Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Isu MK Kembalikan Sistem Proporsional Tertutup, SBY: Ingat, Bisa “Chaos” Politik

Kompas.com - 29/05/2023, 05:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

Sumber Kompas TV

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan lagi sistem proporsional tertutup jelang Pemilu 2024. Menurut SBY, putusan itu bakal mengacaukan situasi.

Sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya memilih logo partai, bukan nama bakal caleg seperti yang saat ini berlaku.

SBY berpendapat, perubahan sistem yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan menjadi isu yang besar dalam dunia politik di Indonesia.

Presiden RI ke-6 itu mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK.

Baca juga: Apakah Yusril PBB Diutus PDI-P untuk Lobi Partai Lain Dukung Sistem Proporsional Tertutup?

“Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai,” tulis SBY di Twitter, Minggu.

“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik,” sambungnya.

SBY juga mempertanyakan terkait apakah sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku bertentangan dengan konstitusi. Tak hanya itu, SBY juga menegaskan wewenang MK yang bukan menentukan sistem mana yang paling tepat untuk Indonesia.

Menurutnya, apabila MK tidak memiliki alasan yang kuat terkait perubahan sistem pemilu dijalankan, maka publik akan sulit menerimanya. Dia juga mengatakan bahwa mayoritas partai politik akan menolak perubahan sistem tersebut.

Baca juga: Tikung DPR di Sidang MK, PDI-P Minta Mahkamah Kabulkan Permohonan Sistem Proporsional Tertutup

“Saya yakin, dlm menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka. Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini,” tegasnya.

Untuk itu, SBY berpendapat agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem dapat dilakukan setelah Pemilu 2024 digelar.

Isu ini pertama kali disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Denny Indrayana, melalui akun Twitternya, Minggu (28/5/2023). Dia menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perubahan sistem pemilu tersebut.

Baca juga: Puskapol UI: Sistem Proporsional Tertutup Hanya Pindahkan Politik Uang

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny di Twitter, Minggu.

Sebelumnya, delapan partai di parlemen menolak dikembalikannya lagi sistem proporsional tertutup. Kedelapan partai di DPR itu yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PPP, dan PAN. 

Hanya satu partai yang mendukung wacana itu yakni PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
turun gunung lagi? hati hati turunnya jangan terpeleset supaya sehat bisa nanti menyaksikan pelantikan presiden terpilih yang bisa melanjutkan pembangunan merata diseluruh indonesia yang bukan anti tesis presiden jokowi jangan sampai ada yang mangkrak.


Terkini Lainnya
Wamen: Sekolah Swasta Masih Boleh Tarik Biaya Asal Transparan dan Proporsional
Wamen: Sekolah Swasta Masih Boleh Tarik Biaya Asal Transparan dan Proporsional
Nasional
Saeful Bahri Minta Uang Operasional PAW ke Harun Masiku, Hasto: Saya Tegur Keras
Saeful Bahri Minta Uang Operasional PAW ke Harun Masiku, Hasto: Saya Tegur Keras
Nasional
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Krisis, Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Krisis, Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel
Nasional
Wamendikdasmen Sebut Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas meski Sekolah Digratiskan
Wamendikdasmen Sebut Kualitas Pendidikan Jadi Prioritas meski Sekolah Digratiskan
Nasional
Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
Prihatin Lihat Asrama Putri IPDN, Para Kepala Daerah Kompak Ingin Bantu Renovasi
Nasional
Bertemu Luhut, Mensos Bahas Rencana Digitalisasi Penyaluran Bansos
Bertemu Luhut, Mensos Bahas Rencana Digitalisasi Penyaluran Bansos
Nasional
Jubir Anies dan Said Didu Hadiri Sidang Tom Lembong
Jubir Anies dan Said Didu Hadiri Sidang Tom Lembong
Nasional
DPR Bakal Evaluasi Pemerintah soal Evakuasi WN Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani
DPR Bakal Evaluasi Pemerintah soal Evakuasi WN Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani
Nasional
Hasto Ngaku Tak Tahu Soal Tiga Misi Loloskan Harun Masiku ke DPR
Hasto Ngaku Tak Tahu Soal Tiga Misi Loloskan Harun Masiku ke DPR
Nasional
MA: Pemerintah Terburu-buru Buat Kebijakan Ekspor Pasir Laut
MA: Pemerintah Terburu-buru Buat Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Nasional
Cerita Hasto Bertemu Harun Masiku: Bukan Kader, Mau Daftar Caleg
Cerita Hasto Bertemu Harun Masiku: Bukan Kader, Mau Daftar Caleg
Nasional
Jawab Chat 'Ok Sip' ke Saeful Bahri, Hasto Ngaku Tak Tahu Isi Pertemuan dengan Harun Masiku
Jawab Chat "Ok Sip" ke Saeful Bahri, Hasto Ngaku Tak Tahu Isi Pertemuan dengan Harun Masiku
Nasional
DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai
DPR Terima DIM Revisi KUHAP dari Pemerintah, Pembahasan Segera Dimulai
Nasional
MA Putuskan Pemerintah Dilarang Ekspor Pasir Laut
MA Putuskan Pemerintah Dilarang Ekspor Pasir Laut
Nasional
Kompolnas Soroti Policetube Humas Polri: Cukup Pakai yang Sudah Ada
Kompolnas Soroti Policetube Humas Polri: Cukup Pakai yang Sudah Ada
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sudah Evakuasi Situs Nuklir Fordo, Iran: Tidak Ada Kejadian yang Mengejutkan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau