Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Alasan Koalisi Perubahan yang Usung Anies Capres Rawan Goyah…

Kompas.com - 08/06/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi terbentuk sejak akhir Maret lalu.

Kongsi tersebut sepakat mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024.

Namun begitu, hingga kini belum ada nama yang disepakati sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.

Malahan, perihal cawapres berulang kali jadi persoalan di internal koalisi ini. Beberapa waktu lalu, Demokrat dan PKS bersikukuh mengajukan kader masing-masing sebagai calon RI-2.

Sementara, Nasdem tak menyambut usulan keduanya lantaran ingin Anies didampingi figur di luar kader ketiga partai.

Baca juga: Elektabilitas Anies Terus Turun hingga Buat Demokrat Gelisah, Benarkah?

Belakangan, Koalisi Perubahan tak sepakat soal waktu deklarasi cawapres. Demokrat lewat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partainya, Andi Arief, mengusulkan agar cawapres Anies diumumkan setidaknya Juni 2023.

Sebab, ia menduga, turunnya elektabilitas Anies sejak Juli 2022 menurut survei teranyar disebabkan karena cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia terbaru, elektabilitas Anies secara berturut-turut yakni 29,4 persen pada Juli 2022, lalu turun jadi 28,4 persen pada Oktober 2022, dan Januari 2023 kembali turun jadi 24,2 persen.

Besaran tersebut terus merosot pada Februari 2023 jadi 24 persen, lalu April 2023 jadi 22,2 persen, awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 menjadi 18,9 persen.??

Baca juga: Analisis LSI Denny JA: 4 Skenario Ini Bisa Buat Anies Gagal Dapat Tiket Capres

Dengan demikian, elektabilitas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terpaut jauh dari dua pesaingnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan elektabilitas 34,2 persen, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan wahid dengan angka elektoral 38 persen.

“Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," ucap Andi saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).

Terkait ini, Nasdem tak sejalan dengan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi cawapres untuk Anies tidak bisa dipatok waktu.

Dia mengatakan, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis belakangan ini.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamis lah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Elektabilitas Anies Turun Disebut Bukan Akibat Belum Deklarasi Bakal Cawapres

Satu suara dengan Nasdem, Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri menilai, turunnya elektabilitas Anies tidak ada kaitannya dengan deklarasi cawapres.

Halaman:
Komentar
koalisi perubahan di goyang habis habisan dr intenal maupun external. nasdem digoyang penangkapan kader, tetapi tarik ulurnya kuat, begitu juga demokrat yg dihadang keputusan pk. jadi strategi penghancur koalisi plant a b c d sudah bergerak, termasuk yg menggantung di mk


Terkini Lainnya
Fraksi Gerindra Klaim Sudah Tegur Bupati Pati, Suruh Minta Maaf dan Batalkan Kenaikan PBB
Fraksi Gerindra Klaim Sudah Tegur Bupati Pati, Suruh Minta Maaf dan Batalkan Kenaikan PBB
Nasional
Video Capaian Kinerja Prabowo Akan Diputar di Sidang Tahunan DPR/MPR 2025
Video Capaian Kinerja Prabowo Akan Diputar di Sidang Tahunan DPR/MPR 2025
Nasional
Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh
Istana Ungkap Respons Prabowo soal Bupati Pati Sudewo yang Bikin Kisruh
Nasional
Istana Ingatkan Pejabat Hati-hati Ambil Kebijakan Buntut Polemik Bupati Pati
Istana Ingatkan Pejabat Hati-hati Ambil Kebijakan Buntut Polemik Bupati Pati
Nasional
Gerindra Tunggu Putusan Hak Angket Bupati Pati yang Bergulir di DPRD
Gerindra Tunggu Putusan Hak Angket Bupati Pati yang Bergulir di DPRD
Nasional
Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
Istana Hormati Langkah DPRD Sepakati Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
Nasional
Tindak Lanjuti Perintah Presiden RI, Mendagri Dukung Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
Tindak Lanjuti Perintah Presiden RI, Mendagri Dukung Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
Nasional
Eks Dirjen Otonomi Daerah: Bupati Pati Bisa Dimakzulkan meski Dipilih Rakyat
Eks Dirjen Otonomi Daerah: Bupati Pati Bisa Dimakzulkan meski Dipilih Rakyat
Nasional
Soal Bupati Pati Sudewo, Istana Pastikan Terus Koordinasi Cari Jalan Keluar Terbaik
Soal Bupati Pati Sudewo, Istana Pastikan Terus Koordinasi Cari Jalan Keluar Terbaik
Nasional
Wapres Try Soetrisno, JK hingga Boediono Bakal Hadir Sidang Tahunan 15 Agustus
Wapres Try Soetrisno, JK hingga Boediono Bakal Hadir Sidang Tahunan 15 Agustus
Nasional
Usung Bupati Sudewo di Pilkada Pati 2024, PKB Setuju Pemakzulan?
Usung Bupati Sudewo di Pilkada Pati 2024, PKB Setuju Pemakzulan?
Nasional
MPR: SBY Bakal Hadir Sidang Tahunan, Jokowi-Megawati Dalam Konfirmasi
MPR: SBY Bakal Hadir Sidang Tahunan, Jokowi-Megawati Dalam Konfirmasi
Nasional
PKB Sesalkan Cara Komunikasi Bupati Pati Sudewo hingga Picu Amarah Warganya
PKB Sesalkan Cara Komunikasi Bupati Pati Sudewo hingga Picu Amarah Warganya
Nasional
Catat, Penukaran Undangan Fisik HUT Ke-80 RI Hanya sampai 16 Agustus 2025
Catat, Penukaran Undangan Fisik HUT Ke-80 RI Hanya sampai 16 Agustus 2025
Nasional
Usulan Pemakzulan Bupati Sudewo, KPPOD: Rakyat Pati Marah dan Kecewa
Usulan Pemakzulan Bupati Sudewo, KPPOD: Rakyat Pati Marah dan Kecewa
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau