cari Info Harta Tak Wajar Pejabat lalu Diviralkan

Saat itu Alex mengungkapkan, dari pemantauan KPK, ditemukan sejumlah pejabat negara yang laporan harta kekayaannya tidak sesuai dengan profil gaji dan jabatannya.

Menurut dia, bentuk ketidaksesuaian itu bisa berupa hartanya terlampau besar atau justru terlampau minim.

Oleh sebab itu, KPK berharap awak media dan masyarakat bekerja sama untuk mengungkap aset-aset milik pejabat negara lainnya dan tidak hanya terhenti pada Rafael.

"Di satu sisi bagus ini kan. Teman-teman wartawan dan netizen banyak mengungkap aset-aset yang bersangkutan. Tapi saya bilang jangan berhenti di yang bersangkutan. Banyak pejabat kita yang berperilaku demikian," kata Alex saat itu.

Terkait Rafael, KPK telah meminta klarifikasinya.

Rafael memenuhi panggilan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Rabu (1/3/2023).

Kepada KPK, ia menjelaskan soal harta sebesar Rp 56,1 miliar di dalam LHKPN yang dianggap tidak wajar dan tak sesuai profil jabatannya.

Selain Rafael, KPK memanggil pejabat lain yang pamer kekayaan dan diungkap "netizen".

Dua kepala kantor Bea dan Cukai

Ada dua pejabat dari Bea Cukai yang diklarifikasi KPK terkait harta mereka.

Keduanya yakni mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto serta Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.

Adapun Eko menjadi sorotan lantaran kerap memamerkan barang mewah berupa mobil antik hingga pesawat cessna di media sosial.

Halaman:
Komentar
semua itu pengaruh kebebasan menggarap uang negara dengan segala cara di masing2 jabatan..orang tani bilang "panen raya"


Terkini Lainnya
Indonesia-Rusia Matangkan Studi Pembangunan Reaktor Nuklir
Indonesia-Rusia Matangkan Studi Pembangunan Reaktor Nuklir
Nasional
TNI Duga LSM dan Yayasan Terima Uang dari Marcella Santoso untuk Bikin Konten Negatif RUU TNI
TNI Duga LSM dan Yayasan Terima Uang dari Marcella Santoso untuk Bikin Konten Negatif RUU TNI
Nasional
Jual Beli Kursi SPMB Mengemuka, Pejabat Diingatkan Tak Salah Gunakan Wewenang
Jual Beli Kursi SPMB Mengemuka, Pejabat Diingatkan Tak Salah Gunakan Wewenang
Nasional
Kubu Cak Imin Dukung KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
Kubu Cak Imin Dukung KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Menag Yaqut
Nasional
Kasus Satelit Kemenhan, Kejagung Buka Peluang Adili WNA Secara In Absentia
Kasus Satelit Kemenhan, Kejagung Buka Peluang Adili WNA Secara In Absentia
Nasional
Apa Saja Cendera Mata yang Diberikan Prabowo untuk Putin dan Sebaliknya?
Apa Saja Cendera Mata yang Diberikan Prabowo untuk Putin dan Sebaliknya?
Nasional
Vonis Agnez Mo Diduga Salahi UU, Komisi III Minta Bawas MA Tindak Lanjuti
Vonis Agnez Mo Diduga Salahi UU, Komisi III Minta Bawas MA Tindak Lanjuti
Nasional
Kejagung Ambil Pendekatan Persuasif agar Eks Stafsus Nadiem Penuhi Panggilan
Kejagung Ambil Pendekatan Persuasif agar Eks Stafsus Nadiem Penuhi Panggilan
Nasional
Usulan Visa Non-kuota Masuk ke RUU Haji, Cegah Masalah Haji Furoda Terulang
Usulan Visa Non-kuota Masuk ke RUU Haji, Cegah Masalah Haji Furoda Terulang
Nasional
Penampakan Uang Tunai Rp 6,9 Miliar dalam Boks, Suap Ketua PN Jaksel yang Dikembalikan ke Kejagung
Penampakan Uang Tunai Rp 6,9 Miliar dalam Boks, Suap Ketua PN Jaksel yang Dikembalikan ke Kejagung
Nasional
DJKI Jelaskan Agnez Mo Orang Pertama yang Terjerat UU Hak Cipta
DJKI Jelaskan Agnez Mo Orang Pertama yang Terjerat UU Hak Cipta
Nasional
TNI AL Sebut Hak Lintas Damai Berlaku Saat Kapal Induk AS USS Nimitz Lewati Perairan RI Tanpa Sinyal
TNI AL Sebut Hak Lintas Damai Berlaku Saat Kapal Induk AS USS Nimitz Lewati Perairan RI Tanpa Sinyal
Nasional
Hasto Disebut Tolak Tawaran Jadi Mensesneg dan Menkominfo pada Era Jokowi
Hasto Disebut Tolak Tawaran Jadi Mensesneg dan Menkominfo pada Era Jokowi
Nasional
Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
Nasional
TNI AL Deteksi Posisi Kapal Induk AS USS Nimitz yang Matikan Sinyal di Perairan Indonesia
TNI AL Deteksi Posisi Kapal Induk AS USS Nimitz yang Matikan Sinyal di Perairan Indonesia
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau