Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ciri-ciri Partai yang Diharapkan Ikut Dukung Ganjar Versi PDI-P, Warna Hijau dan Keemasan

Kompas.com - 09/06/2023, 17:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan ciri-ciri partai politik yang diharapkan bisa bergabung dengan PDI-P untuk mendukung bakal capres Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hasto mengatakan, dua di antaranya partai yang identik dengan warna hijau dan keemasan.

"Ya ada. Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Baca juga: Hary Tanoe Ungkap 3 Alasan yang Bikin Perindo Dukung Ganjar

Hasto menyamaikan, untuk mendapatkan suara rakyat Indonesia sebesar sekitar 51 persen, dibutuhkan dukungan dari partai parlemen.

Menurut dia, meneruskan pekerjaan dari kepemimpinan sebelumnya merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan negara.

"Kita membangun loncatan sebagaimana Tiongkok, Korsel, Jepang, semua membangun loncatan. Kita pun bisa. Maka penting kesinambungan kepemimpinan itu," kata dia.

Baca juga: Resmi, Rincian Tarif Listrik Golongan Subsidi dan Non-subsidi per 9 Juni 2025

Lalu, Hasto menyebut PDI-P intens berdialog dengan Golkar dan PKB. Adapun Golkar identik dengan warna kuning atau emas, sedangkan PKB hijau.

Dia mengakui, PDI-P kerap melakukan komunikasi politik dengan Golkar dan PKB, mengingat mereka bekerja sama selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin 2 periode.

"Jadi komunikasi politik itu penting karena dengan Gerindra kami juga melakukan komunikasi politik. Dengan Demokrat, Mbak Puan juga membuka ruang. Dan itu merupakan bagian dari kesadaran bahwa kalau di Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi saja bisa bersatu atas campur tangan Tiongkok," kata Hasto.

"Ini mengapa kita tidak bersatu atas kesadaran kita terhadap kepentingan bangsa dan negara dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang," ujar dia.

Baca juga: PDI-P: Dengan Kerendahan Hati, Kami Tawarkan Demokrat Kerja Sama

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengungkapkan, akan ada partai politik lain yang segera ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Terbaru, Perindo sepakat untuk mendukung Ganjar.

"Setelah ini insya Allah akan ada lagi partai yang insya Allah akan ikut bekerja sama mendukung capres dari PDI-P dan kerja sama yang lain," ujar Puan saat ditemui Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Namun, Puan enggan mengungkapkan partai mana yang akan segera ikut mendukung Ganjar.

Baca juga: Kejagung Buka Suara Usai Nadiem Bilang Pengadaan Chromebook Didampingi Jamdatun

Dia juga belum membocorkan kapan partai lain akan mengumumkan dukungannya ke Ganjar.

"Karena ini masih dalam penjajakan. Secepatnya insya Allah," ucap dia.

Baca juga: Bahlil Respons Kapal JKW dan Dewi Iriana Terkait Tambang Nikel Raja Ampat


Kemudian, Puan menyebut partai yang bergabung ini bisa saja berasal dari parlemen maupun non-parlemen.

Dia menegaskan, PDI-P tetap terbuka terhadap semua partai untuk ikut bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara.

"Tentu saja kami juga memahami bahwa semua partai juga punya strategi dan ketentuan-ketentuan tersendiri," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Komentar
rakyat meminta lebih baik pilpres satu putaran saja dgn kekuatan parlemen menang > 60 % utk indonesia menjadi negara maju dari kerja sama parpol agar dunia melihat kematangan demokrasi indonesia utk entaskan kemiskinan 26 juta rakyat miskin.


Terkini Lainnya
Eks Stafsus Nadiem Bungkam Usai 13 Jam Diperiksa soal Korupsi Chromebook
Eks Stafsus Nadiem Bungkam Usai 13 Jam Diperiksa soal Korupsi Chromebook
Nasional
Kejagung Bantah Pernah Sebut Nama Eks Menteri di Kasus Korupsi Chromebook
Kejagung Bantah Pernah Sebut Nama Eks Menteri di Kasus Korupsi Chromebook
Nasional
Hotman Paris Klaim Proyek Laptop Nadiem Sesuai Audit BPKP
Hotman Paris Klaim Proyek Laptop Nadiem Sesuai Audit BPKP
Nasional
Nadiem Ungkap 97 Persen Laptop Chromebook Telah Terdistribusi Tahun 2023
Nadiem Ungkap 97 Persen Laptop Chromebook Telah Terdistribusi Tahun 2023
Nasional
Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, Komisi III: Pelaku Harus Diadili
Polisi Perkosa Korban Pemerkosaan, Komisi III: Pelaku Harus Diadili
Nasional
Nadiem Mengaku Siap Klarifikasi Soal Korupsi Chromebook, Ini Kata Kejagung
Nadiem Mengaku Siap Klarifikasi Soal Korupsi Chromebook, Ini Kata Kejagung
Nasional
Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah
Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah
Nasional
Jamdatun Rekomendasikan Laptop Windows ke Nadiem, tetapi yang Dibeli Chromebook
Jamdatun Rekomendasikan Laptop Windows ke Nadiem, tetapi yang Dibeli Chromebook
Nasional
Kemendagri Akan Surati Kepala Daerah yang Belum Siapkan Lahan untuk Lokasi Dapur MBG
Kemendagri Akan Surati Kepala Daerah yang Belum Siapkan Lahan untuk Lokasi Dapur MBG
Nasional
Bos Sritex Masih Tunggu Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Kejagung
Bos Sritex Masih Tunggu Panggilan Pemeriksaan Lanjutan Kejagung
Nasional
Jatam Minta Pemerintah Juga Setop Tambang di Pulau Gag Raja Ampat
Jatam Minta Pemerintah Juga Setop Tambang di Pulau Gag Raja Ampat
Nasional
Hampir 12 Jam Bos Sritex Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pemberian Kredit
Hampir 12 Jam Bos Sritex Diperiksa Kejagung Soal Korupsi Pemberian Kredit
Nasional
Pengamat: Polisi yang Lecehkan Korban Pemerkosaan di NTT Tak Cukup Diperiksa Etik
Pengamat: Polisi yang Lecehkan Korban Pemerkosaan di NTT Tak Cukup Diperiksa Etik
Nasional
Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya
Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat Resmi Dibuka, Berikut Kualifikasinya
Nasional
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Tak Pakai Sistem Omnibus Law
Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Tak Pakai Sistem Omnibus Law
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau