Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Surat Denny Indrayana untuk Megawati, Sekjen PDI-P: Tuduhan yang Berlebihan

Kompas.com - 05/06/2023, 05:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai pakar hukum tata negara Denny Indrayana berlebihan menuding masih adanya gerakan atau upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, Denny mengirimkan surat kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mengingatkan masih adanya gerakan-gerakan tersebut.

"Ya itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

Hasto mengungkit bahwa sistem pemilihan legislatif (pileg) pernah diubah dari tertutup menjadi terbuka pada Desember 2008.

Baca juga: Babak Baru Isu Bocornya Putusan MK soal Pemilu Tertutup: Denny Indrayana Dilaporkan, Bareskrim Turun Tangan

Dia yakin, perubahan sistem politik itu sudah diatur sedemikian rupa untuk meningkatkan perolehan suara Partai Demokrat yang dikatakannya mencapai 300 persen.

Perlu diketahui, Denny adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres kala itu, Boediono.

"Kalau beliau berkaca, harusnya Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen," ujar Hasto.

"Itu kalau ingin membangun demokrasi Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT (daftar pemilih tetap) itu tidak terjadi lagi," tambahnya.

Baca juga: Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

Lebih jauh, Hasto pun menantang Denny untuk membuktikan tuduhannya itu dengan menyambangi Pacitan, salah satu daerah perolehan suara terbesar Partai Demokrat.

"Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT nya memang dimanipulasi, sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," terang Hasto.

Dia menerangkan, Denny perlu berkunjung ke daerah-daerah itu jika ingin disebut sebagai sosok pemikir bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.

Di sisi lain, Hasto mengaku juga akan berkirim surat balasan ke Denny untuk menjelaskan argumentasinya.

Baca juga: Eks Hakim Sebut Denny Indrayana Bisa Kena “Blacklist” MK Imbas Pernyataan soal Putusan Pemilu Tertutup

"Nanti saya kirim surat ke Denny. Hasil research saya ketika saat itu di Australia, tahun 2010, untuk mencari jawaban mengapa ada satu partai yang naik hingga 300 persen," kata dia.

Terakhir, Hasto menegaskan bahwa Megawati selalu memperjuangkan politik kebenaran di mana pelaksanaan Pemilu tak boleh sedikitpun ditunda atau bahkan memperpanjang masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, sikap Megawati dalam menolak penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sudah sangat jelas.

Halaman:
Komentar
deny indrayana memancing di air keruh untuk cari simpati. penyair yang muncul dari melben australia suka sentil privasi orang. sarjana tatanegara yang pendapatnya tidak mendidik. hanya membingungkan ???
Baca tentang


Terkini Lainnya
393 Jemaah Haji Akan Tiba di Bandara Soetta Kamis Dini Hari
393 Jemaah Haji Akan Tiba di Bandara Soetta Kamis Dini Hari
Nasional
Momen Haru Saat Prabowo Minta Mahasiswa Palestina Nyanyikan Lagu Kebangsaan Negaranya
Momen Haru Saat Prabowo Minta Mahasiswa Palestina Nyanyikan Lagu Kebangsaan Negaranya
Nasional
Keakraban Kapolri dan Panglima TNI Duet Nyanyi 'Rumah Kita' Saat Gala Dinner Bareng Prabowo
Keakraban Kapolri dan Panglima TNI Duet Nyanyi "Rumah Kita" Saat Gala Dinner Bareng Prabowo
Nasional
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan di NTT
Komnas Perempuan Kecam Tindakan Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan di NTT
Nasional
Konflik Sudah Berlarut-larut, Kemendagri Dianggap Tepat Tetapkan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut
Konflik Sudah Berlarut-larut, Kemendagri Dianggap Tepat Tetapkan 4 Pulau Aceh Masuk ke Sumut
Nasional
Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak, Harus Selesai Sebelum 2026
Revisi UU Pemilu Dinilai Mendesak, Harus Selesai Sebelum 2026
Nasional
Mengapa KPK Datangi Kantor Kementerian PU?
Mengapa KPK Datangi Kantor Kementerian PU?
Nasional
Sambangi Kejagung, Komnas HAM Dorong 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Segera Disidangkan
Sambangi Kejagung, Komnas HAM Dorong 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Segera Disidangkan
Nasional
Mensos Pastikan Anggaran Bansos Tidak Akan Dialihkan untuk Sekolah Rakyat
Mensos Pastikan Anggaran Bansos Tidak Akan Dialihkan untuk Sekolah Rakyat
Nasional
Mengintip Sistem Tempur Buatan Lokal yang Perkuat Ranpur Asal Turki
Mengintip Sistem Tempur Buatan Lokal yang Perkuat Ranpur Asal Turki
Nasional
Aceh Belum Puas, Kemendagri Didorong Beri Ruang Dialog untuk Minimalisasi Polemik Peralihan 4 Pulau
Aceh Belum Puas, Kemendagri Didorong Beri Ruang Dialog untuk Minimalisasi Polemik Peralihan 4 Pulau
Nasional
Sekolah Rakyat Bakal Gandeng PT Telkom untuk Persiapkan Infrastruktur Digital
Sekolah Rakyat Bakal Gandeng PT Telkom untuk Persiapkan Infrastruktur Digital
Nasional
Polisi di NTT Lecehkan Korban Pemerkosaan, LBH Apik: Tak Pantas Berseragam Cokelat Lagi
Polisi di NTT Lecehkan Korban Pemerkosaan, LBH Apik: Tak Pantas Berseragam Cokelat Lagi
Nasional
Rekrutmen Murid Sekolah Rakyat Sudah Mencapai 85 Persen, Siap Belajar Bulan Depan
Rekrutmen Murid Sekolah Rakyat Sudah Mencapai 85 Persen, Siap Belajar Bulan Depan
Nasional
Kemendagri Siap Hadapi Gugatan Pemprov Aceh soal 4 Pulau yang Dialihkan ke Sumut
Kemendagri Siap Hadapi Gugatan Pemprov Aceh soal 4 Pulau yang Dialihkan ke Sumut
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau