Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Saksi di Sidang, Lukas Enembe Kerap Jawab Tak Tahu Saat Dicecar Jaksa

Kompas.com - 16/05/2023, 20:16 WIB
Irfan Kamil,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

3

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe kerap menjawab tidak tahu saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu terjadi ketika Lukas Enembe dihadirkan Jaksa KPK menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap yang menjerat Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Diketahui, Rijatono Lakka didakwa telah memberikan suap ke Lukas Enembe sebesar Rp 35.429.555.850 atau Rp 35,4 miliar.

"Pak kami langsung saja, ini di persidangan kemarin, (ada saksi) atas nama Fredrick Bane, saudara kenal dengan Fredrick Bane Pak?" tanya Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Lukas Enembe Bantah Penyuapnya Jadi Tim Sukses di Pilkada Papua 2018

Fredrick Bane merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua yang menjadi perantara transaksi antara Lukas Enembe dengan Rijatono Laka.

"Saya tidak kenal," kata Lukas Enembe.

"Tidak kenal, baik. Apakah saudara mengetahui, Pak Tono melalui Fredrick pernah mentransfer ke rekening saudara?" tanya Jaksa kemudian.

"Saya tidak tahu juga," jawab Lukas Enembe.

"Saudara tidak tahu?" kata Jaksa menegaskan.

"Tidak tahu," ujar Gubernur nonaktif Papua itu.

Atas jawaban tersebut, Jaksa kemudian menggali aset milik Lukas Enembe, seperti rumah dan beberapa usaha milik Gubernur nonaktif Papua itu.

Baca juga: Lukas Enembe Klaim Tak Punya Aset sampai Rp 200 Miliar

Dari beberapa aset yang ditanyakan Jaksa, Lukas Enembe hanya mengakui kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Santarosa dan di daerah Koya.

Sementara itu, aset seperti Butik yang ditanyakan Jaksa KPK dibantah oleh Lukas Enembe.

"Apakah saudara juga punya butik di Jalan Santarosa?" tanya Jaksa.

"Tidak tahu," kata Lukas Enembe.

Halaman Berikutnya
Halaman:
3
Komentar
pakai uya kuya


Terkini Lainnya
BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan
BGN Sebut MBG Jadi “Pasar Baru” Investasi Pangan dan Peternakan
Nasional
BGN Sebut Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Indonesia Masih Rendah
BGN Sebut Konsumsi Protein Hewani Masyarakat Indonesia Masih Rendah
Nasional
Jemaah Haji Jalan Kaki ke Mina, Anggota DPR: Kegagalan Perencanaan Operasional
Jemaah Haji Jalan Kaki ke Mina, Anggota DPR: Kegagalan Perencanaan Operasional
Nasional
Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
Lewat Penyesuaian Durasi, Timwas Haji DPR Optimistis Layanan Haji Indonesia Bisa Naik ke Grade B
Nasional
Gizi dari Makanan MBG Sudah Cukup, Mengapa Masih Perlu Susu?
Gizi dari Makanan MBG Sudah Cukup, Mengapa Masih Perlu Susu?
Nasional
Jokowi Tolak Jadi Ketum PPP, Andy Budiman: PSI adalah Rumah Jokowi
Jokowi Tolak Jadi Ketum PPP, Andy Budiman: PSI adalah Rumah Jokowi
Nasional
Prabowo Akan ke KTT G7, Pimpinan Komisi I Yakin RI Penyeimbang Kekuatan Dunia
Prabowo Akan ke KTT G7, Pimpinan Komisi I Yakin RI Penyeimbang Kekuatan Dunia
Nasional
Pertambangan di Raja Ampat, Pemerintah Didesak Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar
Pertambangan di Raja Ampat, Pemerintah Didesak Cabut Izin Perusahaan yang Melanggar
Nasional
Jokowi Lebih Pilih PSI, PPP: Bagus Secara Etika dan Moral Politik
Jokowi Lebih Pilih PSI, PPP: Bagus Secara Etika dan Moral Politik
Nasional
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan saat Pemda Dibolehkan Rapat di Hotel
Efisiensi Anggaran Dipertanyakan saat Pemda Dibolehkan Rapat di Hotel
Nasional
Trisakti Pancasila: Jalan Menuju Kekuatan Bangsa
Trisakti Pancasila: Jalan Menuju Kekuatan Bangsa
Nasional
BGN Ungkap Strategi Penuhi Kebutuhan Susu dalam Program MBG Tanpa Perbesar Impor
BGN Ungkap Strategi Penuhi Kebutuhan Susu dalam Program MBG Tanpa Perbesar Impor
Nasional
Kejagung Cekal Dirut Sritex Iwan Kurniawan, Ini Alasannya
Kejagung Cekal Dirut Sritex Iwan Kurniawan, Ini Alasannya
Nasional
Pemda Boleh Rapat di Hotel, Komisi II Minta Tetap Prioritaskan Kantor
Pemda Boleh Rapat di Hotel, Komisi II Minta Tetap Prioritaskan Kantor
Nasional
Soal Polemik Tambang Raja Ampat, Golkar Sebut Bahlil Korban Kelalaian Pihak Lain
Soal Polemik Tambang Raja Ampat, Golkar Sebut Bahlil Korban Kelalaian Pihak Lain
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau