Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Golkar: Kalah Ogah Menanggung, Menang Ingin Ikut

Kompas.com - 01/05/2023, 10:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SADARKAH kita kalau pelukan yang paling tulus justru terlihat di bandara, terminal atau pelabuhan dibandingkan di acara pernikahan?

Masih yakinkah kita kalau doa yang paling berarti justru diberikan di rumah sakit ketimbang di perhelatan kesuksesan?

Kita paham memang kita jarang menerima bunga di saat masih hidup, tetapi lebih banyak mendapat bunga di saat kematian.

Kehadiran kita memang akan berarti di saat tiada daripada saat kita masih bersama.

Berlarik-larik kalimat “galau” di atas sepertinya bukan hanya milik anak muda yang putus cinta karena kalah saing dalam hal harta di mata calon mertua.

Kalimat penuh kegalauan seperti di atas juga pantas disematkan ke Partai Golkar dan Demokrat, usai menggelar pertemuan di kediaman Presiden RI ke-VI Soesilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan Golkar dan Partai Demokrat sama-sama sepakat untuk tidak menerapkan konsep the winner takes it all pada pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.

Artinya, Airlangga berpandangan partai-partai politik di Indonesia harus bisa bekerja sama dalam membangun Indonesia, siapa pun partai politik pemenang pemilunya.

Usai perhelatan antara elite-elite Golkar dan Demokrat, keduanya sepakat bahwa pemilu bukan the winner takes it all.

Bahkan seperti ingin membenarkan pendapatnya, Airlangga bersikukuh kita semua adalah bagian dari Indonesia raya. Bukan seperti Amerika Serikat di mana demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all.

Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia.

Ia mengatakan, pemain-pemain yang masuk tim nasional biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri.

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa.

Sekali lagi dengan jargon yang “merdu” Airlangga berharap perbedaan pandangan masyarakat hanya pada 14 Februari 2024, pada saat masyarakat memilih dan mencoblos, sesudah itu kita diharapkan kembali bersama-sama (Kompas.com, 29/04/2023).

Menjelang pelaksanaan Pilpres 2024, jika dicermati dengan saksama maka boleh jadi Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang paling gencar dan masif melakukan manuver “zig-zag” ke kanan, ke kiri, bahkan menyundul ke atas dan ke bawah.

Usai memotori pendirian Koalisi Indonesia Bersatu dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar juga “genit” bermain mata dengan kubu yang selama ini “berseberangan” dengan koalisi pemerintahan Jokowi, yakni Demokrat dan PKS.

Bahkan seperti ingin “memanjangkan” napas politiknya, Golkar juga terlibat aktif dalam gagasan membangun koalisi besar bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya telah terlebih dahulu mendeklarasikan Koalisi Indonesia Raya.

Upaya Golkar bergerak ke sana kemari tidak terlepas dengan target yang dipasang tinggi partai berlambang beringin itu untuk menyodorkan nama Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (Capres).

Di KIB, hingga pascadukungan pencapresan Ganjar Pranowo oleh PPP, Golkar masih “keukeuh” memasang tinggi nama Airlangga Hartarto sebagai Capres, sementara PAN dan PPP tidak menanggapi permintaan tersebut.

Di koalisi besar pun, Prabowo masih ragu menempatkan Airlangga sebagai Cawapres mengingat Gerindra terlanjur berkomitmen dengan PKB dalam menempatkan nama Muhaimin Iskandar sebagai Cawapresnya.

Halaman:
Komentar
jika mau lbh bagus dan tdk spt skrg ini yg carut marut mnurut saya, presiden jokowi keluarkan dekrit untuk kembali ke uud'45 yg asli dan laksanakan scara murni dan konsekwen...insha allah kita akan mnjadi negara besar dan maju
Baca tentang


Terkini Lainnya
Cerita Pegawai Perusahaan BUMN Disebut Bodoh oleh Atasan karena Susun Daftar Risiko Tinggi
Cerita Pegawai Perusahaan BUMN Disebut Bodoh oleh Atasan karena Susun Daftar Risiko Tinggi
Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil di Kemenkes
Nasional
Riza Chalid Disebut Terbang dari Soetta ke Malaysia Februari 2025, Masuk Singapura Agustus 2024
Riza Chalid Disebut Terbang dari Soetta ke Malaysia Februari 2025, Masuk Singapura Agustus 2024
Nasional
KPK Sita 13 Kendaraan dan 26 Tanah dari Pegawai Kemenaker Tersangka Kasus Pemerasan TKA
KPK Sita 13 Kendaraan dan 26 Tanah dari Pegawai Kemenaker Tersangka Kasus Pemerasan TKA
Nasional
Ketua KPK: RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi
Ketua KPK: RUU KUHAP Berpotensi Kurangi Tugas dan Fungsi Pemberantasan Korupsi
Nasional
KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan DIM RUU KUHAP Pemerintah
Nasional
Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
Nasional
Cari Keberadaan Riza Chalid, Imigrasi Koordinasi dengan Otoritas Malaysia
Cari Keberadaan Riza Chalid, Imigrasi Koordinasi dengan Otoritas Malaysia
Nasional
Ketua KPU Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Kerja Penyelenggara
Ketua KPU Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Kerja Penyelenggara
Nasional
Dipanggil Jadi Saksi, Telkom Belum Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook
Dipanggil Jadi Saksi, Telkom Belum Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Chromebook
Nasional
Imigrasi Sebut Riza Chalid Pergi ke Malaysia, Berdasarkan Data Perlintasan Terakhir
Imigrasi Sebut Riza Chalid Pergi ke Malaysia, Berdasarkan Data Perlintasan Terakhir
Nasional
Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita
Kata Ketua KPU atas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Upaya Perbaikan Sistem Kita
Nasional
Jadi Tahanan Kota, Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Pendeteksi Lokasi
Jadi Tahanan Kota, Ibrahim Arief Dipasangi Gelang Pendeteksi Lokasi
Nasional
Menakar Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI, Bakal Jadi Dewan Pembina?
Menakar Peluang Jokowi Bergabung dengan PSI, Bakal Jadi Dewan Pembina?
Nasional
KPK: Uang Hasil Pemerasan Izin TKA Rp 53,7 Miliar, Baru Dikembalikan Rp 8,51 Miliar
KPK: Uang Hasil Pemerasan Izin TKA Rp 53,7 Miliar, Baru Dikembalikan Rp 8,51 Miliar
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau