Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Penambahan Anggaran BNN dan BNPT, Komisi III DPR: Kami Akan Perjuangkan

Kompas.com - 08/06/2023, 09:33 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh mengatakan, Komisi III DPR dapat menerima usulan program BNPT sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 430,14 miliar.

"Kami akan memperjuangkan usulan tambahan (anggaran BNPT) yang diajukan sebesar Rp 456 miliar, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 886,23 miliar," kata Pangeran saat membacakan kesimpulan rapat bersama BNN dan BNPT di DPR, Senayan, Jakarta (7/6/2023)

Selanjutnya, kata dia, Komisi III DPR dapat menerima usulan program BNN sesuai pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp 1,53 triliun.

Tidak hanya itu, tambah Pangeran, pihaknya juga akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran BNN yang diajukan sebesar Rp 1,95 triliun, sehingga total pagu anggaran menjadi Rp 3,48 triliun.

Baca juga: Johan Budi Usul Kepala BNPT dan BNN Dijabat Jenderal Bintang 4

Dalam rapat tersebut, Kepala BNN RI Komisris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol). Petrus Reinhard Golose menjelaskan, penambahan anggaran dibutuhkan untuk menjelankan beberapa program, yakni pengadaan peralatan informasi dan teknologi (IT) dan sarana prasarana pemberantasa sebesar Rp 1,7 triliun.

Lalu penambahan anggaran BNN juga diperlukan untuk menyiapkan empat satuan kerja baru di wilayah Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebesar Rp 30 miliar.

"Penambahan anggaran juga akan digunakan untuk layanan rehabilitasi, uji sertifikasi dan uji kompetensi jabatan fungsional petugas rehabilitasi sebesar Rp 40 miliar," kata Petrus dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Baca juga: Akhir 75 Tahun Kemenag Urus Haji, Ditutup dengan Permintaan Maaf

Sementara itu, Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel mengatakan, usulan penambahan anggaran BNPT diperlukan untuk menjalankan program deradikalisasi para narapidana terorisme (napiter) yang selesai menjalani masa hukuman.

Pasalnya, kata dia, dengan anggaran yang tersedia hanya mampu menangani deradikalisasi kepada 260 orang saja. Padahal total ada 1.400 mantan napiter yang tersebar di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
anti teror musti gagah sehat fikiran tenang dana cukup
Baca tentang


Terkini Lainnya
2 Hari Selesai Bahas DIM, YLBHI Kritik Kualitas Pembahasan RUU KUHAP
2 Hari Selesai Bahas DIM, YLBHI Kritik Kualitas Pembahasan RUU KUHAP
Nasional
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Izinkan Saya Kembali ke Keluarga Saya
Diperiksa Kejagung 10 Jam, Nadiem: Izinkan Saya Kembali ke Keluarga Saya
Nasional
Nadiem Makarim Ucap Terima Kasih Usai Diperiksa Kejagung
Nadiem Makarim Ucap Terima Kasih Usai Diperiksa Kejagung
Nasional
KPK Kritik RUU KUHAP yang Hanya Atur Pencekalan ke Luar Negeri untuk Tersangka
KPK Kritik RUU KUHAP yang Hanya Atur Pencekalan ke Luar Negeri untuk Tersangka
Nasional
DPR Usul RUU Penyiaran Beri Kewenangan Komdigi-KPI Atur Sistem Rekomendasi Konten
DPR Usul RUU Penyiaran Beri Kewenangan Komdigi-KPI Atur Sistem Rekomendasi Konten
Nasional
Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief Dijemput Paksa saat Main sama Anak
Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief Dijemput Paksa saat Main sama Anak
Nasional
Anggota DPR Diadukan ke MKD akibat Gestur Tak Senonoh Saat Live TikTok, Begini Pembelaannya
Anggota DPR Diadukan ke MKD akibat Gestur Tak Senonoh Saat Live TikTok, Begini Pembelaannya
Nasional
Usai Bastille Day, Indonesia dan Perancis Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan
Usai Bastille Day, Indonesia dan Perancis Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan
Nasional
Prabowo dan Macron Bahas Konflik Palestina-Israel Saat Makan Malam di Istana Elysee
Prabowo dan Macron Bahas Konflik Palestina-Israel Saat Makan Malam di Istana Elysee
Nasional
Sampai Hari Ini, Perusahaan Surya Darmadi Tak Bagi 20 Persen Plasma Sawit untuk Warga
Sampai Hari Ini, Perusahaan Surya Darmadi Tak Bagi 20 Persen Plasma Sawit untuk Warga
Nasional
Peralihan Penyelenggara Haji dari Kemenag ke BP Haji Harus Disiapkan Serius
Peralihan Penyelenggara Haji dari Kemenag ke BP Haji Harus Disiapkan Serius
Nasional
Kubu Dahlan Iskan Jawab Tudingan Tak Setor Dividen Rp 89 M: Jawa Pos Bukan Pemegang Saham, Tidak Berhak
Kubu Dahlan Iskan Jawab Tudingan Tak Setor Dividen Rp 89 M: Jawa Pos Bukan Pemegang Saham, Tidak Berhak
Nasional
'Fit and Proper Test' 24 Calon Dubes Selesai, Puan: Sekarang Bolanya di Pemerintah
"Fit and Proper Test" 24 Calon Dubes Selesai, Puan: Sekarang Bolanya di Pemerintah
Nasional
Prabowo Perintahkan BP Haji Babat Kartel dalam Pelaksanaan Haji
Prabowo Perintahkan BP Haji Babat Kartel dalam Pelaksanaan Haji
Nasional
Menhan Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Perancis, Ini Maknanya
Menhan Terima Tanda Jasa Kehormatan dari Perancis, Ini Maknanya
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau