Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Lahirnya Pancasila, Dasar Negara yang Digagas Soekarno

Kompas.com - 01/06/2023, 07:54 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah telah menetapkan setiap 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Penetapan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang diteken Presiden Joko Widodo.

Peringatan ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui asal-usul terbentuknya ideologi Pancasila yang dianut Indonesia.

Lantas, seperti apa sejarah kelahiran Pancasila? Berikut ulasannya:

Gagasan Soekarno

Gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka itu tertuang dalam pidato Presiden Soekarno yang awalnya tidak memiliki judul.

Sampai akhirnya mendapat sebutan "Lahirnya Pancasila" dari mantan ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat.

Usai menyampaikan pidatonya, isi gagasan Soekarno pun diterima oleh para anggota BPUPKI pada 1 Juni 1945.

Akhirnya, Pancasila dinyatakan sah dan resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Agustus 1945.

Kata Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sansekerta, Panca berarti lima dan Sila yang berarti dasar atau asas.

Peringatan perdana

Soekarno meminta diadakannya acara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964 yang bertepatan hari ulang tahun ke-19 Pancasila.

Saat itu, Soekarno menuntut diadakannya acara tersebut karena beberapa orang dinilai mulai menyelewengkan Pancasila.

Baca juga: Meninjau Ulang Ekonomi Pancasila

Kemudian Hari Lahir Pancasila pada tahun itu diperingati untuk pertama kalinya dengan upacara kenegaraan di Istana Merdeka dengan slogan Pancasila Sepanjang Masa.

Pada acara tersebut, Soekarno menguraikan kembali rumusan Pancasila berikut dengan kelima silanya. Terakhir kali Soekarno memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1966.

Dilarang Soeharto

Saat Soeharto berkuasa, Hari Lahir Pancasila sempat dilarang diperingati.

Memang, Soeharto sempat memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1967 dan 1968.

Akan tetapi, Soeharto melalui Komando Operasi Pemulihan dan Ketertiban (Kopkamtib) melarang peringatan Hari Lahir Pancasila mulai tahun 1970 sebagai upaya penghapusan warisan Soekarno.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Inspektur Upacara Hari Lahir Pancasila di Monas Besok

Kemudian pada 1 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Keppres Nomor 24 Tahun 2016 untuk kembali menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.

Sejak itu, mulai pada 2017, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional atau tanggal merah untuk memperingati Hari Lahir Pancasila.

(Penulis Aditya Priyatna Darmawan | Editor Rizal Setyo Nugroho)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
aka. koalisi kemunduran ke zama primitif di padang pasir, vs. koalisi kemajuan menuju indonesia negara unggul 2045., membalas komentar yo rosyidi : koalisi perubahan kebijakan (ormas radikal, oligarki, khilafah) vs koalisi percepatan pembangunan ( ikn, nkri, pancasila )


Terkini Lainnya
Usulan Saksi Dapat Dicekal dalam RUU KUHAP Ditolak, Habiburokhman: Sebentar Dulu Bos!
Usulan Saksi Dapat Dicekal dalam RUU KUHAP Ditolak, Habiburokhman: Sebentar Dulu Bos!
Nasional
TNI Rekrut Total 34.520 Prajurit Buat Ketahanan Pangan
TNI Rekrut Total 34.520 Prajurit Buat Ketahanan Pangan
Nasional
Kurikulum Sekolah Rakyat Dirancang Khusus untuk Cegah Bullying, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi
Kurikulum Sekolah Rakyat Dirancang Khusus untuk Cegah Bullying, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi
Nasional
Kemenag Sebut Pelaksanaan MBG di Madrasah Masih Terbatas
Kemenag Sebut Pelaksanaan MBG di Madrasah Masih Terbatas
Nasional
KPK Akui Selidiki Izin Pengelolaan Tambang di Indonesia Timur, Usai Minta Keterangan Arifin Tasrif
KPK Akui Selidiki Izin Pengelolaan Tambang di Indonesia Timur, Usai Minta Keterangan Arifin Tasrif
Nasional
Tarif 32 Persen Trump Ancam Ekspor RI, Said Abdullah Usulkan 5 Solusi
Tarif 32 Persen Trump Ancam Ekspor RI, Said Abdullah Usulkan 5 Solusi
Nasional
Tom Lembong Sebut 8 Fraksi DPR Tak Setuju Pendekatan Jaksa di Kasus Impor Gula
Tom Lembong Sebut 8 Fraksi DPR Tak Setuju Pendekatan Jaksa di Kasus Impor Gula
Nasional
Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari
Siswa Sekolah Rakyat Akan Dibekali Kartu Akses, Bisa Lacak Lokasi dan Aktivitas Sehari-hari
Nasional
Prabowo Temui Presiden Brasil, Disambut Parade Pasukan Berkuda
Prabowo Temui Presiden Brasil, Disambut Parade Pasukan Berkuda
Nasional
Baca Pledoi, Tom Lembong: Saya Bukan Malaikat, Saya Bukan Pahlawan
Baca Pledoi, Tom Lembong: Saya Bukan Malaikat, Saya Bukan Pahlawan
Nasional
Hapus Larangan Umumkan Tersangka ke Publik di RUU KUHAP, DPR: Terlalu Berlebihan
Hapus Larangan Umumkan Tersangka ke Publik di RUU KUHAP, DPR: Terlalu Berlebihan
Nasional
Baca Pledoi, Tom Lembong Sebut AI Nyatakan Dirinya Tak Bersalah
Baca Pledoi, Tom Lembong Sebut AI Nyatakan Dirinya Tak Bersalah
Nasional
Kompolnas Ikut Pantau Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Gali soal SOP hingga Beda Huruf
Kompolnas Ikut Pantau Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi, Gali soal SOP hingga Beda Huruf
Nasional
Berminggu-minggu Siapkan, Tom Lembong Baru Tahu Pleidoi Perlu Judul di Hari H
Berminggu-minggu Siapkan, Tom Lembong Baru Tahu Pleidoi Perlu Judul di Hari H
Nasional
Tom Lembong: Kejagung dengan Seenaknya 'Menggeser Gawang'
Tom Lembong: Kejagung dengan Seenaknya "Menggeser Gawang"
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau