JK Sebut Mobil Listrik di Indonesia Hanya Pindahkan Emisi dari Knalpot ke Cerobong PLTU

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, kebijakan mobil listrik yang saat ini diterapkan pemerintah hanya memindahkan emisi.

Jika sebelumnya emisi dikeluarkan melalui knalpot mobil, dengan adanya mobil listrik, emisi itu dikeluarkan melalui cerobong asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil tersebut.

Saat ini, PLTU masih bergantung pada bahan bakar batu bara untuk menghasilkan listrik.

"Mobil listrik itu untuk mengurangi emisi kan, tapi tiap malam itu harus di-charge, jadi sangat tergantung kepada pembangkit," ucap JK saat ditemui di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

Baca juga: Poin-poin Kritik Anies untuk Pemerintahan Jokowi: Dari Subsidi Mobil Listrik hingga Pembangunan Jalan

"Kalau pembangkitnya tetap PLTU itu hanya pindah emisi dari knalpot mobil ke cerobong PLTU," sambung dia.

Menurutnya, kebijakan subsidi mobil listrik harus dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Namun, bukan berarti Indonesia tidak memiliki program pembangunan pembangkit listrik berkelanjutan. JK mengatakan program tersebut sudah diinisiasi 10 tahun lalu, tapi belum bisa terlaksana dengan baik.

"Jadi harus bersamaan, membikin sebenarnya kita punya program itu (pembangkit listrik), tapi sampai sekarang juga kemajuannya lambat," kata dia.

Baca juga: Anies Sudah Disodorkan 5 Nama Cawapres, 3 di Antaranya AHY, Aher, dan Khofifah

Masalah ini disebut bisa diselesaikan jika Indonesia percaya diri membuat pembangkit listrik yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Indonesia, kata dia, pernah membuktikannya dengan membangun PLTA Poso yang menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia timur.

PLTA ini dioperasikan oleh PT Poso Energy, anak usaha Kalla Group dan pembangunannya digarap oleh PT Bukaka Teknik Utama, sebagai kontraktor utama.

"10 tahun lalu sudah bikin pembangkit PLTA, bisa dibikin (dengan tenaga kerja) dalam negeri," sambung JK.