Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OSO: Presiden Harus Cawe-cawe, Tak Bisa Tinggalkan Sisa Perjuangan Begitu Saja

Kompas.com - 01/06/2023, 18:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan setuju jika Presiden Joko Widodo cawe-cawe atau turut campur untuk urusan bangsa.

Menurut pria yang akrab disapa OSO ini, cawe-cawe perlu karena Jokowi tak bisa meninggalkan begitu saja hasil kinerja yang selama ini sudah dinikmati masyarakat.

"Kalau (menurut) saya, presiden harus cawe-cawe. Karena presiden enggak bisa dong tinggalkan begitu saja sisa perjuangan yang telah dinikmati oleh rakyat (di) daerah," ujar OSO usai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan selatan Monas, Jakarta, Kamis (6/1/2023).

Baca juga: Hati-hati Pak Jokowi, Sikap Cawe-cawe Bisa Diikuti Ratusan Kepala Daerah

OSO lantas menjelaskan mengenai batasan ideal cawe-cawe yang dilakukan presiden.

Menurut dia, cawe-cawe dilakukan dalam konteks mengingatkan semua pihak agar pekerjaan yang sudah dijalankan terus berada pada jalurnya (on the track).

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

"Itu yang harus diteruskan. Kedua, yang kurang harus diperbaiki oleh yang baru," ujar OSO.

"Jangan semuanya mau dianggap enggak ada gitu. Banyak orang asal cuap-cuap saja tapi isinya enggak ada. Cuma politik doang. Politik-politik murah lagi. Haduh kasihan deh lu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengakui bahwa dia cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

Baca juga: Kritik Jokowi, Puskapol UI: Dalih Cawe-cawe Pilpres untuk Bangsa dan Negara Alasan Klise

Ia menilai, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden Ketujuh RI itu menilai, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," kata dia di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin.

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya
Menag Sebut Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Jadi Rp 2 Juta Per Bulan
Menag Sebut Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Jadi Rp 2 Juta Per Bulan
Nasional
Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca 24 Jam Non-stop di Jabodetabek
Potensi Cuaca Ekstrem, BMKG-BNPB Modifikasi Cuaca 24 Jam Non-stop di Jabodetabek
Nasional
Kapolri: Buruh Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Kapolri: Buruh Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Nasional
BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
BNPB Tabur 16 Ton Bahan Semai ke Angkasa Cegah Hujan Deras Jabodetabek
Nasional
Tekan Risiko Hujan Jabodetabek, BMKG dan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Tekan Risiko Hujan Jabodetabek, BMKG dan BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca
Nasional
PPATK Sebut Ratusan NIK Penerima Bansos Terkait Korupsi dan Pendanaan Terorisme
PPATK Sebut Ratusan NIK Penerima Bansos Terkait Korupsi dan Pendanaan Terorisme
Nasional
Kapolri Perintahkan Anggotanya Ungkap Kematian Diplomat ADP: Ditunggu Publik
Kapolri Perintahkan Anggotanya Ungkap Kematian Diplomat ADP: Ditunggu Publik
Nasional
Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Wujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas
Puncak HKG Ke-53, Tri Tito Karnavian Ajak Kader PKK Wujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas
Nasional
Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
Said Iqbal Puji Kapolri Jenderal Sigit: Dia Malaikatku
Nasional
Saat Kejagung Sebut Riza Chalid Tak Berada di Indonesia, Keberadaannya Dimonitor Sejak...
Saat Kejagung Sebut Riza Chalid Tak Berada di Indonesia, Keberadaannya Dimonitor Sejak...
Nasional
Kapolri Pastikan Penyelidikan Kematian Diplomat RI ADP Dilakukan Mendalam
Kapolri Pastikan Penyelidikan Kematian Diplomat RI ADP Dilakukan Mendalam
Nasional
Babak Baru Kasus Pertamina, Ini Peran 18 Tersangka Rugikan Negara Rp 285 T
Babak Baru Kasus Pertamina, Ini Peran 18 Tersangka Rugikan Negara Rp 285 T
Nasional
Darurat! Pantai di Kalbar Ini Tergerus Abrasi sampai 8 Meter Tiap Tahun
Darurat! Pantai di Kalbar Ini Tergerus Abrasi sampai 8 Meter Tiap Tahun
Nasional
Kapolri soal Polisi Nunukan Berkasus Narkoba: Pecat-Pidana Bila Terbukti
Kapolri soal Polisi Nunukan Berkasus Narkoba: Pecat-Pidana Bila Terbukti
Nasional
Zarof Ricar Tersangka Lagi, Tumpukan Uang Rp 920 M Kuak Kasus Baru
Zarof Ricar Tersangka Lagi, Tumpukan Uang Rp 920 M Kuak Kasus Baru
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau