Menteri Jadi Capres atau Caleg, Jokowi: Kalau Waktunya untuk Kampanye Kurang, Lebih Baik Cuti

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo menyarankan kepada menterinya yang hendak maju sebagai calon presiden (capres) dan calon anggota legislatif (caleg) mengajukan cuti bila butuh waktu untuk berkampanye.

"Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang, ya lebih baik cuti," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Kapuk Angke, Jakarta, Senin (15/5/2023).

Jokowi menuturkan, yang terpenting adalah pencalonan para menteri itu tidak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kinerja para menteri tidak boleh terganggu dengan aktivitas kampanye mereka sebagai capres dan caleg kelak.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN

Jokowi pun mengaku tidak akan segan-segan mencopot menterinya bila kinerja mereka terganggu akibat kampanye.

Tantangan Pasar Kerja Masa Depan Indonesia

Artikel Kompas.id

"Nanti akan ada evaluasi, dievaluasi. kalau memang dirasa itu menganggu, ganti, biar konsentrasi ke nyalegnya," ujar mantan wali kota Solo tersebut.

Dalam kesempatan ini, Jokowi pun sempat melontarkan candaan agar pertanyaan soal boleh atau tidaknya menteri berkampanye kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ada di sampingnya.

Untuk diketahui, Prabowo merupakan salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang masuk dalam bursa pencalonan presiden.

"Khusus (pertanyaan) yang ini tadi nanti tolong juga ditanyakan ke Pak Prabowo," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Terima Banyak Aduan soal Jalan Rusak, Istana Pastikan Segera Diperbaiki

Selain Prabowo, menteri lain yang masuk bursa capres dan cawapres antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Selain itu, terdapat sejumlah menteri Jokowi yang mendaftar sebagai caleg, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (PDI-P), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (PKB), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (PAN), Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (Nasdem), serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Nasdem).