Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima: Tak Ada Penambahan Pasukan TNI di Papua

Kompas.com - 21/03/2023, 06:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, tidak ada penambahan jumlah pasukan TNI yang ditugaskan di Papua.

Menurut dia, jumlah pasukan TNI yang ada di Papua masih mencukupi untuk melaksanakan operasi di wilayah tersebut.

"TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” kata Yudo dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Jayapura, Senin (20/3/2023) malam.

Baca juga: Malam-malam, Jokowi Pimpin Rapat Terbatas di Papua

Menurut dia, keberadaan aparat TNI di Papua bertujuan membantu Polri dalam rangka operasi penegakan hukum serta melaksanakan tugas pengamanan darat dan laut.

"Selain Pam (pengamanan) perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-back up Polri dalam rangka penegakan hukum,” kata Yudo.

Rapat terbatas ini dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah pejabat, yakni Yudo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dam Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sigit menyampaikan, dalam rapat itu, Jokowi memerintahkan agar jajarannya bekerja lebih terintegrasi dalam melaksanakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua.

Dengan begitu, nantinya TNI dan Polri bisa mengawal kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Sigit.

Baca juga: Presiden Jokowi Tiba di Papua Senin Malam

Adapun rapat digelar setelah Presiden Jokowi tiba di Papua untuk melakukan kunjungan kerja setelah menempuh perjalanan dari Jakarta pada Senin siang.

Pada Selasa (21/3/2023), Jokowi diagendakan untuk meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
ham hanya berlaku nkri negara lain seperti israil ham tdk berlaku


Terkini Lainnya
Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP
Aparat Penegak Hukum Diminta Tak Saling Intervensi dalam Proses Revisi KUHAP
Nasional
Bos Sritex Bantah Kredit Usaha Disalahgunakan untuk Beli Tanah
Bos Sritex Bantah Kredit Usaha Disalahgunakan untuk Beli Tanah
Nasional
Momen Nadiem Makarim Abaikan Pertanyaan Wartawan Usai Diperiksa Kejagung
Momen Nadiem Makarim Abaikan Pertanyaan Wartawan Usai Diperiksa Kejagung
Nasional
Momen Kapolri Cium Tangan Megawati di Acara Ultah Istri Hoegeng
Momen Kapolri Cium Tangan Megawati di Acara Ultah Istri Hoegeng
Nasional
Nadiem Usai Diperiksa Kejagung: Izinkan Saya Pulang, Keluarga Menunggu
Nadiem Usai Diperiksa Kejagung: Izinkan Saya Pulang, Keluarga Menunggu
Nasional
Prabowo Kumpulkan Pejabat Bidang Polkam, Bahas Antisipasi Situasi Global
Prabowo Kumpulkan Pejabat Bidang Polkam, Bahas Antisipasi Situasi Global
Nasional
Kata Nadiem Makarim Usai 12 Jam Diperiksa Kejagung dalam Kasus Korupsi Laptop
Kata Nadiem Makarim Usai 12 Jam Diperiksa Kejagung dalam Kasus Korupsi Laptop
Nasional
Situs Gunung Padang Masuk di Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Situs Gunung Padang Masuk di Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Nasional
DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin
DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah Muat 6.000 Poin
Nasional
Bos Sritex 12 Jam Diperiksa Kejagung, Ditanya soal Operasional Perusahaan
Bos Sritex 12 Jam Diperiksa Kejagung, Ditanya soal Operasional Perusahaan
Nasional
DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua
DIM RUU KUHAP Diteken Pemerintah, Kapolri: Semoga Beri Rasa Adil bagi Semua
Nasional
Pulau Enggano Terisolasi, Anggota DPR Desak Pemerintah Cepat Beri Solusi
Pulau Enggano Terisolasi, Anggota DPR Desak Pemerintah Cepat Beri Solusi
Nasional
Bagaimana Sejarawan Negara Menulis Perkosaan Massal Saat Fadli Zon Menyangkal?
Bagaimana Sejarawan Negara Menulis Perkosaan Massal Saat Fadli Zon Menyangkal?
Nasional
Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum
Ketua MA Usul RUU KUHAP Tak Terlalu Kaku, Masalah Teknis Diserahkan ke Penegak Hukum
Nasional
Mayjen Edwin Adrian Resmi Jabat Komandan Paspampres Era Prabowo
Mayjen Edwin Adrian Resmi Jabat Komandan Paspampres Era Prabowo
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau