Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sekolah Partai PDI-P, Mahfud: Kacau Bernegara kalau Enggak Ikut Konstitusi

Kompas.com - 21/03/2023, 16:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua pihak mengikuti Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang dianggap taat pada Pancasila dan Konstitusi.

Bukan tanpa sebab, menurutnya, belakangan muncul isu penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 yang bertolakbelakang dengan Konstitusi.

"Oleh karena itu, saudara harus meneriakkan, Bu Mega (Megawati Sukarnoputri) selalu meneriakkan, pokoknya siapa pun harus taat konstitusi. Mau pemilu atau apa, karena memang kacau bernegara enggak ikut konstitusi. Semua seenaknya sendiri," kata Mahfud saat menjadi pembicara di acara Simposium Nasional yang digelar PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

Mahfud menyebutkan, Indonesia telah sepakat menjadi negara demokrasi.

Namun, ada acuan konstitusi ketika Tanah Air menjalankan gagasan tersebut.

"Jadi, yang penting dalam demokrasi itu punya elemen, dalam demokrasi itu ada konstitusi, karena ada Pancasila sebagai ideologi, di bawahnya ada konstitusi," ujarnya.

Menurut Mahfud, Konstitusi adalah aturan main bernegara yang sangat fundamental.

Sebab itu, lanjut dia, Negara diatur dalam konstitusi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, demokrasi seperti tertuang dalam konstitusi mengungkap adanya batasan ruang kerja antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Putusan Penundaan Pemilu Berpotensi Langgar Hak Konstitusi Warga Negara

"Tidak boleh kekuasaan itu tidak dibatasi. Kamu presiden, lingkupmu apa? Di luar itu punyanya legislatif atau yudikatif. Pemerintah pusat ada kewenangan. Dipencar kekuasaan itu," beber Mahfud.

Di sisi lain, Mahfud mengingatkan bahwa kehidupan demokrasi sesuai konstitusi di Indonesia menuangkan tentang pelaksanaan pemilu yang perlu digelar setiap lima tahun sekali.

Pelaksanaan Pemilu setiap lima tahun itu tidak boleh diperpendek maupun diperpanjang.

"Waktunya fix lima tahun. Jangan lalu diperpendek. Enggak boleh. Diperpanjang juga enggak boleh, kecuali melalui proses perubahan konstitusi. Itu prinsip-prinsip dalam bernegara yang tunduk ketentuan konstitusi," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya
AS Serang Iran, Menko Polkam: Indonesia Dorong Semua Pihak Kembali ke Meja Perundingan
AS Serang Iran, Menko Polkam: Indonesia Dorong Semua Pihak Kembali ke Meja Perundingan
Nasional
Pemerintah Didesak Prioritaskan Evakuasi WNI Imbas Serangan AS ke Iran
Pemerintah Didesak Prioritaskan Evakuasi WNI Imbas Serangan AS ke Iran
Nasional
Ketegangan AS-Iran, Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian lewat Diplomasi Global
Ketegangan AS-Iran, Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian lewat Diplomasi Global
Nasional
Kesaksian Mahasiswa Indonesia di Iran Saat Serangan Israel: Internet Sempat Diputus, WhatsApp Tak Bisa
Kesaksian Mahasiswa Indonesia di Iran Saat Serangan Israel: Internet Sempat Diputus, WhatsApp Tak Bisa
Nasional
Pengamat Sebut Serangan AS ke Iran Berbahaya, Bisa Picu Perang Dunia Ketiga
Pengamat Sebut Serangan AS ke Iran Berbahaya, Bisa Picu Perang Dunia Ketiga
Nasional
Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik
Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik
Nasional
'Arogansi AS dengan Double Standard-nya, Israel Boleh Punya Nuklir dan Iran Tidak'
"Arogansi AS dengan Double Standard-nya, Israel Boleh Punya Nuklir dan Iran Tidak"
Nasional
Mengintip Menu Makan Siang Retreat Kepala Daerah di IPDN: Ayam, Sayur, dan Cendol Dawet
Mengintip Menu Makan Siang Retreat Kepala Daerah di IPDN: Ayam, Sayur, dan Cendol Dawet
Nasional
Alasan Kesehatan, 10 Peserta Retreat Kepala Daerah dalam Pengawasan Ketat
Alasan Kesehatan, 10 Peserta Retreat Kepala Daerah dalam Pengawasan Ketat
Nasional
Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
Belajar dari Kasus Lucky Hakim, Materi Tupoksi Kepala Daerah Diberikan Pertengahan Retreat
Nasional
Pengamat soal Calon Ketum PSI: Kaesang Maju, Jokowi Tidak Maju
Pengamat soal Calon Ketum PSI: Kaesang Maju, Jokowi Tidak Maju
Nasional
Konflik Batas Wilayah Akan Dibahas dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Ke-2
Konflik Batas Wilayah Akan Dibahas dalam Retreat Kepala Daerah Gelombang Ke-2
Nasional
Pengamat: Serangan AS ke Iran Buat Ketegangan Internasional Semakin Berbahaya
Pengamat: Serangan AS ke Iran Buat Ketegangan Internasional Semakin Berbahaya
Nasional
Alasan Wamendagri Sebut Kepala Daerah yang Ikut Retreat Gelombang Ke-2 Lebih Beruntung
Alasan Wamendagri Sebut Kepala Daerah yang Ikut Retreat Gelombang Ke-2 Lebih Beruntung
Nasional
Retreat Gelombang Ke-2, Banyak Kepala Daerah Kaget Harus Makan Siang dengan Durasi 2 Lagu
Retreat Gelombang Ke-2, Banyak Kepala Daerah Kaget Harus Makan Siang dengan Durasi 2 Lagu
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau