Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Mahfud dan Kepala PPATK Besok soal Transaksi Janggal, Komisi III DPR: Pasti Panas!

Kompas.com - 28/03/2023, 20:40 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan rapat antara Komisi III DPR dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD besok, Rabu (29/3/2023) pasti berlangsung panas.

Adapun Komisi III DPR akan menjalani rapat dengan Mahfud hingga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana pada Rabu (29/3/2023).

Mereka akan rapat mengenai transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kan aku sudah pernah ngomong, besok kita dengar rapatnya saja. Rapatnya pasti ramai. Pasti panas," ujar Pacul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Jokowi Minta Buka-bukaan soal Transaksi Janggal Kemenkeu, Mahfud: Jangan Ditutupi!

Apalagi, Mahfud baru-baru ini menantang tiga anggota DPR yang 'keras' dalam berbicara terkait kasus tersebut.

Di antaranya seperti Arteria Dahlan, Benny K Harman, dan Arsul Sani.

Hanya saja, Pacul menekankan bahwa rapat dengan Mahfud besok ini demi mencerahkan masyarakat perihal transaksi janggal Rp 349 triliun.

"Jadi besok itu Komisi III dan dikau membantu agar supaya rakyat paham, tercerahkan, 'oh Rp 349 triliun itu ternyata ini'," tutur dia.

Baca juga: Bertemu Jokowi Satu Jam, Kepala PPATK: Banyak yang Dibicarakan, Saya Dapat Arahan...

Sebelumnya, Mahfud menantang anggota-anggota DPR yang menyinggung namanya dalam gelaran Rapat Kerja dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pekan lalu untuk hadir dan tidak mencari alasan.

Tiga nama anggota Komisi III DPR RI ditantang langsung oleh Mahfud untuk menghadiri rapat, yakni Benny K. Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani.

"Jangan cari alasan absen," ujar Mahfud.

Baca juga: Selat Hormuz Ditutup, Kapal Tanker Pertamina Kini lewat Oman dan India

Sebagai informasi, melansir laman DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bakal dilaksanakan pada Rabu (29/3/2023), pada pukul 15.00 WIB.

Adapun Komisi III DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Kepala PPATK pada Selasa (21/3/2023) pekan lalu.

Dalam gelaran rapat tersebut, nama Mahfud MD kerap disinggung oleh anggota Komisi III DPR RI.

Baca juga: Penyebab Dimas Anggara Diduga Tampar Kiesha Alvaro di Lokasi Syuting Versi Okie Agustina

Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan PPATK.

Panggilan itu ditujukan memperjelas polemik temuan transaksi janggal sebesar Rp 349 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
semoga rakyat semakin bs menilai & belajar bagaimana wakil mereka selama ini di dpr,sehingga rakyat makin cerdas utk menentukan pilihannya di pemilu nanti. saya yakin; masyarakat skrg lbh sadar,pelan tp pasti loyalitas atas nama isu "nasionalis/agamis" akan bergeser pd obyektifitas & realita.


Terkini Lainnya
Cak Imin Bicara Kekerasan Seksual di Pesantren: Terbanyak di Jawa Barat
Cak Imin Bicara Kekerasan Seksual di Pesantren: Terbanyak di Jawa Barat
Nasional
Cak Imin Sebut Dosa Besar Pesantren: Bullying, Kekerasan Seks, Intolerensi
Cak Imin Sebut Dosa Besar Pesantren: Bullying, Kekerasan Seks, Intolerensi
Nasional
Kelakar Cak Imin: NU Sudah Agak Lupa dengan Lingkungan
Kelakar Cak Imin: NU Sudah Agak Lupa dengan Lingkungan
Nasional
Kepala BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Beri Bahan Mentah di Makan Siang Gratis
Kepala BGN Tegaskan Tak Ada Kebijakan Beri Bahan Mentah di Makan Siang Gratis
Nasional
Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton
Cak Imin: Pesantren Harus Pimpin Perubahan, Tak Boleh Cuma Jadi Penonton
Nasional
Terus Dipertanyakan Fadli Zon, Begini Laporan soal Perkosaan Massal ’98
Terus Dipertanyakan Fadli Zon, Begini Laporan soal Perkosaan Massal ’98
Nasional
Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun
Anies Harap Hakim Kasus Tom Lembong Tak Ditekan Siapapun
Nasional
ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak?
ASN Boleh WFA, Komisi II: Ganggu Pelayanan Publik Enggak?
Nasional
Di KPK, Greenpeace Paparkan Karut-marut Tata Kelola Tambang di Raja Ampat
Di KPK, Greenpeace Paparkan Karut-marut Tata Kelola Tambang di Raja Ampat
Nasional
Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
Puan-Dasco Komunikasi dengan Prabowo Atasi Masalah Pulau Enggano
Nasional
Konflik Iran-Israel, Lemhanas: Stabilitas Global Pengaruhi Indonesia
Konflik Iran-Israel, Lemhanas: Stabilitas Global Pengaruhi Indonesia
Nasional
Usai Temui Prabowo, Gus Yahya Ungkap PBNU Ditugaskan Kelola 1.000 Dapur MBG
Usai Temui Prabowo, Gus Yahya Ungkap PBNU Ditugaskan Kelola 1.000 Dapur MBG
Nasional
Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
Istri Jadi Bupati Serang, Mendes Yandri Sebut Putusan MK Terbantahkan
Nasional
KPK Selidiki Kuota Haji di Era Yaqut, Gus Yahya Emoh Menanggapi
KPK Selidiki Kuota Haji di Era Yaqut, Gus Yahya Emoh Menanggapi
Nasional
Jokowi di Mata 3 Caketum PSI: Siap Bersaing sampai Sebut sebagai Kiai
Jokowi di Mata 3 Caketum PSI: Siap Bersaing sampai Sebut sebagai Kiai
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau