Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons soal Kabar Kalla Ajak Golkar Merapat KPP, PAN: Ajak-mengajak Kan Biasa

Kompas.com - 28/03/2023, 14:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menganggap ajakan Jusuf Kalla (JK) kepada Partai Golkar untuk merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merupakan hal biasa.

Menurut Yandri, saling mengajak menjadi hal biasa dalam dinamika politik Pemilu 2024.

"Kalau ajak-mengajak kan biasa sekarang kan. Semua ajak ini, ajak itu, ajak, biasa. Namanya ajak kan, biasa itu. Sekali lagi ini masih sangat dinamis semua masih bisa terbuka," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

"Siapa bergabung dengan siapa, siapa yang diajak, siapa yang ngajak, itu biasa," ujar dia.

Baca juga: Nasdem Akui Ajak JK Diskusi Kandidat Cawapres Anies, Tak Hanya Satu Nama Diusulkan

Bagi PAN, menurut Yandri, proses menuju Pilpres tidak dianggap tabu, termasuk soal ajakan tokoh politik terhadap partai ke koalisi lain.

Menurut dia, apa pun yang terjadi terhadap proses Pilpres 2024 ke depan masih mungkin terjadi, termasuk peta perubahan koalisi.

"Semua masih sangat memungkinkan untuk mencapai sebuah kesepakatan," kata dia.

Kendati demikian, Yandri menyatakan bahwa PAN akan duduk bersama partai-partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebelum menentukan langkah koalisi ke depan.

"Jadi, bagi PAN juga terbuka untuk melakukan dialog atau komunikasi dengan semua partai politik, tentu yang kami jaga di KIB, Golkar, PAN, dan PPP," kata dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Beri Arahan untuk Usung Anies Capres? Ini Kata Golkar

"Apakah nanti akan ada perubahan, terbuka untuk ada perubahan, bilamana pembicaraan itu menemui titik temu kan, ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dijadikan komitmen untuk dibawa ke KPU Pusat," ujar Yandri.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, bukan tidak mungkin Kalla memberikan arahan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mempertimbangkan memperbesar koalisi dengan merapat ke KPP.

Hal ini disampaikannya ketika ditanya soal pertemuan Airlangga dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara buka puasa bersama (bukber) di Nasdem Tower, Sabtu kemarin yang turut dihadiri Kalla.

Menurut Doli, wajar saja jika Kalla memberikan arahan sebagai politisi senior Partai Golkar.

"Saya kira pasti ya (beri arahan), senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Baca juga: Kehadiran Airlangga di Bukber Nasdem Dinilai Belum Cukup Kuat Beri Sinyal Merapatnya KIB Ke KPP

Akan tetapi, Doli menegaskan bahwa arahan itu belum menjadi kesepakatan.

Menurut dia, arahan Kalla masih akan dibicarakan antara Golkar dan KPP.

"Tapi, semua masukan saran dan pandangan dari senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai," ujar Doli.

Ketua Komisi II DPR ini menyampaikan, arahan Kalla tentu akan dibicarakan bersama petinggi-petinggi yang merupakan Ketua Dewan Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
chaplin chaplin


Terkini Lainnya
Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menteri PU: Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun
Anak Buahnya Kena OTT KPK, Menteri PU: Innalillahi wa Inna Ilaihi Rajiun
Nasional
Anak Buahnya Ditangkap KPK, Menteri PU: Yang Tidak Bersih Disingkirkan
Anak Buahnya Ditangkap KPK, Menteri PU: Yang Tidak Bersih Disingkirkan
Nasional
Fakta-fakta KPK OTT Kadis PUPR Sumut, Gubernur Bobby Bakal Dipanggil?
Fakta-fakta KPK OTT Kadis PUPR Sumut, Gubernur Bobby Bakal Dipanggil?
Nasional
Kemenkomdigi Hadirkan Internet Cepat di 65 Titik Sekolah Rakyat
Kemenkomdigi Hadirkan Internet Cepat di 65 Titik Sekolah Rakyat
Nasional
KPK Ungkap Kadis PUPR Atur Pemenang Proyek Pembangunan Jalan di Sumut
KPK Ungkap Kadis PUPR Atur Pemenang Proyek Pembangunan Jalan di Sumut
Nasional
Menteri Komdigi Diminta Prabowo Siapkan Infrastruktur Digital untuk Sekolah Rakyat
Menteri Komdigi Diminta Prabowo Siapkan Infrastruktur Digital untuk Sekolah Rakyat
Nasional
Kejagung MoU Soal Penyadapan, Kemenkomdigi: Harus Sesuai Aturan
Kejagung MoU Soal Penyadapan, Kemenkomdigi: Harus Sesuai Aturan
Nasional
Kemensos Pastikan Tablet untuk Sekolah Rakyat Aman dari Konten Negatif
Kemensos Pastikan Tablet untuk Sekolah Rakyat Aman dari Konten Negatif
Nasional
Menteri Komdigi Pastikan Layanan Internet Cepat-Merata untuk Sekolah Rakyat
Menteri Komdigi Pastikan Layanan Internet Cepat-Merata untuk Sekolah Rakyat
Nasional
KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
KPK soal Kemungkinan Panggil Bobby dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
GASPOL! Hari Ini: Jalan Sunyi Jokowi, Hanya Tersisa PSI
Nasional
Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat
Masyarakat Dapat Manfaatkan Internet Cepat dari Sekolah Rakyat
Nasional
Kecurigaan Warga Berujung Terungkapnya Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Kecurigaan Warga Berujung Terungkapnya Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Sumut
Nasional
Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law
Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Bisa Picu Revisi UU Lewat Omnibus Law
Nasional
Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Dua OTT di Sumut, KPK: Total Nilai Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau