Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cawe-cawe Jokowi Dinilai Tak Diperlukan sebab Rakyat Berdaulat Menentukan Pilihan

Kompas.com - 31/05/2023, 18:47 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai seharusnya tidak cawe-cawe dalam urusan politik menjelang akhir masa jabatannya, dan sepatutnya membiarkan terjadi persaingan sehat di antara partai politik dan para kandidat bakal calon presiden (capres) yang akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto menilai cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 dikhawatirkan terlalu jauh dan bisa mencederai proses demokrasi.

"Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto kepada awak media, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (31/5/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Jokowi Juga Cawe-cawe ke MK untuk Urusan Sistem Pemilu

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga berharap Jokowi bersikap adil dan tidak menutup kesempatan kepada kelompok atau kandidat bakal capres tertentu untuk bersaing dalam Pemilu atau Pilpres.

Saat ini PKS adalah salah satu partai politik yang berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ketiganya sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Menurut Mulyanto, Presiden Jokowi seharusnya memahami setiap periode pemerintahan memiliki jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, kata dia, Jokowi harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan dewasa dan tidak ikut campur.

"Bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya," ujar Mulyanto.

Baca juga: Istana Sebut Cawe-cawe Jokowi Bukan Berarti Beri Dukungan ke Capres Tertentu


Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

Ia menilai, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden Ketujuh RI itu menilai, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (29/5/2023).

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
kan tdk ada paksaan tuk milih. kenapa lu yg pada gaduh jkw mau cawe2 ? gua mah biar saja gua pilih apa yg gua mau gak ada yg bs maksa .
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Babak Baru, Polisi Temukan Unsur Pidan
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Prov

Cek Status NIK KTP untuk Bansos 2025, Apakah Nama Kamu Masih Terdaftar?
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Regional

Lagunya Dipakai Bocah Pacu Jalur, Penyanyi AS Melly Mike Terbang ke Riau Tanpa Bayaran
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tren

Hujan Lebat dan Angin Kencang Diprediksi Terjadi 11–17 Juli 2025, Berikut Wilayah yang Terdampak
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

KPK Bawa-bawa Nama Jokowi soal Dugaan Korupsi Kuota Haji di Era Menag Yaqut
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Hype

Kimberly Ryder dan Edward Akbar Berdamai, Tunjukkan Mobil dan Cabut Laporan
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Selebgram AP Ditahan di Myanmar, Menhan: Kita Tak Bisa Operasi Militer Selain Perang
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tren

Beli Token Listrik Rp 100.000 Sekarang Bisa Dapat Berapa kWh?
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Bola

Daftar 10 Pebalap Lolos Langsung ke Q2 MotoGP Jerman 2025, Ada Marquez
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Bola

Timnas Indonesia Resmi di Pot 3 Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

Tren

Jual Cangkang Telur, Warganet Hasilkan Rp 3,6 Juta per Bulan di Tengah Ekonomi Lesu
api-2 . MOST-POPULAR
Konten disembunyikan.
Muat ulang halaman untuk perbarui rekomendasi.

News

Menjelang Tahun Ajaran Baru, Penjualan Seragam di Pasar Kramat Jati Lesu
api-2 . LATEST


Terkini Lainnya
DKPP Pecat 22 Penyelenggara Pemilu Sepanjang Tahun 2025
DKPP Pecat 22 Penyelenggara Pemilu Sepanjang Tahun 2025
Nasional
Lettu Yudi Agung Prasetyo, Dantim Wingsuit Kopasgat yang Terbang Bawa Brevet Kehormatan Prabowo
Lettu Yudi Agung Prasetyo, Dantim Wingsuit Kopasgat yang Terbang Bawa Brevet Kehormatan Prabowo
Nasional
KPK Sebut Ada Beberapa Pasal di RUU KUHAP yang Tak Sinkron dengan UU KPK
KPK Sebut Ada Beberapa Pasal di RUU KUHAP yang Tak Sinkron dengan UU KPK
Nasional
Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
Ini 30 Nama Wamen Jabat Komisaris BUMN, yang Disebut Tak Langgar UU
Nasional
BPA Kejaksaan Lelang 59 Tanah Benny Tjokro
BPA Kejaksaan Lelang 59 Tanah Benny Tjokro
Nasional
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Babak Baru, Polisi Temukan Unsur Pidana
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Masuk Babak Baru, Polisi Temukan Unsur Pidana
Nasional
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda
Nasional
DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga
DEB Pertamina di Besakih Bali, Lestarikan Hutan dan Sejahterakan Warga
Nasional
Imigrasi Cekal Riza Chalid ke Luar Negeri, Usai Ditetapkan Tersangka Kejagung
Imigrasi Cekal Riza Chalid ke Luar Negeri, Usai Ditetapkan Tersangka Kejagung
Nasional
Hari Kedua PGTC 2025, Pertamina Ajak Generasi Muda Memulai Bisnis lewat Pertamuda
Hari Kedua PGTC 2025, Pertamina Ajak Generasi Muda Memulai Bisnis lewat Pertamuda
Nasional
Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto
Gibran Dinilai Mantapkan Hubungan Politiknya dengan Kubu Prabowo Lewat Titiek Soeharto
Nasional
Johanis Tanak Harap Larangan Tahanan Korupsi Pakai Masker Diatur di RUU KUHAP
Johanis Tanak Harap Larangan Tahanan Korupsi Pakai Masker Diatur di RUU KUHAP
Nasional
Kepulangan Haji 2025 Berakhir, 446 Jemaah Haji Wafat di Tanah Suci
Kepulangan Haji 2025 Berakhir, 446 Jemaah Haji Wafat di Tanah Suci
Nasional
MPR Tunggu Respons DPR soal Putusan MK yang Memisahkan Pemilu
MPR Tunggu Respons DPR soal Putusan MK yang Memisahkan Pemilu
Nasional
Istana Pastikan Proyek Baterai Listrik Berlanjut, Meski Dirut IBC Jadi Tersangka
Istana Pastikan Proyek Baterai Listrik Berlanjut, Meski Dirut IBC Jadi Tersangka
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kenapa Trump Khawatir dengan BRICS? Ini Kata Ekonom
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau