Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Pembangunan Jalan Tak Berbayar di Era SBY 20 Kali Lebih Panjang Ketimbang Era Jokowi

Kompas.com - 20/05/2023, 19:38 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dua kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu dia sampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

Baca juga: Soal Sosok Cawapres pada Pemilu 2024, Anies: yang Punya Efek Kejut!

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat,"

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.

Baca juga: Singgung Negeri yang Hukumnya Bisa Ditekuk Untungkan Penguasa, Anies: Mudah-mudahan Tidak Ada di Negara Kita

Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

"Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang," sambung dia.

Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.

Baca juga: Anies: Kalau Adu Lari Pagi Saya Kalah, tetapi Adu Gagasan Kami Siap

Namun, kata Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.

"Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," pungkas dia.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!

Komentar
sayangnya, orang indo masih banyak yang dilempar data salahpun mereka percaya aja. jadi beliau mah bodo amat mau data salah juga, yg penting org awam udah denger pasti dipercaya.


Terkini Lainnya
Sidang PK Silfester Matutina Digelar 20 Agustus, Kejagung: Eksekusi Tetap Jalan
Sidang PK Silfester Matutina Digelar 20 Agustus, Kejagung: Eksekusi Tetap Jalan
Nasional
Anggota DPR Usul Sejarah dan Sastra Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Anggota DPR Usul Sejarah dan Sastra Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah
Nasional
Kemhan RI Jamin Keamanan Airdrop Bantuan Gaza: Tak Akan Ada Warga Ketiban
Kemhan RI Jamin Keamanan Airdrop Bantuan Gaza: Tak Akan Ada Warga Ketiban
Nasional
Perintah Prabowo Bereskan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur akibat Rumitnya Birokrasi
Perintah Prabowo Bereskan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur akibat Rumitnya Birokrasi
Nasional
Indonesia Kirim 800 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Bakal Diterjunkan dari Udara
Indonesia Kirim 800 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, Bakal Diterjunkan dari Udara
Nasional
10 Agen Travel Besar Diduga Terlibat Kasus Kuota Haji 2024
10 Agen Travel Besar Diduga Terlibat Kasus Kuota Haji 2024
Nasional
KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Aturan Kuota Haji 2024
KPK Libatkan Ahli Hukum Usut Aturan Kuota Haji 2024
Nasional
KPK Duga Ratusan Agen Travel Terlibat di Kasus Kuota Haji
KPK Duga Ratusan Agen Travel Terlibat di Kasus Kuota Haji
Nasional
Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Rumah di Wamena, Mendagri dan Menteri PKP Dialog dengan Masyarakat Setempat
Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Rumah di Wamena, Mendagri dan Menteri PKP Dialog dengan Masyarakat Setempat
Nasional
Pertamina Optimalkan Pemanfaatkan Media Digital untuk Edukasi dan Transparansi Energi
Pertamina Optimalkan Pemanfaatkan Media Digital untuk Edukasi dan Transparansi Energi
Nasional
Saat Hakim MK Lihat Paradoks Nasib Guru: Ceboki Murid, Pensiun Lebih Cepat
Saat Hakim MK Lihat Paradoks Nasib Guru: Ceboki Murid, Pensiun Lebih Cepat
Nasional
Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI
Kematian Prada Lucky dan Peringatan Keras Hapus Arogansi Senioritas di TNI
Nasional
Hari Ini, Prabowo Akan Kukuhkan Paskibraka HUT Ke-80 RI
Hari Ini, Prabowo Akan Kukuhkan Paskibraka HUT Ke-80 RI
Nasional
Kasus Bupati Kolaka Timur, KPK Dalami Aliran Uang ke Pejabat Kemenkes
Kasus Bupati Kolaka Timur, KPK Dalami Aliran Uang ke Pejabat Kemenkes
Nasional
Dugaan Peran Komandan Peleton di Kasus Kematian Prada Lucky
Dugaan Peran Komandan Peleton di Kasus Kematian Prada Lucky
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau