Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Cawe-cawe Pilpres, Eks Ketua MK: Ini Pasti Banyak Masalah

Kompas.com - 04/06/2023, 15:24 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam dinamika politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 dinilai bisa memicu permasalahan di kemudian hari.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique, dinamika politik memang tak bisa dihindari menjelang Pemilu 2024.

Akan tetapi, lanjut Jimly, sikap Presiden Jokowi yang menyatakan tidak akan netral dan ikut cawe-cawe menjelang Pilpres 2024 dikhawatirkan mengganggu proses demokrasi Indonesia yang dianggap masih jauh dari standar dunia.

"Konteks kualitas dari praktik demokrasi masih jauh dari standar dunia, jadi dinamika seperti ini apalagi menjelang pemilu 2024, karena serentak, ini pasti banyak masalah," kata Jimly dalam Program Rosi di Kompas TV, seperti dikutip pada Minggu (4/6/2023).

Baca juga: Hasto: Presiden Cawe-cawe Demi Menjaga Loncatan Kemajuan

"Terlebih ini berakhirnya periode 10 tahun kepemimpinan Jokowi, jadi tidak bisa dihindarkan, termasuk soal cawe-cawe ini, dinamikanya keras," sambung Jimly.

Jimly juga menyampaikan, apa yang dilakukan Presiden Jokowi memang tidak melanggar undang-undang. Namun, kata dia, jika dilihat dari sisi etika bernegara maka hal itu dianggap bisa memicu permasalahan.

"Jadi bisa secara hukum tidak bermasalah, tapi dari segi kepantasan, etika ada problem serius," ucap Jimly.

Baca juga: Jokowi Ingin Cawe-cawe, Amien Rais: Hentikan Manuver Ugal-ugalan Anda


Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

Ia menilai, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden Ketujuh RI itu menilai, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

Baca juga: Aparat dan Birokrat Diminta Jangan Ikut-ikutan Jokowi Cawe-cawe Pemilu 2024!

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (29/5/2023).

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
apa itu demokrasi standard dunia? rakyat tidak selalu butuh standar dunia.
Baca tentang


Terkini Lainnya
Pertamina Youth Program 2025, Upaya Bekali Mahasiswa dengan Pemahaman Mendalam Sektor Energi
Pertamina Youth Program 2025, Upaya Bekali Mahasiswa dengan Pemahaman Mendalam Sektor Energi
Nasional
Bakamla Janji Insiden Nelayan RI Diterpa Ombak Kapal Coast Guard Singapura Tak Terulang
Bakamla Janji Insiden Nelayan RI Diterpa Ombak Kapal Coast Guard Singapura Tak Terulang
Nasional
Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Puan Sebut Pimpinan DPR Tengah Kaji Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Nasional
Puan Ingatkan Sekolah Rakyat Jangan Jadi Eksklusif dan Pesaing Sekolah Eksisting
Puan Ingatkan Sekolah Rakyat Jangan Jadi Eksklusif dan Pesaing Sekolah Eksisting
Nasional
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Pengacara Dahlan Iskan: Perundingan Sedang Diupayakan, Jawa Pos Malah Lapor Polisi
Nasional
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Puan soal Pertemuan Internal PDI-P Bahas Putusan MK: Baru Diskusi, Belum Ada Keputusan
Nasional
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Kejagung Jemput Paksa Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Nasional
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Puan Bakal Diskusi dengan Pimpinan DPR soal Pendelegasian Pembahasan RUU Pemilu
Nasional
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Puan Harap Sekolah Rakyat Tak Jadi Pesaing Sekolah Eksisting, tapi Pelengkap Sistem Pendidikan
Nasional
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Eks Stafsus Menaker Hanif Dhakiri Bungkam Usai Diperiksa KPK Terkait Pemerasan Izin TKA
Nasional
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Satgas Pangan Polri Sudah Periksa 22 Saksi Dugaan Beras Oplosan
Nasional
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
PSI Bakal Resmi Umumkan Logo Baru Saat Kongres di Solo
Nasional
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Pengacara Dahlan Tantang Jawa Pos Tunjukkan Bukti Pembayaran PT DNP ke Dahlan Iskan
Nasional
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Bansos Seumur Hidup untuk ODGJ dan Lansia, Legislator Tekankan Validasi Data
Nasional
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Soal Marak Beras Oplosan, Puan: DPR Tentu Akan Lakukan Pengawasan
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau