Budi Gunawan "Endorse" Prabowo, Nasdem Minta Tahu Diri, Demokrat Ingatkan Tak Jegal-menjegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang seolah meng-endorse Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikritik oleh Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Budi Gunawan dianggap berkomentar tak sesuai tempatnya.

Saat menghadiri peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023), Budi Gunawan mengatakan bahwa aura Presiden Joko Widodo sebagian berpindah ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Jokowi dan Prabowo hadir dalam acara tersebut. 

"Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata dia saat itu.

Baca juga: Ada Tendensi Politik, Pernyataan Budi Gunawan yang Endorse Prabowo Dinilai Langgar Asas Intelijen

Mengapa Pertandingan Indonesia Vs Malaysia Selalu Dinanti?

Artikel Kompas.id

Nasdem minta tahu diri

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Budi Gunawan tahu diri.

Menurut dia, BIN tak semestinya ikut campur mengurus konstetasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, sebagai lembaga negara, BIN seharusnya mengurus politik tingkat atas yang terkait urusan bangsa dan negara, bukan malah ambil bagian dari politik tingkat bawah, yaitu kontestasi antar-capres.

“Setiap orang terikat dengan institusi yang dia wakili, untuk kemudian orang-orang sadar posisi bahwasanya setiap jabatan itu harus bebas nilai,” tutur Willy kepada wartawan, Rabu (22/3/2023).

“Tidak bisa statement sembarangan, enggak bisa tampil sembarangan,” ucap dia.

Baca juga: Soal Pernyataan Budi Gunawan Aura Jokowi ke Prabowo, Hasto: Tugas Pemimpin Mentransformasikan...

Ia pun menyampaikan bahwa urusan pencalonan presiden merupakan kewenangan partai politik (parpol).

Willy mewajarkan referensi atau pilihan politik seseorang. Namun, sebagai pejabat publik, lebih baik Budi Gunawan tahu posisinya dan menahan dengan tidak tak turut berkomentar.

“Masing-masing sebagai warga negara punya referensi sah-sah saja, tapi yang tidak boleh adalah bagaimana masuk dalam arus ini (pencapresan),” kata dia.

Tanggapan Demokrat

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap semua warga negara berhak untuk menjadi capres.

Hal itu bisa ditempuh tanpa mendapatkan dukungan dari presiden yang sedang berkuasa.

Baca juga: Budi Gunawan Sebut Prabowo Dapat Aura Jokowi, Pengamat: Ini Dukungan Penting

Ia menuturkan, konstitusi telah memberikan amanah pengusungan capres-cawapres ditentukan oleh parpol.

“Bukan kemauan dari presiden sebelumnya,” ujar Herzaky.

Terakhir, ia meminta agar tak ada upaya penjegalan pada parpol pengusung figur capres yang tak disukai oleh sejumlah pihak.

“Janganlah ada upaya cekal mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres-cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu,” kata dia.