Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Meningkatnya Ketergantungan Publik atas Capres Pilihan Jokowi

Kompas.com - 25/05/2023, 11:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan publik dalam memilih sosok bakal calon presiden (capres) sesuai preferensi Presiden Joko Widodo.

Preferensi dukungan Jokowi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan publik dalam menentukan capres pilihannya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 memperlihatkan terdapat 16 persen responden yang akan memilih capres sebagaimana yang disarankan Jokowi.

Dalam survei yang sama, terdapat 31 persen responden yang menyatakan tidak akan memilih dan 53 persen responden yang masih akan mempertimbangkannya.

Di sisi lain, hasil survei ini juga menunjukkan adanya peningkatan ketergantungan publik terhadap sosok capres sesuai yang disarankan Jokowi dibanding hasil survei pada tiga periode sebelumnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Faktor Jokowi Tertinggi di PDI-P, Nasdem Terendah

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Pada periode Juni 2022, Oktober 2022, dan Januari 2023, pilihan publik sesuai saran Jokowi mencapai 15 persen.

Sedangkan yang masih mempertimbangkan jumlahnya fluktuatif. Mulai dari 54 persen pada Januari 2022, 55 persen pada Oktober 2022, dan 55 persen di Januari 2023.

Dikutip dari Kompas.id, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menyebut keberadaan 16 persen responden yang memilih capres sesuai pilihan Jokowi sebagai hal yang luar biasa.

Terlebih, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya pada 2024 juga masih tinggi.

Hal inilah yang kemudian menjadikan dukungan Jokowi sebagai salah satu penentu hasil Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga telah berulang kali akan meneruskan program Jokowi jika memenangkan Pilpres 2024.

Dalam konteks tersebut, wajar jika partai politik dan bakal capres berharap didukung Jokowi pada Pilpres 2024.

"Siapa, sih, partai atau capres yang tidak mau mendapatkan 'warisan' dari Pak Jokowi itu," kata Andre, dikutip dari Kompas.id, Kamis (25/5/2023).

Dalam survei pada periode yang sama pada pertanyaan terbuka, sebanyak 24,5 persen responden menyatakan memilih Prabowo.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Unggul di Kalangan Pemilih Laki-laki

Hasil ini juga menunjukkan adanya peningkatan 6 persen dukungan publik terhadap Prabowo dibanding Januari 2023 yang mencapai 18,1 persen.

Halaman:
Komentar
pokoknya pilih pribumi asli indonesiaaaa
Baca tentang


Terkini Lainnya
Kejagung: Riza Chalid Sudah Masuk Daftar Cekal
Kejagung: Riza Chalid Sudah Masuk Daftar Cekal
Nasional
Komisi III DPR Sebut Penyadapan Tidak Diatur di KUHAP Baru, tapi UU Khusus
Komisi III DPR Sebut Penyadapan Tidak Diatur di KUHAP Baru, tapi UU Khusus
Nasional
Respons Kejagung soal Impunitas Advokat Masuk RUU KUHAP
Respons Kejagung soal Impunitas Advokat Masuk RUU KUHAP
Nasional
Ketika Dokter Tifa Pilih Diam Dicecar 68 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi...
Ketika Dokter Tifa Pilih Diam Dicecar 68 Pertanyaan soal Ijazah Jokowi...
Nasional
Akrab dengan Titiek Soeharto, Gibran Disebut Mau Sampaikan Pesan Ini ke Prabowo
Akrab dengan Titiek Soeharto, Gibran Disebut Mau Sampaikan Pesan Ini ke Prabowo
Nasional
Pansel Ombudsman: 700 Orang Sudah Buat Akun, yang 'Upload' 5 Orang
Pansel Ombudsman: 700 Orang Sudah Buat Akun, yang "Upload" 5 Orang
Nasional
Komisi III DPR Jamin RUU KUHAP Tidak Bikin Polisi 'Powerful'
Komisi III DPR Jamin RUU KUHAP Tidak Bikin Polisi "Powerful"
Nasional
Pengembangan AI di Singapura Lebih Maju, Kemkomdigi: Memang Sudah Bangun Lama Sistemnya
Pengembangan AI di Singapura Lebih Maju, Kemkomdigi: Memang Sudah Bangun Lama Sistemnya
Nasional
RUU Masyarakat Hukum Adat Akan Jadi Prioritas PKB di Parlemen
RUU Masyarakat Hukum Adat Akan Jadi Prioritas PKB di Parlemen
Nasional
Usai Dengarkan Replik Jaksa, Tom Lembong: Kasih Waktu untuk Mencerna Semua Ini
Usai Dengarkan Replik Jaksa, Tom Lembong: Kasih Waktu untuk Mencerna Semua Ini
Nasional
Isu Pungutan Komunitas Bermain di GBK, Mensesneg: Enggak Ada Itu
Isu Pungutan Komunitas Bermain di GBK, Mensesneg: Enggak Ada Itu
Nasional
Komisi VIII DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenag TA 2026 Rp 36,7 Triliun
Komisi VIII DPR Setujui Penambahan Anggaran Kemenag TA 2026 Rp 36,7 Triliun
Nasional
Kemkomdigi Ingatkan Risiko Tinggi Penggunaan AI di Sektor Kesehatan, Tak Boleh Gantikan Dokter
Kemkomdigi Ingatkan Risiko Tinggi Penggunaan AI di Sektor Kesehatan, Tak Boleh Gantikan Dokter
Nasional
Kejagung Gandeng Imigrasi untuk Buru Riza Chalid
Kejagung Gandeng Imigrasi untuk Buru Riza Chalid
Nasional
30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau