Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Jelaskan Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu, Mahfud: Jumat Saya Datang ke DPR

Kompas.com - 21/03/2023, 13:45 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

6

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan akan memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan ihwal transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ia menyatakan akan mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/3/2023).

“Jumat saya datang (ke DPR),” ujar Mahfud saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Batal ke Papua, Mahfud Sebut Ada Hal Penting yang Seharusnya Dibicarakan dengan Presiden

Rencananya, pertemuan Mahfud dan DPR digelar pada Senin (20/3/2023). Namun pertemuan itu batal.

“Karena saya kan mau ke Papua hari ini. Tetapi tiba-tiba oleh presiden saya disuruh ke sini,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud menyatakan siap buka-bukaan kepada DPR terkait dugaan transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu.

Baca juga: Mahfud: Sekarang Noleh ke Mana Saja Ada Korupsi, Mengapa Dulu Kita Reformasi?

“Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp 300 T di Kemenkeu. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini,” kata Mahfud lewat akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, dikutip pada Sabtu (18/3/2023).

Mahfud menyatakan, ia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak mengubah pernyataan soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kemenkeu sejak 2009.

“Sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar Rp 300 T. Saya siap dengan data otentik yang akan ditunjukkan kepada DPR. Senin saya stand by, menunggu undangan,” ujar Mahfud.

Baca juga: Jawaban Letkol Teddy soal Isu Pencopotan Kapolri: Baru Saja Menghadap Pak Presiden...

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengatakan rapat Komisi III DPR dengan Mahfud dipindah ke hari Jumat pekan ini.

Seharusnya, Komisi III DPR rapat dengan Mahfud terkait transaksi mencurigakan tersebut pada Senin (20/3/2023) siang. Namun, rapat batal lantaran pimpinan DPR belum menandatangani surat untuk dikirim ke Mahfud.

"(Rapat dengan) PPATK besok. Dan Menko Polhukam rencananya Jumat. Sedangkan Rabu kami terpentok dengan Hari Raya Nyepi dan cuti bersama," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

6
Komentar
indonesia ini bumi nya kaya dengan hasil alam nya , sayang yg menikmati hanya segelintir orang saja bukan diperuntukan buat masyarakat yang ada dalam bumi indonesia , sudah lari dari kitab uud 45 pasal 33


Terkini Lainnya
Gibran: Pengembangan Ekonomi Syariah Dorong Ekonomi yang Lebih Adil
Gibran: Pengembangan Ekonomi Syariah Dorong Ekonomi yang Lebih Adil
Nasional
Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan
Gibran: Sertifikasi Halal Dipercepat, UMKM Diberi Kemudahan
Nasional
Wapres Gibran: Indonesia Belum Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Halal Dunia
Wapres Gibran: Indonesia Belum Jadi Pemain Utama Rantai Pasok Halal Dunia
Nasional
Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global
Wapres Gibran: Kita Tak Boleh Tertinggal Manfaatkan Pasar Syariah Global
Nasional
Aksi Skuad Garuda di Rumah Prabowo Saat Nyanyikan 'Gemu Fa Mi'
Aksi Skuad Garuda di Rumah Prabowo Saat Nyanyikan "Gemu Fa Mi"
Nasional
Gibran: Kekuatan Pasar Muslim RI Tak Cukup tanpa Kemandirian Ekonomi Halal
Gibran: Kekuatan Pasar Muslim RI Tak Cukup tanpa Kemandirian Ekonomi Halal
Nasional
Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita
Gibran Bicara Ekonomi Syariah: Kekuatan Pasar Muslim Ada di Tangan Kita
Nasional
Di ILC Ke-113 Jenewa, Kemenaker Dukung Penguatan Kerja Layak di Sektor Digital dan Perlindungan Pelaut
Di ILC Ke-113 Jenewa, Kemenaker Dukung Penguatan Kerja Layak di Sektor Digital dan Perlindungan Pelaut
Nasional
Komjak Ungkap Jaksa di Bandung Tertekan Ormas, Penanganan Korupsi Terhambat
Komjak Ungkap Jaksa di Bandung Tertekan Ormas, Penanganan Korupsi Terhambat
Nasional
Jumlah Jaksa di Daerah Terbatas, Komjak Nilai Pelibatan TNI Diperlukan
Jumlah Jaksa di Daerah Terbatas, Komjak Nilai Pelibatan TNI Diperlukan
Nasional
Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert
Potret Prabowo Jamu Skuad Garuda di Hari Idul Adha, Salami Romeny-Kluivert
Nasional
Prabowo Ke Timnas Jelang Lawan Jepang: Jangan Minder, Kita Bangsa Besar!
Prabowo Ke Timnas Jelang Lawan Jepang: Jangan Minder, Kita Bangsa Besar!
Nasional
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Perkenalkan 'Bank Sampah Abhipraya'
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Perkenalkan "Bank Sampah Abhipraya"
Nasional
Kluivert Ungkap Pesan Prabowo untuk Timnas yang Akan Melawan Jepang
Kluivert Ungkap Pesan Prabowo untuk Timnas yang Akan Melawan Jepang
Nasional
Menteri Imipas Dukung KPK Usut Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Ke TKA
Menteri Imipas Dukung KPK Usut Dugaan Pemerasan Petugas Imigrasi Ke TKA
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau